Jakarta (ANTARA News) - Suksesi atau pergantian kepemimpinan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan mampu membawa perubahan serta mampu menata institusi BPN secara keseluruhan.

"Kepala BPN baru harus mampu membersihkan institusinya karena rawan terjadi permainan soal tanah," kata anggota Komisi II DPR RI, Abdul Malik Haramain kepada ANTARA News, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, BPN merupakan lembaga strategis namun sering terjadi permasalahan dan tak mampu diselesaikan dengan baik dan tuntas.

"BPN memiliki banyak masalah yang krusial seperti kinerja, upaya sertifikasi tanah tidak menunjukkan hasil yang baik dan tak mampu dituntaskan," kata dia.

Oleh karena itu, kata politisi PKB itu berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mampu memilih Kepala BPN yang bisa menuntaskan segala permasalahan yang ada.

"Presiden SBY diharapkan mempertimbangkan usulan Komisi II DPR RI dan pimpinan DPR RI yang sepakat untuk mengevaluasi BPN berdasarkan kinerja," ujar Malik.

Komisi II DPR RI dan pimpinan DPR telah mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mengganti Kepala BPN, Joyo Winoto karena kinerja dari Joyo Winoto tak sesuai harapan.

"Kita telah mengirim surat kepada Presiden agar mengganti Kepala BPN. Salah satu faktornya adalah kinerja Joyo, dia selama menjabat Kepala BPN, hanya beberapa kali hadir dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI," kata Malik.