Jakarta (ANTARA News) - Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjalankan reformasi birokrasi melalui peningkatan remunerasi bersamaan dengan transparansi penggunaan anggaran.

"Reformasi birokrasi yang bagus itu adalah bagaimana birokrasi melayani publik dengan baik dan tidak korupsi," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Coruption Watch (ICW), Ade Irawan saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu.

Ade menuturkan reformasi birokrasi DKI Jakarta sudah berjalan, namun perlu diperjelas termasuk soal sasaran peningkatan remunerasi dan transparansi anggarannya.

Alasannya, peningkatan remunerasi harus sejalan dengan tindakan nyata mengantisipasi praktik korupsi dan penyalahgunaan politik birokrasi.

Ade menambahkan program reformasi birokrasi yang baik memprioritaskan pelayanan publik dan transparan dalam penggunaan anggaran.

Peneliti ICW melakukan riset terhadap bidang pendidikan, Ade mencontohkan Pemprov DKI Jakarta memberlakukan program sekolah gratis, namun pelayanan kualitas pendidikan lainnya tidak boleh diabaikan.

"Beberapa riset yang dilakukan ICW pada bidang pendidikan sebagai contoh dengan anggaran yang besar menjalankan program sekolah gratis, tapi ada beberapa pelayanan yang belum optimal," ujar Ade.

Sementara itu, mantan Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, Syamsul Maarif mengungkapkan Pemprov DKI sudah menjalankan program reformasi birokrasi dengan cukup baik.

Maarif menjelaskan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu berkurangnya kasus korupsi yang melibatkan aparatur di lingkungan Pemprov DKI.

Maarif menyatakan reformasi birokrasi Pemprov DKI Jakarta menghadapi kendala dalam pelaksanaan instruksi gubernur, karena minimnya sosialisasi.

Lebih lanjut, Maarif menjelaskan reformasi birokrasi harus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai pembayar pajak, pertanggungjawaban penerimaan maupun penggunaan sumber keuangan publik, peningkatan efisiensi dan efektivitas internal instansi pemerintah.

Beberapa program yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, antara lain penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Government), bersama dengan penyederhanaan perizinan usaha, serta peningkatan remunerasi berdasarkan "merit system".