VIVAnews - Gejolak di Papua yang semakin meluas sejak
sebulan terakhir membuat Presiden SBY secara tegas menyatakan jika Papua
dan Papua Barat tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik
Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, saat menjawab pertanyaan pasis siswa TNI AD asal Papua Mayor
Kavaleri Palian yang menyatakan bahwa Papua harus ditangani sesegera
mungkin. Palian juga menanyakan bagaimana sikap negara dalam hal
pengamanan keutuhan kedaulatan.
Atas pertanyaan perwira siswa
(pasis) tersebut, Presiden dengan tegas menyatakan, "Tidak ada
referendum, serta Papua dan Papua Barat merupakan wilayah kedaulatan
NKRI yang sah sampai titik darah penghabisan."
Di hadapan 1.100
pasis TNI- POLRI di Secapa TNI AD, Bandung, Jumat 29 Juni 2012 itu, SBY
menyatakan, jika peran TNI dalam hal mengamankan gangguan keamanan di
Papua dan Papua Barat merupakan fungsi pengamanan kedaulatan negara. Di
sana TNI harus berada sebagai mediator bagi rakyat Papua.
"Banyak
yang menilai konflik di Papua ini konflik kepentingan internasional,
tetapi ini murni konflik lokal kedaerahan yang harus kita tangani secara
kompleks baik secara politik, sosilogis dan kultural," kata SBY.
Beberapa
bulan belakangan, serangkaian aksi kekerasan dan penembakan misterius
terjadi di Papua. Namun aparat penegak hukum di wilayah tersebut masih
menganggap kondisi keamanan masih kondusif.
"Papua secara umum
aman, peristiwa di satu tempat tidak bisa digeneralisir terjadi di
seluruh wilayah Papua, karena jarak satu daerah dengan yang lain sangat
berjauhan, apalagi luas Papua 3 kali pulau Jawa,’’ kata Juru Bicara
Polda Papua AKBP Yohanes Nugroho Wicaksono, Rabu 27 Juni 2012.
Menurut
Yohanes, gangguan keamanan di Papua hanya meletus di beberapa tempat
dan bukan di seluruh daerah provinsi tersebut. "Bila ada peristiwa di
Timika dan Puncak Jaya, belum tentu ada di kabupaten atau kota lain di
Papua,’’ kata dia.
Dalam catatan VIVAnews, Agenda nasional yang
semestinya berlangsung di Papua, yakni Raimuna Nasional (pramuka) yang
seyogyanya dilaksanakan 25 Juni lalu dan akan dibuka secara resmi oleh
Presiden, akhirnya ditunda hingga Pilkada Gubernur Papua selesai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar