Pertamina Stop Pengendalian BBM Subsidi

JAKARTA - Pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi oleh Pertamina berbuah gejolak sosial akibat kelangkaan di berbagai daerah. Pertamina pun mengalah, langkah pengendalian kini distop.

VP Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir mengatakan, langkah pembatasan sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga agar kuota BBM bersubsidi sebesar 44,04 juta kiloliter (KL) tidak terlampaui.

Namun, langkah tersebut berakibat terjadinya kelangkaan BBM di berbagai daerah. Masyarakat yang harus antri berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi mulai tidak sabar dan dikhawatirkan akan terjadi gejolak sosial yang bisa mengganggu ketertiban nasional.

"Karena itu, langkah kitir (pengendalian) BBM bersubsidi kami hentikan per 25 November (kemarin, Red). Dengan demikian, pasokan BBM akan kembali normal agar tidak terjadi kelangkaan," ujarnya kemarin (25/11).

Sebagaimana diketahui, sejak 7 November 2012, Pertamina menerapkan pengendalian dengan cara membatasi pasokan BBM bersubsidi ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Hal itu sesuai dengan amanat pemerintah melalui surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) perihal Pengendalian Distribusi Sisa Kuota BBM Bersubsidi 2012, yaitu pengendalian distribusi BBM bersubsidi sesuai sisa kuota dibagi jumlah hari tersisa hingga akhir tahun.

Menurut Ali, meski kembali menormalkan pasokan BBM bersubsidi, namun bukan berarti Pertamina akan mengobral BBM bersubsidi sebanyak-banyaknya. "Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya mengatakan, hingga 20 November 2012, realisasi penyaluran BBM bersubsidi masing-masing mencapai 24,9 juta KL Premium, 13,7 juta KL Solar, dan 1,1 juta KL Kerosene.

Artinya telah terjadi over penyaluran terhadap kuota bulan berjalan masing-masing sekitar 1 persen untuk Premium dan 4 persen untuk Solar. "Namun, tingginya konsumsi membuat potensi over kuota sampai akhir tahun bisa tambah besar," ujarnya.

Sebagai gambaran, dalam APBN 2012, kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 40 juta KL. Namun, kuota tersebut sudah habis pada pertengahan September, sehingga pemerintah pun menambah kuota menjadi 44,04 juta KL. Namun, kuota itu pun dikhawatirkan tidak akan cukup hingga akhir tahun."

Sementara itu, dorongan agar pemerintah menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban subsidi terus bermunculan. Setelah Kementerian Keuangan siap mengusulkan kenaikan harga Premium dan Solar sebesar Rp 500 per liter mulai 2013, kali ini giliran Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh November (IKA ITS) Surabaya menyuarakan hal yang sama.

Ketua Umum IKA ITS Irnanda Laksanawan mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera melakukan penghematan subsidi energi khususnya subsidi BBM dengan menaikkan harganya.

"Alasan utama kami adalah karena mayoritas pengguna BBM subsidi itu, lebih dari 70 persen, adalah orang yang masuk kategori golongan mampu dan tidak pantas untuk disubsidi," ujarnya kemarin (25/11).

Selain tidak tepat sasaran, lanjut dia, juga terjadi kebocoran dalam penyaluran BBM bersubsidi hingga 8 persen. Apalagi, beban subsidi yang harus dibayar dengan ongkos defisit anggaran berpotensi memicu terjadinya overheating perekonomian nasional. "Hal tersebut bisa menyeret pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level bawah," jelasnya.

Karena itulah, kata Irnanda, dalam IKA ITS Business Summit 2012 yang berlangsung 23-24 November di Jakarta. "Salah satu rekomendasinya adalah menyarankan pemerintah untuk tidak takut menaikkan harga "BBM bersubsidi. "Kenaikan sebaiknya dilakukan sejak awal tahun 2013," katanya. (Owi)