JAKARTA--Instansi
pemerintah yang mengalami restrukturisasi atau perubahan organisasi
tidak serta-merta diikuti dengan penambahan SDM baru. Yang harus
dilakukan justru lebih mengoptimalkan SDM aparaturnya.
"Setiap restrukturisasi akan berimbas
pada struktur organisasi. Namun bukan berarti pegawainya ditambah atau
dikurangi," kata Sukamto, Kepala Subdirektorat Perancangan Peraturan
Perundan-undangan Bidang Pembinaan Karier dan Disiplin Pegawai Aparatur
Sipil Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (KemenPAN-RB), di Jakarta, Selasa (12/8).
Dia mencontohkan di KemenPAN-RB, Badan
Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN)
mengalami restrukturisasi untuk jabatan eselon satu. Posisi pegawainya
didistribusikan merata pada setiap direktorat atau bisa di lintas
instansi.
"Distribusi pegawai yang merata merupakan salah satu kunci keberhasilan restrukturisasi organisasi," terangnya.
Selain itu instansi pemerintah harus
melakukan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk
mengetahui kondisi ideal jumlah pegawai. Dengan demikian, tidak ada
ketimpangan.
"Jangan sampai restrukturisasi
menyebabkan ketimpangan. Di satu sisi ada pegawai yang overload
(kelebihan) beban kerja, sementara pegawai yang lain tidak jelas
kerjaannya. Di sini Anjab dan ABK sangat penting untuk mempetakan
kondisi pegawai,” tandasnya.
Dijelaskan Sukamto, Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural masih berlaku. Ini
karena belum ada petunjuk pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN). (esy/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar