LIRA Temukan Masalah di Proyek PLIK

INILAH.COM, Jakarta - Proyek Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang dikelola Kemenkominfo ditemui banyak yang bermasalah. Perusahaan pelaksana proyek diduga juga kongkalikong dengan PT. Surveyor Indonesia.

"Di daerah Pulau Jawa PLIK diperkirakan 50 persen belum selesai dan di daerah Sumatera 70 persen belum tercapai, padahal pembayaran sudah selesai. Dari hasil investigasi kami mendunga adanya permainan antara oknum Menko Info dengan rekanan yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian negara ratusan milyar," ujar Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Jusuf Rizal di Jakarta, Rabu (21/11/2012).

Menurut Jusuf Rizal pengelolaan dana USO (Universal Service Obligation) yang jumlahnya mencapai Rp 1,4 Triliun per tahun di Kemenkominfo dinilai kurang transparan dan diduga dikuasai mafia proyek telekomunikasi.

PLIK dan MPLIK sendiri dikelola oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Dirjen Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Masalah penyediaan PLIK ini lanjut Jusuf Rizal sudah pernah ditanyakan ke beberapa Kepala Daerah, seperti Bupati Pamekasan, H. Kholilurrahman yang tak tahu keberadaan PLIK itu.

Bupati tersebut mengaku belum pernah dan tidak tahu keberadaan PLIK, jika memang itu diperuntukkan kepada masyarakat guna pelayanan internet di setiap kecamatan. Begitu juga Kabupaten lain.

PLIK yang pernah diresmikan dan dihadiri oleh Anggota Komisi I DPR RI, Roy Suryo di daerah Prambanan, Yogyakarta, menurut informasi yang disampaikan masyarakat ke LIRA, seusai peresmian seremonial juga tidak berjalan alias itu tipu-tipu untuk mengelabui pejabat yang meresmikan.

"Ini tentu saja memprihatinkan. Karena itu diduga adanya mafia proyek," ujarnya.

Ketika ditanya kemungkinan diduga keterlibatan Menkominfo Tifatul Sembiring, menurut Jusuf Rizal pihaknya akan menelusuri, sebab ini menyangkut dana lebih besar dari kasus Hambalang, Kemenpora. "Jadi tim IT LIRA akan menelusuri proses tender hingga implementasi di lapangan. Jika Tifatul diduga terlibat, kami akan laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan bukti-bukti awal termasuk perusahaan rekanan,"tegasnya.

Guna menelusuri dugaan adanya penyalahgunaan wewenang, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), LIRA bersama Federasi LSM Indonesia (FELSMI) akan membentuk tim investigasi. LIRA juga telah mengantongi nama staff khusus Tifatul yang diduga memainkan proyek USO trilliunan rupiah itu.

"Kami juga menengarai PT Surveyor ikut terlibat dalam praktek KKN PLIK tersebut karena survey yang mereka lakukan diduga dimanipulasi. LIRA akan pertanyakan secara resmi kepada Direksi PT. Surveyor nanti," katanya.[dit]