INILAH.COM, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta terus
melakukan pengkajian terhadap program-program yang dianggap rawan
penyelewengan, untuk merealisasikan pemerintahan yang bersih. Termasuk
dalan program pemberian subsidi pendidikan melalui Bantuan Operasional
Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, terkait pemberian BOP dan BOS di sekolah-sekolah, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah, namun penyelewengan tetap terjadi. Buktinya masih tetap ada oknum yang melakukan pungli kepada orangtua siswa.
"Sudah diberi subsidi tapi masih ada pungli. Pungli itu kemudian dipakai semaunya. Apa tidak lebih baik subsidi kita berikan kepada muridnya misalnya. Hal-hal ini yang kita sampaikan," pria yang akrab disapa Ahok, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (28/11/2012).
Ia mengatakan, pengkajian program bantuan tak hanya dilakukan pada bidang pendidikan, namun saat ini, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengkaji apakah subsidi transportasi umum itu betul atau tidak. "Kita juga mengkaji apakah subsidi transportasi bentul atau tidak," ungkapnya.
Ahok melanjutkan, pengkajian terhadap beberapa program merupakan salah satu bagian dari langkah Pemprov DKI Jakarta dalam memberantas korupsi ditubuh Pemprov DKI. Diungkapkannya, jika berbicara soal korupsi, maka jika kepalanya daerahnya lurus, bawahannya tidak akan berani tidak lurus.
Ia menjelaskan, semua pihak berharap Jakarta memiliki kepala dan wakil kepala daerah yang lurus agar bawahannya bisa ikut lurus. "Jadi bukan karena takut, tapi kita ingin DKI jadi contoh. Saya juga sangat bersyukur kepada KPK, BPKP, Ombudsman, dan Menpan mau menjadikan DKI sebagai model dan barometer. DKI ini 80 persen media meliputnya," tandasnya.[bay]
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, terkait pemberian BOP dan BOS di sekolah-sekolah, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah, namun penyelewengan tetap terjadi. Buktinya masih tetap ada oknum yang melakukan pungli kepada orangtua siswa.
"Sudah diberi subsidi tapi masih ada pungli. Pungli itu kemudian dipakai semaunya. Apa tidak lebih baik subsidi kita berikan kepada muridnya misalnya. Hal-hal ini yang kita sampaikan," pria yang akrab disapa Ahok, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (28/11/2012).
Ia mengatakan, pengkajian program bantuan tak hanya dilakukan pada bidang pendidikan, namun saat ini, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengkaji apakah subsidi transportasi umum itu betul atau tidak. "Kita juga mengkaji apakah subsidi transportasi bentul atau tidak," ungkapnya.
Ahok melanjutkan, pengkajian terhadap beberapa program merupakan salah satu bagian dari langkah Pemprov DKI Jakarta dalam memberantas korupsi ditubuh Pemprov DKI. Diungkapkannya, jika berbicara soal korupsi, maka jika kepalanya daerahnya lurus, bawahannya tidak akan berani tidak lurus.
Ia menjelaskan, semua pihak berharap Jakarta memiliki kepala dan wakil kepala daerah yang lurus agar bawahannya bisa ikut lurus. "Jadi bukan karena takut, tapi kita ingin DKI jadi contoh. Saya juga sangat bersyukur kepada KPK, BPKP, Ombudsman, dan Menpan mau menjadikan DKI sebagai model dan barometer. DKI ini 80 persen media meliputnya," tandasnya.[bay]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar