SBY Ingatkan Pangdam dan Kapolda Harus Netral

 Jpnn
JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Indonesia, untuk berperan netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.

Presiden memerintahkan Pangdam dan Kapolda berperan aktif menyosialisasikan dan memersiapkan masyarakat sehingga Pemilu ke depan dapat jauh lebih baik dari sebelumnya.

“Semua abdi negara, TNI dan Polri harus benar-benar netral dan mendidik. Tidak berpihak dan jangan melakuan sesuatu yang keluar dari aturan UU dan etika. Pegang teguh etika politik dan norma batas kepatutan. Tetap mengutamakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pejabat pemerintah,” ujarnya memberi pengarahan kepada seluruh kepala daerah, Pangdam, dan Kapolda seluruh Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (30/11).

SBY meminta Pemda agar lebih baik lagi membina koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan itu dilakukan harus tetap dalam koridor hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Agar jangan sampai, niat baik pemerintah menyukseskan Pemilu di daerah, nantinya justru dianggap terlalu mencampuri KPU dan Bawaslu baik di pusat maupun daerah. “Oleh karena itu, pastikan yang saudara lakukan sesuai dengan yang diatur UU,” tegasnya.

Dalam kesempatan kali ini, Presiden juga menyampaikan sejumlah instruksi lain yang dinilai penting untuk segera diperhatikan.

Diantaranya menyikapi maraknya konflik akhir-akhir ini, SBY meminta kepala daerah bertangungjawab penuh segera meredam konflik sosial maupun horizontal yang ada. “Saya berharap semua mengambil tanggungjawab penuh, bukan beban tapi amanah. Semua harus benar-benar bertanggung jawab di seluruh Indonesia," ujarnya.

Sementara terkait masalah perburuhan, SBY secara tegas menyatakan sikap pemerintah telah sangat jelas. Bahwa upah dan kesejahteraan buruh harus semakin meningkat dan benar-benar semakin layak. Sebab era buruh murah dan tidak mendapatkan keadilan sudah usai.

“Jadi kita berangkat dari situ. Tapi pemerintah juga harus mau menanggapi apa yang dihadapi dunia usaha agar dapat solusi yang tepat dan adil. Solusi yang adil untuk buruh dan perusahaan, sehingga semuanya diuntungkan. Ekonomi nasional akan terus bergerak,” nilainya.

Demikian juga dalam menghadapi konflik agraria yang akhir-akhir ini meluas, secara khusus Presiden SBY meminta semua pengambil kebijakan lebih arif lagi dalam melihat permasalahan yang ada.

“Kalau yang tidak pas itu peraturan daerah, ubah dan perbaiki peraturan daerah itu. Kalau masalahnya konflik peraturan daerah dengan peraturan nasional, ya bikin perbaikan supaya tidak konflik. Karena apa yang sudah baik sejak Presiden Soekarno, Soeharto, Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, harus terus kita lakukan. Yang harus kita perbaiki sepanjang perjalanan bangsa ini, kita perbaiki dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab,” ujarnya yang menilai langkah ini perlu ditempuh sehingga masalah yang terjadi tidak terus berkelanjutan.

Selain memberi arahan, pada kesempatan kali ini Presiden juga menguatkan semangat para kepala daerah. Ia meminta para kepala daerah untuk tegar menghadapi segala tantangan yang ada. “Saat kita sedang mengemban amanah, tidak perlu mengeluh. Setiap masalah itu selesaikanlah secara tuntas, jangan meninggalkan ombak. Pastikan sampai kepala daerah dan desa melakukan hal yang sama,” pintanya.(gir/jpnn)