Ingat! Jika tak Terdaftar, PNS Rugi Sendiri

JAKARTA--Pendaftaran ulang PNS secara elektronik di Provinsi Gorontalo serta lima kabupaten/kotanya hampir tuntas. Rerata daerah sudah 98 persen.

"PNS yang berada di Provinsi Gorontalo serta kab/kota hampir semuanya sudah teregister di e-PUPNS. Ini perkembangan yang menggembirakan karena PNS-nya taat aturan," kata Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Rabu (28/10).

Dia mengingatkan, bagi PNS yang tidak teregister akan mengalami hambatan dalam pengurusan hak-haknya. Sebut saja kenaikan pangkat/golongan, kenaikan gaji, pengurusan Bapertarum-PNS, dan lain-lain.

"Kalau tidak terdaftar hingga 31 Desember, yang rugi PNS-nya sendiri. Hak-haknya tidak bisa dia dapat," ujarnya.

Data BKN menyebutkan, hingga 28 Oktober, 3.128 PNS (99 persen) di Provinsi Gorontalo sudah terdaftar dari jumlah 3.169 pegawai. Kab Gorontalo dari 6.568 PNS, yang sudah terdaftar 6.359 (97 persen). Kab Gorontalo Utara dari 2.766 pegawai, yang terdaftar 2.726 orang (99 persen).

Untuk Kota Gorontalo, 5.437 PNS (97 persen) yang sudah terdaftar dari 5.611 orang. Kab Bone Bolango dari 4.586 PNS, yang terdaftar sudah 4.443 orang (97 persen). Sedangkan Kab Boalemo sudah 98 persen yang terdaftar atau 3.637 orang dari 3.706 PNS.

"Secara nasional, sudah 98 persen PNS yang terdaftar di e-PUPNS. Jumlah PNS pusat daerah 4.558.698, yang sudah terdaftar 4.225.244 orang," pungkasnya. (esy/jpnn)

Khusus PNS! Ini Pengumuman Sangat Penting Tentang E-PUPNS

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta para PNS segera mendaftarkan diri lewat sistem e-PUPNS. Pasalnya, masa pendaftaran tinggal dua bulan lagi.

"Yang belum daftar buruan daftar, karena lebih cepat daftar lebih cepat juga datanya diverifikasi validasi," kata Karo ‎Humas BKN Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Kamis (29/10).

Dia menyebutkan, ‎ada sebagian PNS yang sengaja mengulur waktu pendaftaran karena mengira ada perpanjangan waktu. Padahal, sampai saat ini BKN tetap pada jadwal awal yaitu 31 Desember.

"Belum ada perubahan waktu untuk batas akhir pendaftaran, masih tetap 31 Desember," ujarnya.

Dia menambahkan, tenggat 31 Desember itu bukan berarti PNS baru mendaftar pada tanggal tersebut. Sebab, pada 31 Desember itu proses akhir pemeriksaan data PNS. Saat ini, BKN tengah melakukan pemeriksaan data PNS yang sudah masuk e-PUPNS. (esy/jpnn)

Pengumuman! Menjemput Pejabat Kini Tak Boleh Lagi di Tangga Turun Pesawat

Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Anda pernah terbang ke bandara di daerah kemudian melihat pejabat dijemput staf atau ajudan di tangga turun pesawat? Kini itu tidak boleh lagi. Sejak Oktober, semua yang tidak berkepentingan dilarang masuk area bandara termasuk urusan jemput menjemput. Ini demi keamanan penerbangan!

"Ini yang kita tertibkan. Selayaknya tidak boleh masuk ke situ," kata Direktur Keamanan Penerbangan Kemenhub, M Nasir Usman, Jumat (30/10/2015).

Menurut Nasir, dia sudah membuat surat edaran yang ditujukan ke semua pengelola bandara. Total ada 267 bandara di Indonesia.

"Kemarin-kemarin ini masih banyak yang berlalu lalang, tidak punya kepentingan dengan bandara bisa berada di Apron. Dan ada yang merasa bangga di daerah terlarang," urai dia.

Menurut Nasir, aturan ketat diberlakukan sekarang. Mereka yang tak punya pas dan tidak berkepentingan dilarang masuk area landasan pesawat siapapun itu. Bagi penjemput dipersilakan di area penjemputan.

"Persoalannya ada yang minta diistimewakan, padahal seharusnya tidak boleh menjemput. Apron itu daerah steril, kecuali bagi petugas ground handling dan security," tegas dia. 

Jawa-Bali Defisit Listrik, PLN Imbau Masyarakat Berhemat

Rista Rama Dhany - detikfinance
Jakarta -PT PLN (Persero) mengimbau masyarakat mengurangi konsumsi listriknya, khususnya pada pukul 18.00-22.00 WIB. Sebab pada jam ini, konsumsi listrik masyarakat khususnya di Jawa-Bali sangat tinggi. Saat ini pasokan listrik Jawa-Bali sedang defisit sekitar 1.200 megawatt (MW).

"Kami mohon partisipasi masyarakat untuk mengurangi konsumsi listriknya, terutama pada saat beban puncak. Karena dengan hemat saja, bisa menolong masyarakat lainnya yang terpaksa terkena pemadaman bergilir," kata Plt Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT PLN (Persero), Bambang Dwiyanto, dihubungi detikFinance, Jumat (30/10/2015).

Bambang mengatakan, defisitnya pasokan listrik ini, membuat PLN akan melakukan pemadaman listrik selama 3 jam tiap pemadaman listrik. Artinya 1 pelanggan hanya dikenakan pemadaman listrik maksimal 3 jam.

"Ini perkiraan kami hari ini masih defisit listrik," kata Bambang.

Ia menambahkan, defisitnya listrik Jawa-Bali ini akibat terjadi gangguan pada main transformer PLTU Paiton unit 7 & 8 kapasitas 1200 MW, yang dioperasikan oleh Paiton Energy Company (PEC).

"PLTU Paiton kan banyak unitnya, ada yang dioperaiskan PLN juga, ada Jawa Energy, nah yang sedang gangguan ini yang dikelola Paiton Energy Company, dan ini kapasitas yang terganggu cukup besar 1.200 MW," ungkap Bambang.

Seharusnya, kata Bambang, dengan cadangan listrik di Jawa-Bali yang cukup besar, gangguan PLTU Paiton unit 7 dan 8 ini tidak jadi masalah karena bisa di-back-up pembangkit yang lain.

"Tapi masalahnya, musim kemarau panjang membuat PLTA Cirata 1.000 MW dan PLTA Saguling tidak bisa beroperasi, sehingga tidak bisa ada di-back up," ujarnya.

"Makanya, masih berharap sekali peran masyarakat untuk mengurangi pemakaian listriknya," tambah Bambang.

PLN menghimbau, bagi pelanggan yang memiliki generator set dimohon kerjasamanya agar dapat digunakan terlebih dahulu. Bagi yang tidak terkena dampak padam untuk bijak dalam menggunakan listrik dengan cara:

1. Mematikan komputer, TV dan AC jika tidak digunakan
2. Mematikan lampu yang tidak digunakan
3. Temperatur AC cukup 26 derajat celcius dan gunakan timer sehingga AC beroperasi pada saat dibutuhkan
4. Bila meninggalkan ruangan dalam waktu lama matikan komputer/atur dalam posisi standby (standby mode)

Pagi Ini Rupiah Kembali Terjungkal, Ini Penyebabnya

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (29/10) kembali terjungkal. Dilansir dari data Bloomberg, rupiah dibuka merosot 158 poin ke level Rp13.638, dari posisi penutupan perdagangan kemarin Rp13.480 per USD.

Sejak pembukaan hingga pukul 09.00 WIB, rupiah bergerak dikisaran Rp13.531-Rp13.647 per USD.‎‎ Sedangkan kurs jual BCA pada pukul 09.27 WIB berada pada posisi Rp13.580 per USD.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia rupiah melemah ke level Rp13.630, dari hari sebelumnya Rp 13.626 per USD.

“Keputusan The Fed untuk tidak menaikkan suku bunga di level 0,25 persen, seharusnya bisa memberikan dorongan positif terhadap aset berdenominasi rupiah," ujar

Analis PT Samuel Sekuritas Indonesia Rangga Cipta dalam analisis hariannya, Kamis (29/10).

Meski demikian kata Rangga ada peluang kenaikan suku bunga The Fed di Desember 2015.

“Yang memicu penguatan dolar indeks hingga pagi ini dan memberikan tekanan terhadap rupiah,” tandas Rangga.(chi/jpnn)

Dunia Alami Kekeringan Parah Akibat El-Nino

Australia Plus ABC - detikNews
Jakarta - Kepala kantor PBB untuk urusan pengurangan resiko bencana (UNISDR) telah memperingatkan bahwa dunia tidak siap menanggung konsekuensi dari kekeringan parah.

Australia berada dalam cengkeraman peristiwa cuaca ‘El Nino' yang ekstrem, dengan perkiraan mengalami lebih banyak gelombang panas dan resiko kebakaran yang lebih tinggi, pada musim panas ini.

Margareta Wahlstrom adalah perwakilan khusus Sekjen PBB untuk pengurangan risiko bencana.

Ia mengatakan, dari semua kondisi bahaya, kekeringan adalah yang paling kompleks karena hal itu sulit untuk dijadikan patokan.

"Sebagian besar negara di dunia masih menderita kekeringan parah - bahkan negara-negara kaya. Ini adalah area di mana kami tak cukup siap,” jelasnya.

"Saya tak berpikir dunia cukup menyadari bahwa hal ini akan berlangsung seperti itu." Tambahnya.

Kekeringan di Australia diperkirakan lebih parah

Margareta berada di Australia karena adanya pertemuan dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Departemen Kejaksaan Agung dan Departemen Lingkungan Hidup untuk membahas bagaimana Australia bisa mengurangi resiko dan biaya dari bencana itu.

"Australia saya bisa lihat akan menjadi lebih kering kemungkinan," sebutnya.

Ia mengutarakan, "Jadi bagaimana menghadapi kekeringan dari perspektif ekonomi adalah area kebijakan yang sangat penting dan antisipasi-nya, tindakan apa yang dilakukan, adalah masalah yang sangat besar."

Para pakar internasional berbicara tentang "Godzilla" El Nino yang menyerang Australia.

Prakirawan cuaca Australia menjadi sedikit lebih konservatif dengan prediksi mereka dan mengatakan, cuaca saat ini diperkirakan menyaingi rakasa El Nino pada tahun 1997.

Dr Andrew Watkins, manajer prediksi iklim di Biro Meteorologi Australia, mengatakan, sejumlah wilayah Australia telah mengalami suhu yang tinggi, dengan Melbourne bersuhu sekitar 16 derajat Celsius di atas rata-rata, pada awal bulan ini.

Dampaknya bisa jauh lebih berbahaya di tempat lain di dunia.

Sebagian Timteng bisa jadi tak layak huni

Sebuah laporan yang dirilis (28/10) di jurnal ‘Nature Climate Change' memperingatkan bahwa jika emisi karbon dioksida terus berlanjut di level saat ini, daerah Teluk Persia bisa jadi tak layak huni.

Margareta mengatakan, warga di sana mungkin akhirnya harus meninggalkan daerah itu.

"Saran kami, di tengah gelombang panas minumlah lebih banyak air, tinggal di dalam rumah, jangan bergerak terlalu cepat - tapi itu jelas tak cukup," sebutnya.

"Kita bisa melihat beberapa dampaknya sekarang, dengan gelombang panas yang sangat panjang ini. Bahkan di Eropa, bencana paling mematikan dalam beberapa dekade adalah gelombang panas ... yang memiliki dampak serius pada manusia seperti di Prancis, Eropa Barat dan beberapa tahun kemudian di Rusia,” jelasnya.

Ia menyambung, "Tahun ini kami telah melihatnya (gelombang panas) di India, Pakistan, kota-kota besar - sangat jelas bahwa ini adalah salah satu dampak kesehatan manusia yang paling kritis dari perubahan iklim.”

Rupiah rabu pagi melemah menjadi Rp13.645

Pewarta: Zubi Mahrofi
Jakarta (ANTARA News) - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Rabu pagi bergerak melemah sebesar 25 poin menjadi Rp13.645 dibandingkan posisi sebelumnya di posisi Rp13.620 per dolar AS.

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah diperkirakan tetap tinggi dengan kecenderungan pelemahan paling tidak hingga pengumuman hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada Kamis (29/10) dini hari nanti.

"Spekulasi dinaikannya suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (Fed fund rate) masih ada sehingga mendorong laju dolar AS di area positif," katanya.

Kendati demikian, menurut dia, potensi rupiah kembali menguat cukup terbuka menyusul proyeksi pasar terhadap kebijakan bank sentral Amerika Serikat yang akan menunda kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat.

"Penundaan kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS mungkin bisa menopang rupiah walaupun itu hanya akan sementara hingga pertenuan FOMC berikutnya pada 15-16 Desember 2015," katanya.

Analis LBP Enterprise, Lucky Bayu Purnomo menambahkan bahwa sikap pemerintah dalam menghadapi tantangan perlambatan ekonomi melalui paket kebijakan ekonomi pada tahun 2015 ini cukup diapresiasi investor pasar uang sehingga rupiah masih bergerak relatif stabil.

Menurut dia, kebijakan yang dikeluarkan dalam waktu yang relatif singkat ini memberi pandangan kepada pelaku pasar bahwa pemerintah sigap mengantisipasi perlambatan ekonomi, sehingga pasar keuangan di dalam negeri memberikan apresiasi.

"Meski dampak kebijakan pemerintah belum dapat dirasakan, setidaknya ada harapan bagi perekonomian domestik menjelang tutup tahun 2015 ini," katanya.

ICW minta BPK audit kinerja Polri, Kejaksaan Agung dan KPK

Pewarta: Anita Permata Dewi
Jakarta (ANTARA News) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit kinerja penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2010 - 2015.

"Kami mendesak BPK untuk mengaudit kinerja tiga lembaga penegak hukum," kata Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, BPK perlu memberi gambaran kapasitas dan kompetensi tiga instansi negara tersebut dalam menindak kasus-kasus korupsi.

"Supaya kita bisa melihat apakah penegak hukum telah transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam mengusut kasus korupsi," katanya.

ICW juga meminta BPK menilai, apakah anggaran dan penyidik di tiga institusi tersebut telah optimal dan profesional dalam menangani kasus korupsi.

Menurut dia, selama 2010 hingga 2014 terdapat 2.433 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp29,3 triliun yang ditangani Kejaksaan, Kepolisian dan KPK.

Dari total kasus tersebut, ia merinci sebanyak 72,9 persen ditangani Kejaksaan dengan kerugian negara Rp15,5 triliun.

Sementara itu, Polri menangani 22,03 persen dengan kerugian negara Rp3,2 triliun, dan KPK menangani 5,01 persen kasus korupsi dengan nilai kerugian negara Rp11,4 triliun.

"Berdasarkan pemantauan kami, ada 1.223 kasus korupsi senilai Rp11 triliun yang belum jelas perkembangan penanganannya, baik di KPK, Polri maupun Kejaksaan," katanya.

Dari total tunggakan kasus tersebut, ia menambahkan, ada 857 kasus dengan kerugian negara Rp7,7 triliun ditangani Kejaksaan, 304 kasus dengan kerugian 1,8 triliun ditangani Kepolisian dan 54 kasus dengan kerugian negara Rp1,4 triliun ditangani KPK.

KPK: Pejabat tidak perlu takut dikriminalisasi

Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Padang (ANTARA News) - Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menyampaikan pejabat di daerah tidak perlu takut dikriminalisasi penegak hukum karena telah mengeluarkan kebijakan tentang anggaran.

"Hingga Oktober 2015 ada penyerapan anggaran di daerah baru 30 persen, alasannya takut dikriminalisasi. Ketakutan-ketakutan seperti itu jelas tidak beralasan," katanya di Padang, Rabu.

Ia menyampaikan hal itu saat tampil sebagai pembicara pada Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi digelar oleh KPK bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar).

Menurut dia, rendahnya penyerapan anggaran telah membuat Presiden mengumpulkan kepala daerah rsama bepenegak hukum, termasuk KPK, sehingga muncul istilah kebijakan tidak dapat dikrimilisasi atau tidak boleh dipidanakan.

"Ini sedikit keliru, yang dipidanakan bukan kebijakan, tetapi pihak yang membuat kebijakan. Apakah dalam membuat ada unsur-unsur pidana? Sepanjang tidak ada, mengapa harus khawatir menggunakan anggaran," katanya.

Ia mengatakan, pejabat punya diskresi atau keringanan dan selama digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak tidak akan masuk dalam ranah hukum.

Perkara yang ada di daerah, menurut dia, kebanyakan adalah ada niat jahat dari pejabat untuk mengeluarkan suatu kebijakan dan berlawanan dengan aturan serta ada yang menerima umpan balik akibat kebijakan itu.

Ia menyatakan, jika ada pejabat yang membuat kebijakan pengadaan barang dan jasa yang seharusnya melalui tender, namun kemudian menunjuk langsung belum tentu korupsi, karena bisa jadi hal itu dalam kondisi darurat seperti bencana alam.

Sementara itu, Direktur Jenderal Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, menyampaikan bahwa saat ini penyerapan anggaran di daerah sudah mulai meningkat sejak ada kesepakatan bersama yang difasilitasi Presiden sehingga pejabat di daerah tidak lagi khawatir menggunakan anggaran.

"Hingga Oktober 2015 penyerapan anggaran tertinggi adalah Provinsi Gorontalo mencapai 73 persen, Kalimantan Tengah 72 persen sedangkan yang terendah DKI Jakarta 30,2 persen dan Kalimantan Utara 26 persen," ujar Moenek, yang juga menjabat Penjabat Gubernur Sumatera Barat.

Arzetti Siap Diperiksa MKD Soal Pertemuan dengan Dandim Sidoarjo di Hotel

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Anggota DPR Arzetti Bilbina ramai diperbincangkan karena pertemuannya dengan Dandim Sidoarjo Letkol Rizaki Indrawijaya di Hotel Arjuna, Malang, Jawa Timur. Politikus PKB itu siap jika dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Alhamdulillah (kalau dipanggil MKD -red). Ini kesempatan silaturahmi," kata Arzetti dalam jumpa pers di Restoran Pulau Dua, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

MKD memang bisa memanggil Arzetti jika sorotan masyarakat soal pertemuan itu dinilai mengganggu citra DPR. Arzetti menanggapi santai kemungkinan dirinya dipanggil MKD.

"Saya bersyukur juga, artinya saya diperhatikan," ujar mantan peragawati ini.

Arzetti siap memberikan penjelasan kepada MKD. Dia akan menegaskan tak ada yang sesuatu yang salah dalam pertemuannya dengan Dandim Sidoarjo di Hotel Arjuna, Malang, Jawa Timur.

"Belum ada panggilan. Tapi kalau memang ada, saya sebagai pelayan masyarakat, saya siap. Insya Allah," pungkasnya.

Arzetti sudah membantah ada penggerebekan. Arzetti menjelaskan, saat itu, 24 Oktober 2015, Arzetti sedang bersama keluarganya menghadiri pelepasan organisasi Fatayat NU periode organisasi 2010-2015 yang masuk periode 2015-2020. Suami yang memang orang Lawang, Malang, Jatim ingin bertemu.

"Kita janjian bertemu di titik tengah. Karena waktu saya sedikit, maka tidak bisa di mal atau lobi hotel karena keluarga pasti minta foto-foto," kata Arzetti.

Maka dipilihlah lokasi Hotel Arjuna itu. Disebutnya, di situ ada teras yang bisa untuk tempat bertemu. Sekalian, Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki ingin bertemu dan kebetulan datang terlebih dahulu ketimbang suami Arzetti.

"Di situ (saya dan Letkol Rizeki) berdiskusi soal proposal dan program. Beliau menggunakan baju dinas, ajudan, dan mobil dinas," kata Arzetti.

Jadi, menurutnya, Letkol Rizeki datang bersama ajudannya. Yang diobrolkan adalah masalah program di daerah pemilihan Arzetti, Sidoarjo Jawa Timur.

20 Menit kemudian, Didit datang. Tak ada penggerebekan dan perselingkuhan, setidaknya begitulah pengakuan Arzetti dan Didit.

"Apanya yang mau digerebek. Orang lagi duduk. Kecuali ada hal yang tidak lazim, menggunakan minuman atau serbuk-serbuk," kata Arzetti.

Suami Arzetti Soal Penggerebekan: Saya Nggak Mungkin Laporkan Istri

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Pertemuan anggota DPR Arzetti Bilbina dengan Dandim Sidoarjo Letkol Rizeki Indrawijaya di Malang, Jawa Timur, diramaikan dengan kedatangan personel Detasemen Polisi Militer (Denpom). Suami Arzetti, Didit, menepis dugaan dirinya melaporkan istrinya ke pihak Denpom.

"Nggak, nggak. Saya sih nggak mungkin laporkan istri. Buat saya kurang elok," kata Didit menjawab pertanyaan apakah dirinya yang memicu kehadiran Denpom TNI ke Hotel Arjuna, Malang, tempat pertemuan Arzetti-Letkol Rizeki.

Didit menyampaikan hal tersebut dalam jumpa pers bersama istrinya di Restoran Pulau Dua, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Didit mengaku hanya menjemput Arzetti di Hotel Arjuna. Didit menepis datang bersama personel Denpom Kodam Brawijaya.

"Saya langsung jemput Zetti (Arzetti) di situ," kata Didit yang disebut Arzetti datang 20 menit setelah kedatangan Letkol Rizeki.

Sebelum Didit datangpun, Arzetti mengaku tak berduaan dengan Letkol Rizeki, melainkan ada seorang ajudan yang mendampingi. "Ada ajudan," kata Arzetti menyambung pernyataan Didit.

Sempat muncul dugaan Didit lah yang melaporkan pertemuan Arzetti-Letkol Rizeki ke TNI. Dugaan ini muncul setelah Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman menyebut suami Arzetti yang tahu soal pertemuan itu. Sedangkan TNI tak akan bergerak tanpa laporan.

"Sebenarnya, mungkin karena suaminya yang tahu itu," ujar Tatang saat ditanya siapa pelapor pertemuan Arzetti-Letkol Rizeki, di Mabes TNI Cilangkap, Jaktim, Selasa (27/10) lalu.

Soal kedatangan Didit, Letkol Rizeki mengatakan kepada wartawan, suami Arzetti itu datang hampir berbarengan dengan kedatangan Denpom. Saat pertemuan dengan Arzetti tengah berlangsung, tutur Rizeki, serombongan anggota Denpom berpakaian preman tiba-tiba datang dan 'menginterogasi'. Tak lama kemudian suami Arzetti yang bernama Didit muncul.

"Anggota Denpom datang menanyakan ada apa ini, saya jawab nggak ada apa-apa, hanya ngobrol aja. Kemudian muncul suami Mbak Arzeti (Didiet)," ungkap Rizeki. 

Mereka Ini yang Rajin Beri Utang ke Pemerintah RI

Wahyu Daniel - detikfinance

Jakarta -Saat ini, Indonesia masih memiliki pinjaman luar negeri. Per September 2015, utang luar negeri pemerintah Indonesia (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 787,87 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 725,63 triliun.

Secara bilateral, Jepang, Prancis, dan Jerman masih menjadi kreditur terbesar utang Indonesia. Sementara secara multilateral, Indonesia masih meminjam kepada Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB).

Berikut adalah pemberi pinjaman bilateral dan multirateral terbesar buat Indonesia, seperti dikutip dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Rabu (28/10/2015).

6. Islamic Development Bank (IDB)
Per September 2015, utang pemerintah Indonesia ke IDB mencapai Rp 9,24 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 8,71 triliun. Persentasenya adalah 1,1% dari total utang luar negeri Indonesia.

5. Jerman
Hingga September 2015, utang pemerintah Indonesia ke Jerman mencapai Rp 22,7 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 21,07 triliun. Ini adalah 2,8% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

4. Prancis
Sampai September 2015, utang Indonesia ke Prancis mencapai Rp 27,4 triliun. Naik dari bulan sebelumnya Rp 24,79 triliun. Jumlah tersebut adalah 3,4% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

3. Bank Pembangunan Asia (ADB)
Utang dari ADB per September 2015 adalah Rp 118,02 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 113,92 triliun. Jumlah ini adalah 14,9% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

2. Bank Dunia
Pemberi utang luar negeri terbesar kedua adalah Bank Dunia. Jumlah utang Indonesia ke Bank Dunia per September 2015 mencapai Rp 235,27 triliun. Jumlah ini naik dari bulan sebelumnya Rp 197,1 triliun.

Utang Indonesia ke Bank Dunia mencapai 29,8% dari total utang luar negeri pemerintah.

1. Jepang
Negeri Matahari Terbit adalah kreditur terbesar Indonesia. Per September 2015, utang pemerintah Indonesia ke Jepang mencapai Rp 235,76 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 224,33 triliun.

Utang tersebut mencapai 29,8% dari total pinjaman.

Polda Bali: Tidak Ada Penyiksaan Saat Periksa Agus di Kasus Engeline

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Kabid Humas Polda Bali, Kombes Hery Wiyanto menegaskan tim penyidik kasus pembunuhan Engeline, melakukan pemeriksaan sesuai prosedur terhadap Agustinus Tae. Agustinus sebelumnya mengaku disiksa saat dipaksa polisi mengaku jadi pembunuh bocah perempuan berusia 8 tahun itu.

"Kita lakukan pemeriksaan sesuai prosedur, tidak ada ancaman, tidak ada kekerasan," tegas Kombes Hery saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (28/10/2015).

Pengakuan Agus soal adanya dugaan kekerasan saat pemeriksaan menurut Kombes Hery biasa dilakukan para tersangka. Hery mempertanyakan alasan Agus baru mengungkap dugaan adanya kekerasan dari penyidik saat sidang berlangsung, Selasa (27/10).

"Kenapa baru sekarang bicara? Harusnya dari kemarin-kemarin bicara. Kalau sekarang disampaikan adanya kekerasan, bagaimana bekas lukanya pada tubuh Agus?" tutur dia.

Namun Polda Bali ditegaskan Kombes Hery tetap menghormati jalannya persidangan. Bila Majelis Hakim merasa memerlukan keterangan dari tim penyidik kasus Engeline, maka Polda Bali akan menurutinya.

Anggota tim penyidik menurutnya bisa menjadi saksi verbal lisan, yakni saksi penyidik untuk mengkonfirmasi ada tidaknya tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP).

"Majelis hakim memiliki kewenangan memanggil tim penyidik sebagai saksi verbal lisan, anggota kami siap hadir," ujar Kombes Hery. 

Pengakuan Agus soal adanya kekerasan saat diperiksa disampaikan setelah Hakim Edward Haris Sinaga meminta Agus bicara terus terang alasannya kerap mengubah keterangan saat diperiksa di Mapolda Bali.

Sejak ditangkap polisi 10 Juni saya sudah mengucapkan ke polisi jika Margrieth pelakunya. Tapi penyidiknya main tangan, saya dipukuli saja sama penyidik. Dipukul, diinjak, rambut belakang dibakar, ditelanjangi dan saya nggak tahu alasannya. Saya sampai mau bunuh diri rasanya karena putus asa. Saya dikasih menghadap di depan Margrieth dan saya diminta telanjang dan mengakui. Dari para Buser yang minta saya telanjang di depan Margrieth. Akhirnya saya berbohong, mengaku jika saya pembunuhnya upaya saya nggak dipukuli lagi. Pernyataan saya itu resmi di BAP pada 10 Juni 2015 sekitar pukul 19.00 WITA," ungkap Agustinus di hadapan majelis hakim.

Ahok dan Pemkot Bekasi Sepakat Perbarui Kontrak TPST Bantargebang

Ayunda Windyastuti Savitri - detikNews
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berencana memperbarui kontrak kerjasama pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang. Ke depan, uang pengelolaan sampah masuk kantong APBD.

"Katanya uang sampah itu untuk bantu masyarakat Bekasi kenapa enggak mau masukkan ke APBD. Kalau mau bantu dicemplungin dong ke APBD," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015).

"Ini kenapa enggak pernah mau masuk ke Pemkot Bekasi? Ya kan? Terus Pemkot Bekasi senang saja selama ini. Makanya, kita mau ubah dengan wali kota yang baru. Wali kota baru kita sudah kita bicarakan mau ubah, itu saja," ujar Ahok.

Ahok berpendapat PT Godang Tua Jaya, selaku pengelola sampah Bantargebang seharusnya tidak membagi dua dana tipping fee dengan PT Navigate Organic Energy Indonesia (NOEI) dari Pemprov DKI karena itu manyalahi kontrak. Biaya sebagian dari Rp 400 miliar yang diberikan oleh GTJ kepada PT NOEI yang ditugasi mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPST Bantargebang.

Menurut Ahok, rekening pembayaran kedua perusahaan itu seharusnya menjadi satu. "Kenapa dia pisah anggaran, kita bayar anggaran Rp 400 miliar itu terus Rp 330-an miliar (tipping fee dari jumlah ton sampah), nah kenapa dia merasa terima Rp 250 miliar? Dia join operation lagi dengan PT (NOEI) baru duitnya bayar ke situ," terangnya.

"Makanya BPK mengatakan enggak boleh, kamu kan kontrak sama kita nih terus kalau kamu mau join sama orang lain duit Pemda enggak boleh bayar ke dia dong dan enggak boleh bagi dua. Dia bagi dua, nah ini ada apa?" kata Ahok keheranan. 

Hebat! Tak Terobos Busway, Mobil TNI Bintang Satu Ini Pilih Kena Macet

Andi Saputra - detikNews
Jakarta -
Jalur 'neraka' Jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan adakalanya membuat pengendara memilih menerobos busway. Bahkan beberapa waktu lalu ada pemotor nekat mengeluarkan pistol karena terjebak macet di jalur tersebut.

Namun hal ini tidak berlaku bagi mobil TNI bintang satu yang melintas di ruas jalan tersebut, Rabu (23/9/2015) pagi ini. Mobil Toyota Fortuner nomor TNI 7276-01 memilih bermacet-macetan di ruas 'neraka' tersebut.

Waktu saat itu menunjukkan pukul 07.00 WIB dengan cuaca cukup cerah. Seperti hari-hari biasa, arus Jalan Mampang Prapatan Raya sangat padat. Dari ribuan kendaraan tersebut, melintas mobil warna hijau militer yang berasal dari arah Ragunan menuju Kuningan dan berhenti di perempatan lampu merah sebelum Jalan Mampang Raya karena lampu merah traffic light menyala.

Saat lampu hijau menyala, mobil perwira TNI tersebut berjalan pelan dengan sesekali membunyikan sirine kecil melintasi perempatan.

Di sisi lain, beberapa polisi berjaga di ujung busway. Seorang bintara polisi yang mengenakan baju cokelat lengan panjang dengan sopan mempersilakan mobil TNI itu untuk melintasi jalan nonbusway. Mobil TNI itu lalu mengikuti arahan polisi tersebut dan mengikuti arus lalu lintas yang sangat padat.

Perlahan, mobil TNI bintang satu itu berbaur dengan lautan kendaraan, baik sepeda motor dan mobil kendaraan pribadi serta Metro Mini. Padahal, jalur tersebut tengah macet-macetnya di pagi hari ini.

Sudah saatnya para pemotor dan pemilik kendaraan pribadi lainnya mencontoh Toyota Fortuner nomor TNI 7276-01 karena menerobos busway hanya menambah kemacetan. 

Obama maklum Jokowi batalkan kunjungan San Fransisco

Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Washington DC (ANTARA News) - Presiden Amerika Serikat (AS) Barrack Obama memaklumi keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan rencana kunjungannya ke San Fransisco setelah dari Washington DC.

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi di Blair House Washington DC, Senin mengatakan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden Obama di Oval Office, Gedung Putih, tidak dibicarakan secara langsung soal pembatalan agenda tersebut.

"Tidak dibicarakan secara resmi tapi disinggung sedikit dan Presiden Obama sangat memaklumi, sangat mengerti," kata Retno.

Bencana asap yang sudah sedemikian parah di Indonesia mengharuskan Presiden Jokowi untuk terbang sesegera mungkin kembali ke Tanah Air.

Namun, Jokowi sebelumnya menegaskan agenda di San Fransisco untuk bertemu para insan kreatif dan CEO akan tetap seperti rencana semula. Ia sudah menugaskan menteri-menteri terkait untuk meneruskan agenda tersebut dan melakukan pertemuan dengan para CEO di San Fransisco.

Dalam pertemuan bilateral kedua kepala negara juga membicarakan soal penanganan bencana asap.

"Dalam tone yang sangat positif, Presiden Obama memahami betul mengenai masalah asap yang tidak bisa dipadamkan begitu saja," katanya.

AS bahkan menawarkan bantuan apa pun yang dibutuhkan dari pihak Indonesia dengan komitmen bantuan senilai 2,7 juta dolar AS.

Obama ajak Jokowi mampir ke kediamannya

Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Washington DC (ANTARA News) - Presiden Amerika Serikat (AS) Barrack Obama mengajak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mampir atau masuk ke tempat kediamannya di Kompleks Gedung Putih, Washington DC.

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi dalam jumpa pers di Blair House Washington DC, Senin, sesaat setelah pertemuan bilateral Presiden Jokowi dan Presiden Obama rampung mengatakan ada satu hal yang tidak biasa dilakukan oleh Presiden Obama kepada tamunya kali ini yakni Presiden Jokowi.

"Presiden Jokowi diundang untuk berjalan sepanjang Rose Garden masuk ke residen tempat kediaman Presiden Obama," kata Retno.

Setelah itu, Presiden Jokowi diajak oleh Presiden Obama berjalan dari lorong kediamannya menuju ke Oval Office atau ruang kerja Presiden.

Presiden Obama sendiri bahkan mengantar Presiden Jokowi untuk masuk ke dalam mobil ketika akan meninggalkan Gedung Putih, kata Retno.

"Ini menunjukkan kedekatan Obama terhadap Indonesia. Catatan kami termasuk untuk bagian yang diajak masuk ke residen beliau itu tidak pernah diberikan kepada kepala negara lain," katanya.

Menurut dia, hal itu menunjukkan ada harapan kerja sama dan kemitraan strategis antara AS dengan Indonesia dalam konteks yang lebib serius.

Apalagi, kata dia, AS juga mengharapkan Indonesia dapat memainkan peran penting di ASEAN.

Bahkan, kata dia, telah ada empat Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani terpisah pada level Government to Government (G to G) yakni soal maritim, energi, pertahanan, dan bahan bakar.

Didesak Mundur, Jaksa Agung: Harusnya Aktivis Dukung Penanganan Korupsi

Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Kinerja Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dianggap Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kriminalisasi (Taktis) yang terdiri dari KontraS, ICW dan YLBHI tidak memuaskan. Prasetyo pun didesak untuk mundur.

Menanggapi hal tersebut, Prasetyo menyebut seharusnya para aktivis anti korupsi mendukung penanganan kasus korupsi yang dilakukan pula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan jajarannya. Selama kepemimpinan Prasetyo, Kejagung memang tengah menangani berbagai kasus korupsi yang dijadikan prioritas.

"Aktivis anti korupsi malah berseberangan, seharusnya mendukung Kejagung. Kita justru berharap dukungan aktivis anti korupsi ketika menangani perkara korupsi," ucap Prasetyo ketika dihubungi, Senin (26/10/2015).

"Kami sedang menangani beberapa kasus korupsi yang sasarannya bukan orang biasa," imbuh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) itu.

Prasetyo kembali mengungkit mengenai penanganan kasus penyuapan hakim PTUN Medan yang lambat laun disebut menyeret dirinya. Malah Prasetyo menegaskan agar KPK mengungkap keseluruhannya.

"Ketika KPK OTT di PTUN Medan, ketika mereka mengatakan menangkap hakim dan panitera, saya sejak awal mengatakan ungkap tuntas. Saya apresiasi dan bahkan meminta dituntaskan kasus itu hingga ke dalangnya," tegas Prasetyo.

Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kriminalisasi (Taktis) yang terdiri dari KontraS, ICW, dan YLBHI menilai kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo selama setahun ke belakang, tidak memuaskan. Prasetyo pun didesak mundur.

Dalam konferensi pers yang digelar di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, hadir Koordinator KontraS Haris Azhar, Peneliti ICW Lola Easter dan Peneliti YLBHI Julius Ibrani.

"Dia (Jaksa Agung) misalnya gagal memanfaatkan kekuasaannya ketika ada proses-proses kriminalisasi oleh polisi," kata Haris Azhar, Minggu (25/10/2015).

Dari YLBHI, Julius mengatakan, sedikitnya ada 49 kasus yang diduga kriminalisasi namun tetap ditangani kejaksaan era Prasetyo. Padahal jaksa agung memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan jika kasus tersebut dianggap janggal.

"Apa kaitannya kriminalisasi dengan Jaksa Agung? Kejaksaan di bawah Jaksa Agung memiliki peran signifikan untuk 'mengendalikan' perkara sejak awal pemeriksaan oleh kepolisian," imbuh Julius.

Sementara Lola menambahkan, Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan pergantian Prasetyo. "Kami menyimpulkan bahwa HM Prasetyo gagal menjalankan mandat sebagai Jaksa Agung dalam menegakkan HAM dan memberantas korupsi di Indonesia. Presiden harus mengganti HM Prasetyo dengan figur lain yang lebih kredibel," tegas Lola.

Polresta Bekasi perketat pengamanan jelang mogok massal 28 Oktober

Pewarta: Andi Firdaus
Bekasi, Cikarang (ANTARA News) - Polresta Bekasi, Jawa Barat, akan memperketat pengamanan sejumlah objek vital dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah menjelang agenda aksi mogok massal buruh pada 28 Oktober 2015.

"Karena petugas satuan pengamanan merupakan garda terdepan dalam melakukan pengamanan," kata Kapolresta Bekasi Kombes Pol M Awal Chairudin di Cikarang, Minggu.

Menurut dia, diperkirakan akan ada ribuan buruh dari sejumlah kawasan industri di Kabupaten Bekasi yang akan bergabung bersama buruh Jabodetabek untuk menggelar aksi mogok massal.

"Kami akan memaksimalkan peran petugas keamanan agar dapat menjaga perusahaan di seluruh kawasan industri, termasuk akses tol," katanya.

Pihaknya mengaku sudah beberapa kali melakukan apel bersama petugas keamanan dalam rangka menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Bekasi jelang mogok nasional.

Dia juga mengingatkan agar pengunjuk rasa tidak melakukan sweeping di kawasan industri sebagai objek vital nasional.

"Kami akan tindak tegas aksi sweeping ke pabrik-pabrik," katanya.

Sementara itu, ribuan buruh dari Jabodetabek berencana melakukan unjuk rasa ke Jakarta dengan melakukan mogok nasional.

Buruh tersebut akan menyuarakan seputar penolakan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pengupahan.

Menurut buruh, penyusunan RPP tersebut tidak melibatkan kalangan buruh.

Selain itu, pertimbangan kenaikan upah yang berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dinilai sangat merugikan buruh. 

Rupiah menguat menjadi Rp13.517 per dolar

Pewarta: Zubi Mahrofi
Jakarta (ANTARA News) - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Jumat pagi bergerak menguat sebesar 123 poin menjadi Rp13.517 dibandingkan posisi sebelumnya di posisi Rp13.640 per dolar AS.

"Nilai tukar rupiah melanjutkan penguatannya terhadap dolar AS pada akhir pekan ini (Jumat, 23/10) terbawa sentimen paket kebijakan ekonomi V yang kembali diluncurkan untuk mendorong laju perekonomian domestik," kata Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan bahwa sentimen positif dari dalam negeri juga datang bersamaan dengan sentimen positif dari bank sentral Eropa yang mengindikasikan rencana pemangkasan suku bunga serta penambahan stimulus keuangan melalui program quantitative easing (QE).

Kendati demikian, menurut dia, penguatan rupiah masih dibayangi oleh kekhawatiran terhadap hasil Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), sentimen negatif bisa saja datang dan mengoreksi penguatan nilai tukar rupiah.

"Secara umum volatilitas rupiah masih akan tinggi di tengah sentimen-sentimen dari keputusan Bank Sentral dari negara-negara maju hingga pekan depan. Fokus akan mulai beralih ke pertemuan FOMC pada 28-29 Oktober mendatang," katanya.

Sementara itu, Analis LBP Enterprises Lucky Bayu Purnomo mengatakan bahwa penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih menunjukan aksi spekulasi pelaku pasar uang di tengah harapan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang belum pasti.

"Pemerintah cukup gencar mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka mendorong perekonomian nasional, sementara kenaikan suku bunga AS belum ada kepastian, itu membuat kisaran pergerakan nilai tukar rupiah cukup lebar, itu membuat pasar spekulatif dan sulit diprediksi," katanya. 

Terungkap Fakta-fakta Mengerikan atas Pembunuhan Engeline

Oleh : Bayu Adi Wicaksono, Bobby Andalan (Bali)
VIVA.co.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Denpasar, Purwanta Sudarmaji, mengurai fakta-fakta sadis serta motif pembunuhan keji terhadap Engeline. Dalam pembacaan dakwaan atas Magriet, Engeline - yang diadopsi terdakwa sejak berusia tiga hari - sering diminta untuk memberi makan ayam dan anjing peliharaan.

Selanjutnya, kekerasan terus dialami Engeline hingga puncaknya terjadi pada 16 Mei lalu sekira pukul 12.30 WITA.

"Waktu itu, terdakwa memukuli Engeline dengan tangan kosong berkali-kali ke arah wajah korban," kata Sudarmaji, Kamis 22 Oktober 2015.

Dipukuli berkali-kali, hidung dan telinga Engeline mengeluarkan darah. "Hidung dan telinga korban mengeluarkan darah," ujarnya.

Untuk menghilangkan jejak tindak kekerasan yang dilakukan Margriet itu. Akhirnya, Magriet merencanakan pembunuhan Engeline.

"Untuk menutupi jika terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, maka pembunuhan terhadap korban pun direncanakan," kata jaksa

Margriet banting kepala Engeline ke lantai
Hingga akhirnya peristiwa keji itu pun terjadi. Margriet membenturkan berkali-kali kepala bocah delapan tahun tersebut ke dinding kamarnya. "Terdakwa menjambak rambut korban dan membanting kepala korban ke tembok dengan keras," katanya.

Dalam posisi itu, terdakwa kemudian memanggil saksi Agus Tay Hamba May untuk masuk ke dalam kamarnya. Begitu Agus masuk ke dalam kamar Margriet, Agus melihat Margriet menjambak rambut Engeline dengan kedua tangannya.

"Agus melihat Engeline sudah terkulai lemas tangan kirinya dengan rambut yang dijambak dengan kedua tangan Margriet. Kakinya menjuntai ke bawah kasur dengan kepala setinggi kasur," ujar Sudarmaji.

Dengan seketika, Margriet kemudian membanting kepala Engeline ke lantai. "Dengan sekuat tenaga terdakwa membanting kembali kepala korban ke lantai dengan posisi kepala belakang korban membentur lantai," ujarnya.

Jari tengah dan jari manis Engeline bergerak

Agus lalu diperintahkan untuk mengangkat tubuh Engeline. "Agus meletakkan korban di lantai dengan kondisi korban saat itu tidak berdaya lagi. Matanya terbuka tapi tidak bergerak, hanya jari tengah dan jari manis tangan kiri korban saja yang bergerak," ujar Sudarmaji.

Lalu Agus bangkit dan berdiri. Saat berdiri itu, terdakwa mendekatkan mukanya ke Agus sambil berbisik.

"Tolong kamu jangan kasih tahu siapa-siapa kalau aku memukul Engeline. Kamu jangan sampai buka rahasia ini. Kalau kamu tidak buka rahasia ini kamu saya beri Rp200 juta tanggal 24 aku kasih uangnya, kamu pulang ke sumba dan jangan pernah kembali lagi ke Bali," kata Margriet dalam bisikan itu.

Magriet menyuruh Agus mengambil sprei yang berada di kamar saksi Agus. Lalu meminta Agus untuk meletakkan korban.

"Agus mengangkat Engeline dengan tangan kiri di bawah kepala dan tangan kanan di bawah paha. Diletakkan dengan posisi tidur miring," kata jaksa.



Magriet sundut rokok ke jasad Engeline
Magriet menekuk kaki korban ke arah dada korban. Selanjutnya Margriet menyuruh Agus mengambil tali di bawah lemari korban. Terdakwa meminjam pisau kepada Agus.

"Dililitkan tali lehernya. Lalu diminta ambil boneka Barbie. Boneka diletakkan di dada Engeline, lalu Margriet menginjak kaki kanan Engeline," ujarnya.

Pada saat itu, Margriet diketahui menarik celana dalam Engeline sampai melorot terlepas.

"Terdakwa meminta Agus menyalakan rokok dan memerintahkan membakar tubuh korban. Namun ditolak dan Agus membuang rokok tersebut. Margriet mengambilnya dan menyundutkan ke bagian tubuh Engeline," kata jaksa. (ren) 

Perkenalkan Samson dari Dayak, Jawara Tangkap 207 Kapal Asing

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti membanggakan hasil jerih payah anak buahnya bernama Samson. 

Bagaimana tidak, ratusan kapal asing sudah berhasil dia tangkap. Dari data KKP tercatat sejak rentang 2006-2015, Samson sudah berhasil menangkap sebanyak 207 kapal asing.  

"Saya salut sama salah satu pegawai kami, dia sudah berhasil menangkap kapal sebanyak 207 selama 10 tahun terakhir. Namanya Samson," ujar Susi di kantornya, Jakarta, Rabu (21/10).

Jumlah tersebut merupakan rekor terbanyak yang pernah dilakukan pegawai KKP. Untuk 2006, Samson berhasil menangkap 15 kapal, di tahun selanjutnya 16 kapal. Tahun berikutnya 7, 18, 54, 24, 32, 10 dan 7 kapal di 2014.

Bos maskapai Susi Air ini memahami bukan perkara mudah untuk mengejar kapal maling-maling tersebut. Menurutnya dibutuhkan keberanian dan nyali yang tinggi untuk menangkap kapal asing tersebut.

"Kalau sampai bulan ini sudah 26 kapal yang dia tangkap. Total dari 2006 ada 207. Dia sangat berjasa. Namanya memang Samson, bukan dibuat-buat. Dia dari Dayak, namanya sudah terkenal," kisah wanita asal Pangandaran, Jawa Barat ini. (chi/jpnn)

Pekerja Ancam Tutup Tol, Jasa Marga Pastikan Tol Aman dan Tetap Beroperasi!

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memastikan tol tetap buka normal pada 28, 29, dan 30 Oktober. Tidak akan ada layanan gangguan seperti yang diultimatum pekerja di gardu tol yang mengancam akan menutup tol.

"Bahwa seluruh jalan tol di Jabodetabek tetap beroperasi normal dan tidak akan ada gangguan layanan transaksi. Kami memastikan bahwa seluruh petugas operasional kami yang tersebar di wilayah Jabodetabek sebanyak 4.000 orang siap melayani 2,3 juta volume lalu lintas transaksi yang melintasi jalan tol dengan aman," jelas Corporate Secretary Mohammad Sofyan, Selasa (20/10/2015).

Menurut dia, fungsi dan peran jalan tol tetap berjalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Jalan Nomor 38 tahun 2004. Jalan tol merupakan bagian dari sistem jaringan jalan nasional yang mempunyai peranan penting sebagai sarana transportasi dan distribusi barang dan jasa.

"Kami memastikan fungsi dan peran jalan tol tetap berjalan dengan baik," tambah dia.

Sofyan menegaskan, Jasa Marga akan menindak tegas pihak-pihak yang mencoba mengganggu fungsi dan peran jalan tol serta menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jalan.

Pekerja di gardu-gardu tol berencana akan menutup pintul tol pada 28, 29, dan 30 Oktober mendatang. Sejumlah ruas pintu tol yang akan ditutup itu yakni Pondok Ranji, Pondok Pinang, Fatwamwati, Lenteng Agung, Bambu Apus, Pasar Rebo, Taman Mini, Jati Warna, Jati Asih, Kalimalang, Bintara, Pulogadung, Rorotan sampai Cikunir.

"Sudah dilakukan mediasi oleh Kemenakertrans dua hari yang lalu dan polisi juga hadir dalam mediasi tersebbut. Sedang diupayakan langkah yang solutif. Kami imbau tidak melakukan aksi penutupan tol. Sementara belum ada informasi atau pemberitahuan mereka akan demo, tetapi kami tetap menyiapkan pengamanan kalau jadi demo. Tetapi kami imbau tidak menutup tol karena akan mengganggu kepentingan masyarakat lainnya," tutup dia.

Very, Pembunuh Ibu Hamil dan Anak Dihukum Mati

Andi Saputra - detikNews
Karawang - Pengadilan Negeri (PN) Karawang, Jawa Barat, menjatuhkan hukuman mati kepada Muhamad Very Maulana Hidayatulloh (23). Warga Kendal, Jawa Tengah, itu menghabisi Sri Rosmawati (35) yang sedang hamil 4 bulan dan anaknya, Amelia (10).

Niat Very muncul akibat sering dimarahi oleh atasannya, Widodo, di tempat kerjanya. Ia lalu menyimpan dendam kepada atasannya itu.

Very lalu mendatangi rumah Widodo di di Kampung Pasirkihiang, Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, pada 15 Februari 2015 dini hari. Malam itu, Widodo ternyata sedang tidak ada di rumah dan hanya ada Sri serta dua anaknya, Amelia dan Alfian (6).

Very berkilah ia ingin mengingatkan Sri untuk memberitahu Widodo supaya tidak galak di tempat kerja. Tapi ketika masuk, Sri curiga dan langsung meneriaki Very maling. Very langsung mengambil pisau yang dibawanya dan menusukkan ke tubuh Sri. Anak Sri, Amelia, terbangun dan berusaha menolong ibunya. Tapi sabetan dan tusukan Very membuat nyawa keduanya melayang seketika. Alfian yang ikut terbangun lalu mencoba melawan tetapi ia kalah tenaga. Tapi nyawa Alfian masih tertolong meski mengalami luka tusuk di dadanya.

Mendengar keributan ini, tetangga langsung mendatangi rumah Widodo dan menangkap Very ramai-ramai. Pelaku lalu diserahkan ke polisi dan dilimpahkan ke pengadilan.

"Menyatakan terdakwa Muhamad Very Maulana Hidayatulloh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pembunuhan berencana dan kekerasan yang mengakibatkan matinya anak'. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati," demikian putus majelis PN Karawang sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Rabu (21/10/2015).

Duduk sebagai ketua majelis Febri Purnamavita dengan anggota Eva MT Pasaribu dan Cipto Hosari Nababan. Vonis ini diketok pada 6 Oktober lalu.

Dorongan Positif Berkurang, Rupiah Melemah Lagi

Oleh : Rochimawati, Romys Binekasri
VIVA.co.id - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih diperkirakan akan berlanjut lantaran berkurangnya dorongan positif dari global maupun domestik.

"Tampaknya dorongan positif mulai berkurang," ujar Analis NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada di Jakarta, Rabu 21 Oktober 2015.

Reza mengatakan, meski indeks laju dolar terhadap sejumlah mata uang Asia bergerak melemah. "Dari pantauan data di Bank Indonesia, laju rupiah masih menunjukkan pelemahannya, berbeda dengan pekan sebelumnya," tuturnya.

Menurut Reza, adanya rilis kenaikan NAHB housing market index AS sebelumnya, yang dibarengi dengan pelemahan laju harga minyak mentah dunia seiring ekspektasi meningkatnya suplai, memberikan semangat bagi laju dolar untuk dapat menguat. Akibatnya, rupiah pun terkena imbas negatifnya.

"Harga minyak mentah dan sejumlah komoditas sehingga dapat memberikan kesempatan bagi dolar untuk bergerak naik," ujarnya.

Reza memperkirakan, laju rupiah hari ini akan berada di kisaran Rp13.580-Rp13.625.

Penyidik KPK Masih Periksa Dewie Yasin Limpo, Status Belum Ditentukan

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota DPR RI Fraksi Hanura Dewie Yasin Limpo dan 6 orang lainnya pada Selasa (20/10) malam. Hingga Rabu (21/10) pagi, proses pemeriksaan masih berlangsung.

Berdasarkan pantauan di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hingga pukul 06.30 WIB, belum ada satu pihak pun yang dibebaskan penyidik. Pemeriksaan terhadap 7 orang tersebut telah berlangsung kira-kira 10 jam.

Dewie ditangkap KPK sekitar pukul 19.00 WIB, Selasa (20/10) malam, karena diduga menerima suap dari pihak swasta sebesar Rp 1,5 miliar. Lokasi tangkap tangan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diduga suap diberikan untuk memuluskan suatu proyek terkait status Dewie sebagai anggota DPR RI.

Dewie merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. Saat ini Dewie duduk di Komisi VII yang membidangi energi, riset, teknologi, serta lingkungan hidup. 

Jasa Marga Diminta Atasi Masalah dengan Pekerja yang Ancam Tutup Tol

Ayunda Windyastuti Savitri - detikNews
Jakarta - Pekerja kontrak dari PT Jalan Tol Lingkarluar Jakarta (JLJ) akan melakukan mogok kerja pada 28, 29 dan 30 Oktober sebagai protes atas tindakan PT Jasa Marga Tbk yang dinilai pekerja telah ingkar janji. Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis meminta agar PT Jasa Marga segera turun tangan dengan melakukan penyelesaian secara internal.

"Kita minta (PT Jasa Marga Tbk) melakukan penyelesaian internal dan langkah antisipasi. Harus cepat turun tangan," ujar Fary saat dihubungi detikcom, Selasa (20/10/2015).

"Kita juga tidak ingin terjadi (aksi) mogok dan penutupan jalan," sambungnya.

Politisi Gerindra itu mendorong pihak manajemen untuk segera mengambil tindakan. Bukan dengan membiarkan mereka sampai melakukan aksi mogok kerja, tetapi dengan memediasi.

"Jangan ada aksi dulu baru ada tindakan. Harus cepat diantisipasi," kata Fary.

Komisi V, lanjut dia, juga akan memanggil PT Jasa Marga Tbk dalam rapat komisi yang diadakan pukul 10.00 WIB nanti. "Besok (hari ini) kami rapim Komisi V. Kita mengagendakan salah satunya panggil PT Jasa Marga untuk memberikan penjelasan antisipasi supaya enggak mogok," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 3.000 karyawan PT JLJ berencana mogok kerja pada tanggal 28, 29 dan 30 Oktober mendatang. Mereka menolak jika mereka dipindah dari PT JLJ ke anak perusahaan Jasa Marga yang baru yakni PT Jasa Layanan Operasi (JLO).

PT JLJ merupakan anak usaha PT Jasa Marga yang menaungi ribuan petugas di gerbang tol. Menurut  Presiden Serikat Karyawan Jalantol Lingkarluar Jakarta (SKJLJ), Mirah Sumirat, 3.000 pekerja kontrak itu seharusnya pada November 2015 diangkat menjadi pekerja tetap di PT JLJ dan mendapatkan kesejahteraan sebagai pekerja tetap yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di PT JLJ. Namun jika mereka dipindah mereka tidak bisa mendapatkan hak mereka di PT JLJ meski mereka nantinya juga akan diangkat menjadi karyawan tetap di PT JLO.

Langkah aksi mogok kerja ini merupakan puncak pejuangan karyawan. Penolakan pemindahan karyawan ini sudah disampaikan dan dibicarakan dengan manajemen PT JLJ, namun menemui jalan buntu. Sejumlah ruas pintu tol yang akan ditutup itu yakni Pondok Ranji, Pondok Pinang, Fatmawati, Lenteng Agung, Bambu Apus, Pasar Rebo, Taman Mini, Jati Warna, Jati Asih, Kalimalang, Bintara, Pulogadung, Rorotan sampai Cikunir. 

Pekerja Jasa Marga Akan Mogok, Komisi V DPR: Jangan Tutup Fasilitas Publik!

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Rencana pekerja-pekerja di gardu tol pintul tol pada 28, 29, dan 30 Oktober mendatang disayangkan anggota Komisi V DPR. Selayaknya pekerja perhubungan tahu persis merugikan masyarakt adalah pelanggaran aturan hukum.

"Bahwa semua warga negara, baik dia itu sebagai rakyat biasa maupun sebagai pekerja, apalagi sebagai pekerja di sektor perhubungan, sangat mengetahui ketentuan dan peraturan, bahwa semua fasilitas insfrastruktur publik itu adalah pelanggaran apabila melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat pengguna yang lain," kata anggota Komisi V DPR Nusyirwan Soejono kepada wartawan, Selasa (20/10/2015).

Soal protes para pekerja, Nusyirwan menyarankan dicari cara lain yang tidak merugikan masyarakat, khususnya para pengguna jalan tol. Para pekerja harus paham, ancaman menutup pintu tol kontraproduktif, bisa mengancam kelangsungan hidup perusahaan yang ujung-ujungnya merugikan pekerja.

"Pihak perusahaan harus mampu mencarikan solusi dan penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak, bagi pekerja maupun pemberi pekerjaan. Tentu juga pekerja harus menjaga kelangsungan hidup dari perusahaan," ujar politikus PDIP itu.

Nusyirwan berharap para pekerja membatalkan rencana menutup pintu tol tersebut. Penutupan pintu tol bukan solusi.

"Tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu, itu langkah-langkah yang kontraproduktif, karena ini merugikan warga masyarakat yang lain," pungkasnya.

Pekerja di gardu-gardu tol berencana akan menutup pintul tol pada 28, 29, dan 30 Oktober mendatang. Langkah itu dilakukan sebagai protes karena urusan kesejahteraan 3 ribu pekerja tol yang terancam.

Sejumlah ruas pintu tol yang akan ditutup itu yakni Pondok Ranji, Pondok Pinang, Fatwamwati, Lenteng Agung, Bambu Apus, Pasar Rebo, Taman Mini, Jati Warna, Jati Asih, Kalimalang, Bintara, Pulogadung, Rorotan sampai Cikunir.

Bobotoh Bantu Tim Pengacara Sekjen Jakmania Febriyanto

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Bobotoh Persib Bandung Eko Noer Kristiyanto atau akrab disapa Eko Maung siap membantu tim pengacara Sekjen Jakmania, Febriyanto. Namun, apa yang akan dikorek dari mantan jurnalis ini, Eko masih menyembunyikannya.

"Perlu saya tegaskan, saya bukan diminta membantu beracara, karena saya bukan advokat. Saya diminta membantu tim pengacara Sekjen Jakmania," kata Eko saat berbincang dengan detikcom, Selaa (20/10/2015).

Dia menolak merinci bentuk bantuan apa yang akan dilakukannya dalam proses hukum yang menjerat Febri dalam sangkaan provokasi melalui media sosial.

Bagi Eko, membantu tim pengacara Febriyanto adalah bagian dari tanggungjawabnya sebagai warga negara. Tidak ada bendera Bobotoh atau Jakmania.

"Saya melihat ini sebagai warga negara, enggak lihat The Jakmania, Bobotoh. Yang jelas dia warga negara yang perlu dibantu. Jadi tidak bisa dilihat hanya dari keberhasilan polisi mengungkap," kata Eko.

Eko yang saat ini menjadi Pegawai Negeri Sipil itu menyadari konsekuensi sikap yang diambilnya, terlebih respons dari Bobotoh.

"Tapi intinya saya melakukan ini untuk kita semua," ujar Eko. 

Gerbang Tol Akan Ditutup Akhir Oktober, Pekerja: Kami Minta Maaf Kalau Terganggu!

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Pekerja tol akan menutup gerbang tol di sejumlah ruas tol ibu kota. Langkah ini dilakukan sebagai protes atas tindakan PT Jasa Marga yang dinilai pekerja di Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) ingkar janji. JLJ merupakan anak usaha PT Jasa Marga yang menaungi ribuan petugas di gerbang tol.

"Kami mohon maaf kepada pengguna jalan tol kalau nanti macet atau crowded," jelas Presiden Serikat Karyawan Jalantol Lingkarluar Jakarta (SKJLJ), Mirah Sumirat, Selasa (20/10/2015).

Ruas pintu tol yang akan ditutup itu yakni Pondok Ranji, Pondok Pinang, Fatwamwati, Lenteng Agung, Bambu Apus, Pasar Rebo, Taman Mini, Jati Warna, Jati Asih, Kalimalang, Bintara, Pulogadung, Rorotan sampai Cikunir.

"Kami nanti akan buat spanduk, lewat berita, juga dengan di media sosial. Kami minta maaf," tegas dia.

Pihak serikat pekerja juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian. Menurut Mirah, tindakan ini dilakukan karena seharusnya pada November ini mereka menjadi karyawan tetap, namun pihak Jasa Marga malahan membuat anak usaha baru yakni PT JLO yang bidang usahanya sama mengelola gardu tol. Karyawan kontrak di JLJ diambil ke JLO.

"Kami meminta karyawan kontrak diangkat menjadi karyawan tetap, dan batalkan pendirian PT JLO, kembalikan ke JLJ," tutup dia. 

Begini Pandangan BEM Seluruh Indonesia Tentang Kinerja 1 Tahun Jokowi-JK

Jabbar Ramdhani, - detikNews
Jakarta - Sekitar 20 mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia berkumpul dan membacakan hasil survei tentang kepuasan kinerja 1 tahun Jokowi-JK. Hasilnya, mahasiswa menilai pemerintahan Jokowi-JK cenderung gagal.

Pembacaan survei dilakukan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2015). Mahasiswa berdiri dengan mengenakan jaket almamater masing-masing. Selain itu juga dilakukan deklarasi sikap mahasiswa.

Ada 5 aspek yang mereka survei yaitu aspek ekonomi, politik, hukum, hubungan internasional dan keamanan. Jumlah responden yang mereka kumpulkan 3.498 orang yang berasal dari 100 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Dari aspek ekonomi, responden diminta menjawab seputar kondisi perekonomian di Indonesia terutama kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Mahasiswa melihat Jokowi-JK meragukan dalam melakukan perbaikan ekonomi dan kebijakannya cenderung tidak pro rakyat.

Bidang politik responden diminta menjawab tentang peran pemerintahan Jokowi-JK dalam menjalankan pemerintahannya. Mahasiswa meragukan political will pemerintah dalam memformulasikan kebijakan pro rakyat. Diragukan juga terkait kerja menteri-menteri dalam Kabinet Kerja dan reformasi birokrasi dianggap tidak berjalan dengan baik.

Dari aspek hukum, mahasiswa mencoba mencari kondisi aparatur penegakan hukum selama setahun dan korupsi di Indonesia. Mahasiswa meragukan perbaikan hukum di Indonesia selama setahun pemerintahan Jokowi-JK.

Di sektor hubungan internasional, mempertanyakan seputar peran Indonesia di kancah perpolitikan internasional. Indikator kebijakan luar negeri diragukan ketepatannya. Pengaruh Indonesia dianggap belum cukup signifikan di kancah internasional.

Di sektor keamanan mempertanyakan soal konflik yang terjadi selama pemerintahan Jokowi-JK. Mahasiswa meragukan di sektor keamanan di era Jokowi-JK dengan ukuran meragukan peningkatan keamanan, berkurangnya konflik SARA serta meragukan kinerja pemerintah dalam mengurangi paham radikal bahkan separatis.

"Ini adalah bukti bahwa pemerintahan Jokowi-JK cenderung gagal dalam menjalankan pemerintahannya. Maka dari itu kami BEM seluruh Indonesia akan melakukan sidang rakyat bersama mahasiswa dari seluruh Indonesia dan elemen masyarakat pada 28 Oktober 2015 di depan Istana Negara," ujar Koordinator lapangan, Bambang Irawan dalam orasinya.

"Artinya dapat dikatakan pemerintahan Jokowi-JK telah gagal dalam tahun pertamanya memimpin Indonesia!" imbuh Bambang yang merupakan mahasiswa Unila ini.

Meski demikian, ada ukuran memuaskan dari 5 aspek tersebut yakni di sektor ekonomi 20 persen disusul aspek hukum 18 persen.

"Total keseluruhan responden menjawab 42 persen tidak puas dengan pemerintahan Jokowi-JK dan menjawab ragu sebanyak 41 persen, sisanya menjawab puas 17 persen," kata Bambang.

Setelah orasi, acara dilanjutkan dengan pernyataan sikap dari seluruh presiden mahasiswa dari anggota aliansi BEM seluruh Indonesia. Mereka diminta keikutsertaannya pada aksi pada 28 Oktober mendatang.

FEBRUARI MULAI KEMARAU LAGI, PEMERINTAH SIAPKAN LANGKAH PENCEGAHAN KARHUTLA

 LAPORAN: HILMAN RASYID
RMOL. Pemerintah sebelumnya lebih banyak melakukan aksi penanganan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan (karhutla). Tapi sekarang pemerintah mulai akan mengambil langkah pencegahan.

"Oleh karena itu langkah pencegahan tersebut sedang dilakukan oleh Kementerian LHK bahkan sudah dilakukan sejak sekarang dan sudah dikomunikasikan ke daerah. Akan tetapi pemerintah daerah memerlukan acuan yang rinci dan sangat teknis sehingga hal itu juga sedang kita selesaikan," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di kantornya, Senin (19/10).

Dia menjelaskan bahwa kerangka besar pencegahan itu sudah diberitahukan kepada pemerintah daerah termasuk langkah-langkahnya. Seperti zonasi kawasan lindung gambut dan tata kelola lahan gambut secara keseluruhan.

Menurutnya, yang sudah bisa diambil keputusan adalah moratorium untuk perizinan seluruhnya di lahan gambut. Kemudian tidak boleh lagi diperpanjang walaupun sudah punya izin prinsip di lahan gambut.

"Jadi ada langkah-langkah kita yang sudah bisa kita lakukan bahkan sejak sekarang. Mengapa harus sejak sekarang? Karena mulai bulan Februari minggu ketiga sampai bulan Maret itu pasti panas lagi kalau kita lihat periodisasi hotspotnya," tandas politikus Nasdem ini.

Dia sendiri mengakui kebakaran lahan dan hutan yang terjadi saat ini sangat luar biasa. Karena arealnya yang begitu luas serta apinya juga muncul begitu rupa.

Bahkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebenarnya juga sudah memberikan prakiraan bahwa menjelang akhir Oktober bagian equator ke bawah, yaitu provinsi-provinsi se-Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Maluku dan Papua juga akan mengalami kebakaran hutan. [zul]

Rupiah Selasa pagi Rp13.634 per dolar AS

Pewarta: Zubi Mahrofi
Jakarta (ANTARA News) - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak melemah sebesar 124 poin menjadi Rp13.634 dibandingkan posisi sebelumnya di posisi Rp13.510 per dolar AS.

"Secara umum dolar AS menguat terhadap mata uang di kawasan Asia, termasuk rupiah. Dini hari tadi, indikator perumahan Amerika Serikat yang membaik mampu melanjutkan penguatan dolar AS," kata Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan bahwa tekanan eksternal baik dari penurunan harga komoditas serta sentimen perlambatan perekonomian global juga masih akan membayangi laju pergerakan rupiah ke depannya.

Akan tetapi, menurut dia, potensi rupiah kembali berbalik arah menyusul adanya harapan penundaan kenaikan suku bunga the Fed hingga tahun depan. Apalagi, ditambah dengan sentimen dari dalam negeri mengenai angka produk domestik bruto (GDP) pada kuartal ketiga 2015 yang diperkirakan pemerintah membaik hingga 4,8-5 persen secara tahunan.

"Sentimen itu akan menjadi salah satu faktor penting bagi arah pergerakan rupiah ke depan," katanya.

Kepala Riset BNI Securities Norico Gaman menambahkan bahwa langkah proaktif oleh pemerintah melalui paket-paket kebijakan ekonomi diharapkan dapat dieksekusi dan diimplementasi dengan efektif sehingga akan memberikan efek domino dan mendorong daya beli konsumen di dalam negeri.

"Ketika hal itu terjadi, investor akan yakin terhadap pemerintah akan mampu mendorong ekonomi domestik dan potensi investor masuk ke Indonesia akan terbuka," katanya.

Hal itu, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan dana asing akan masuk yang akhirnya akan membuat nilai tukar rupiah menguat dan relatif stabil terhadap dolar AS. 

Warga Jatigede yang Tak Mau Direlokasi Nyaris Tenggelam

Oleh : Dedy Priatmojo, antv/tvOne
 VIVA.co.id - Dua bulan sejak diresmikannya pengairan Waduk Jatigede, kini air genangan waduk sudah mencapai areal pemukiman warga di Dusun Cisema, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Sumedang, Jawa Barat, Selasa, 20 Oktober 2015.

Desa Pakualam ini merupakan salah satu dari puluhan desa yang terdampak Waduk Jatigede. Dalam kurun 7 bulan ke depan, waduk yang berada di Kabupaten Sumedang itu akan menenggelamkan seluruh desa yang ada di dalamnya.

Air genangan waduk kini hanya berjarak 100 meter dari pemukiman warga yang masih bertahan tinggal di area waduk. Warga masih beraktivitas seperti biasa, beberapa di antaranya masih melakukan pembongkaran rumah, bahkan ada warga yang memancing ikan dari air waduk yang hampir mencapai desa mereka.

Ada sejumlah alasan kenapa masih ada warga yang bertahan, meski air sedikit lagi menenggelamkan desa mereka. Salah satunya adalah dana kompensasi yang diterima tidak cukup untuk membangun rumah baru. Seperti Purnawanti dan empat anggota keluarga lainnya.

Purnawanti dan empat keluarga lainnya bingung harus pindah ke mana. Mereka merasa pemerintah tidak memberikan kejelasan tempat relokasi bagi korban Waduk Jatigede.

"Ya pasrah aja nunggu bantuan pemerintah mau direlokasi ke mana. Kalau tidak ada ya pindah gabung sama rumah orang tua, kan tidak mampu bangun rumah di tempat baru, uangnya tidak cukup," ujar Purnawanti.

Pengisian Waduk Jatigede diresmikan pada Senin 31 Agustus 2015. Proyek yang tertunda hingga setengah abad ini diproyeksikan akan menjadi salah satu penyedia sumber air saat kemarau melanda. Tak cuma itu, waduk kedua terbesar di Indonesia ini juga akan digunakan sebagai sumber tenaga bagi PLTA dengan kapasitas hingga 1.110 megawatt.

Difungsikannya Waduk Jatigede sesungguhnya tak lepas dari janji kampanye Presiden Joko Widodo saat Pemilu lalu. Kala itu, Jokowi sudah menyebutkan akan membangun 49 waduk di Indonesia. Misinya untuk menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan air di Indonesia. Tentu juga berkaitan dengan megaproyek pembangkit listrik di Indonesia.

Ketua MPR: Ke Depan Jangan Ada Kerusuhan Lagi

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Hari ini genap setahun pemerintahan Jokowi-JK. Ketua MPR Zulkifli Hasan berpesan agar Presiden Jokowi lebih memperkuat semangat persaudaraan.

"Yang penting kita berharap pemerintahan Pak Jokowi-JK lebih-lebih lagi memperkuat persaudaraan kebangsaan. Peristiwa Tolikara, Singkil, itu jangan sampai terulang lagi. Jadi memperkuat persaudaraan kebangsaan," kata Zulkifli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Program pemerintahan Jokowi-JK diharapkan lebih menyentuh masyarakat. Jokowi diharapkan mengikuti program pembangunan Presiden pertama RI Soekarno.

"Yang kedua, kita juga berharap program-program pemerintah itu jadi kesatuan program jangka panjang. Jadi kita harap tidak lagi bupati sendiri, wali kota sendiri, gubernur sendiri tapi kita harap ada visi jangka panjang seperti dulu program jangka panjangnya Bung Karno," katanya.

Ketua Umum PAN ini juga berharap Presiden memperhatikan pendidikan pembangunan karakter kebangsaan. Seperti mengembalikan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang sudah lama dihilangkan.

"Ketiga, kita berharap pendidikan mengenai pembangunan karakter bangsa kita perkuat lagi. Saya mengusulkan ada lembaga seperti Manggala BP-7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) zaman dulu itu, jadi di situlah nanti semua stake holder menjadi satu. Tidak mungkin kebangsaan itu hanya dijaga oleh MPR, kita berharap pemerintah pusat, daerah, TNI, dan Polri juga bersama-sama," harapnya.

"Termasuk mengembalikan pendidikan Pancasila, kewarganegaraan yang dulu hilang itu," pungkasnya.

'Duet Maut' BNN dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 270 Kg Sabu

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
 Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu berhasil mengungkap penyelundupan 270 kilogram sabu. Jumlah tersebut setara dengan menyelamatkan 3 juta jiwa dari bahaya narkoba.

"Hampir menyelamatkan 3 juta jiwa. Hampir 3 juta nasib generasi muda diselamatkan dari narkoba," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang membawahi Ditjen Bea dan Cukai dalam jumpa pers pengungkapan kasus penyelundupan narkoba kerjasama antara BNN dan Ditjen Bea Cukai di Gedung BNN, Jl MT Haryono, Selasa (20/10/2015).

Kerjasama ini, menurut Bambang, sebagai bagian dari tugas Ditjen Bea Cukai untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Bambang berharap kerjasama ini bisa terus ditingkatkan hingga pemberantasan narkoba bisa dilakukan maksimal.

"Sinergi baik BNN yang bertugas (melakukan) pencegahan narkoba dan berhasil melakukan tangkapan. Buat Bea Cukai ini tangkapan terbesar, prestasi luar biasa Bea Cukai bisa mencegah narkoba," ucap Bambang.

Di kesempatan yang sama Kepala BNN Komjen Budi Waseso menyampaikan terima kasih atas kerjasama Ditjen Bea Cukai. Hasil tangkapan bersama ini mencapai angka hingga 270,227 kg atau bila dibulatkan menjadi 270,23 kg sabu.

"Barang-barang setelah sampai sini kita timbang ulang, semua beratnya 270,227 kg," ucap Budi Waseso.

Budi Waseo menyebut barang haram itu berasal dari Cina yang dikirim melalui jalur Malaysia ke Riau. Petugas berhasil menangkap penyelundupan sabu ini di Jalan Yos Sudarso, Medan, Sumatera utara.

Dalam jumpa pers itu, BNN dan Ditjen Bea Cukai menghadirkan 1 orang tersangka dan 2 orang terduga yang masih dalam pemeriksaan. Selain itu ada juga air soft gun dan sabu senilai 270,23 kg gram.

Eks Direktur Pertamina Divonis Lima Tahun Bui

JAKARTA – Mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Suroso Atmomartoyo divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan. Dia dinyatakan terbukti menerima suap terkait pengadaan TEL di Pertamina pada tahun 2004-2005.
Vonis ini sedikit lebih rendah dari apa yang dimohonkan Jaksa KPK yakni tujuh tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair enam bulan kurungan.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suroso Atmomartoyo lima tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan enam bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Casmaya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (20/10) dini hari.
Menurut Majelis Hakim, Suroso menerima suap dari pihak PT Soegih Interjaya untuk melanggengkan kontrak pengadaan TEL di Pertamina. Suap yang dimaksud dalam bentuk uang senilai USD 190 ribu dan fasilitas menginap di Radisson Blue Edwardian Hotel, London.
Perbuatan tersebut dianggap pidana  sesuai dengan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Sebelum membacakan putusan, Majelis membacakan hal yang memberatkan dan meringankan untuk Suroso. Hal yang memberatkan, menurut Hakim Casmaya terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan mencoreng nama Indonesia di kancah Internasional.
“Hal yang meringankan saudara belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya dan terdakwa telah mengabdi kepada Pertamina,” tuturnya.
Suroso adalah orang kedua yang divonis dalam perkara ini. Sebelumnya Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Direktur PT Soegih Interjaya Willy Sebastian Liem sebagai pemberi suap.(dil/jpnn)

Rupiah senin pagi Rp13.556

Pewarta: Zubi Mahrofi
Jakarta (ANTARA News) - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi bergerak melemah sebesar 16 poin menjadi Rp13.556 dibandingkan posisi sebelumnya di posisi Rp13.540 per dolar AS.

Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada di Jakarta, Senin mengatakan bahwa nilai tukar rupiah masih terpengaruh oleh data inflasi inti Amerika Serikat yang naik.

Kondisi itu mendorong dolar AS kembali bergerak menguat terhadap mayoritas mata uang utama dunia, termasuk rupiah.

"Kondisi perekonomian domestik yang relatif masih positif sedikit tertutupi oleh sentimen dari eksternal sehingga rupiah mengalami tekanan," katanya.

Kondisi data ekonomi Amerika Serikat yang membaik, menurut dia, membuat pelaku pasar uang berpotensi melepas aset rupiah dan kembali beralih ke dolar AS, apalagi laju penguatan rupiah pada beberapa waktu terakhir telah cukup signifikan sehingga lajunya mulai cenderung berkurang.

Kendati demikian, lanjut dia, masih tingginya harapan pelaku pasar terhadap realisasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia serta pemerintah, ditambah harapan dari penguatan harga komoditas dunia dapat menahan tekanan rupiah lebih dalam.

Sementara itu Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra menambahkan bahwa perekonomian Tiongkok yang mulai berekspansi pada kuartal ketiga diharapkan dapat berdampak ke perekonomian negara di kawasan Asia.

Ia menyampaikan produk domestik bruto Tiongkok tumbuh sebesar 6,9 persen pada kuartal ketiga. Namun, itu masih berada di laju kuartalan paling lambat sejak peridoe tiga bulan 2009, berdasarkan data yang dikeluarkan sebelumnya.

Ariston Tjendra mengatakan bahwa nilai tukar rupiah berpotensi mengalami penguatan kembali menyusul adanya harapan positif dari paket-paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan.

"Melalui paket kebijakan itu diharapkan perekonomian Indonesia tumbuh lebih baik ke depannya," katanya. 

Musim Kering Jangan Cuma Dalamkan Sumur, Buat Juga Tabungan Airnya

Nograhany Widhi K - detikNews
Jakarta - Dampak musim kemarau panjang akibat El Nino terlihat di mana-mana. Banyak sumur kering dan warga mendalamkan sumur untuk mengambil air. Namun, bagaimana tabungan airnya?

"Kalau sudah kering kaya gini memang satu-satunya cara mendalamkan sumur. Namun seperti supply dan demand, kalau supply nggak ada terus air diambil terus-terusan, lama-lama berkurang, air tanah juga akan habis," tutur peneliti hidrologi dan lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Sutrisno, MSc.

Saat berbincang dengan detikcom, Senin (19/1/2015), Sutrisno menambahkan, membuat tabungan air adalah solusi jangka panjang untuk menyimpan air tanah. Juga mencegahnya dari kekeringan.

"Untuk jangka panjang memang sebisa mungkin air hujan yang jatuh harus masuk ke tanah, jangan langsung buang ke laut. Selama bisa memaksimalkan air hujan yang jatuh masuk ke tanah dengan maksimal mungkin jadi tabungan air tanah saat musim kemarau seperti ini," jelas dia.

Justru saat musim kemarau seperti ini, selain mendalamkan sumur, maka sekalian bisa membuat tabungan air. Caranya, dengan tidak menutup rumah seluruhnya dengan tekel atau beton melainkan memberikan sisa ruang terbuka untuk air meresap.

"Harus punya lahan yang bisa meresap air itu. Yang alami, tanah terbuka yang ditanami rumput sebagian. Kedua, buat sumur resapan lebih maksimal dibandingkan tanah ditanami rumput saja. Ketiga, buat kolam-kolam kecil, cekungan kecil agar air hujan tertampung di situ seperti biopori. Cekungan air akan membuat air meresap dalam tanah lebih banyak," saran dia.

Dia mengerti bahwa sebagian warga memiliki lahan yang terbatas. Tantangan untuk tidak menutup semua lahan dengan tekel atau beton memang menjadi dilema. Untuk itu, dia menyarankan agar warga dengan lahan terbatas memasang talang yang langsung dihubungkan ke tanah.

"Meski tanah terbatas dialirkan lewat talang langsung masuk sumur resapan, maksimalkan tanahnya lebih optimal. Jangan sudah rumahnya tanahnya kecil, dibangun semua, (air) jatuh ke got. Akan lebih baik lagi dimasukkan ke dalam," jelas dia.

Maka, selain melakukan cara jangka pendek yaitu mendalamkan sumur untuk mengambil air, sebaiknya juga melakukan langkah jangka panjang untuk menabung air.

"Kita harus buat ini (tabungan air) biar nanti pas musim hujan air tertampung dalam tanah. Kalau menampung air tanah sebanyak-banyaknya, pada musim kemarau air tanah kita manfaatkan, air yang kita gunakan sehari-hari itu," pesan dia.
(nwk/nrl)

Persib Bandung juara Piala Presiden 2015

Pewarta: Bayu Kuncahyo
 Jakarta (ANTARA News) - Persib Bandung memastikan diri sebagai juara turnamen Piala Presiden 2015 setelah dipartai final di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Minggu menang 2-0 atas Sriwijaya FC.

Dengan kemenangan ini, tim yang Maung Bandung ini berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp3 miliar. Sedangkan Sriwijaya FC yang berada diposisi kedua berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp2 miliar.

Perjuang Maung Bandung untuk menjadi juara pada turnamen yang dipromotori oleh Mahaka ini terbilang cukup berliku. Apalagi pada pertandingan semifinal pertama Mitra Kukar di Tenggarong harus menyerah 0-1. Beruntung di Bandung dibalas dengan keunggulan 3-1 atau agregat 3-2.

Setelah memastikan diri lolos ke final, masalah kembali muncul setelah harus menjalani pertandingan di Jakarta yang merupakan kandang Persija. Selama ini suporter kedua klub memiliki hubungan yang kurang harmonis. Namun, segala upaya dilakukan oleh pihak panitia.

Pertandingan akhirnya tetap digelar di Jakarta dan pengamanannya diperketat. Bahkan pihak kepolisian menerapkan siaga satu. Ribuan aparat keamanan termasuk TNI dikerahkan. Apalagi pertandingan final ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Pada pertandingan puncak ini kedua tim langsung menunjukkan kemampuan terbaik sejak awal babak pertama. Namun, Persib lebih beruntung karena mampu unggul lebih dahulu lewat Ahmad Jupriyanto pada menit tujuh. Kondisi ini membuat permainan lebih keras dan ketat.

Jual beli serangan terus dilakukan kedua tim. Sriwijaya yang mengandalkan tiga penyerang yaitu Titus Bonai, Patrich Wanggai dan Musafry tak henti-hentinya memberikan tekanan. Beruntung Maung Bandung mempunyai Vladimir Vujovic yang konsisten menjaga wilayahnya.

Terus menekan membuat anak asuh Benny Dolo ini sedikit lengah. Melalui serangan balik yang cepat, pemain Persib mampu menekan. Berawal dari umpat Atep, Makan Konate mampu menggandakan keunggulan Persib pada menit 45. Kedudukan 2-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, Sriwijaya FC langsung berinisiatif melakukan tekanan demi memperpendek selisih gol. Namun, upaya yang dilakukan oleh Syakir Sulaiman dan kawan-kawan selalu terhalang kokohnya pertahankan Persib Bandung yang dijaga oleh Made Wirawan.

Mantan penjaga gawang Persib Balikpapan itu beberapa kali mematahkan serangan pemain Sriwijaya FC baik oleh Titus Bonai, Patrich Wanggai maupun Syakir Sulaiman. Keperkasaan Made Wirawan jelas membuat pelatih Djadjang Nurdjaman untuk sementara tenang.

Persib sebenarnya tidak saja diam saat diserang. Zulham Zamrun dan kawan-kawan juga terus berusaha menambah pundi-pundi golnya. Satu peluang berhasil didapat. Beruntung penjaga gawang Sriwijaya FC, Dian Agus cukup sigap sehingga mampu menepis bola keluar lapangan.

Mendekati akhir babak kedua, Sriwijaya giliran yang kembali menekan. Pemain baru mereka yaitu Rizky Dwi terus mengacak-acak pertahankan Persib. Beruntung hingga peluit panjang tanda pertandingan usai ditiup wasit Djumadi Efendy kedudukan tetap 2-0 untuk kemenangan Maung Bandung.

Luhut Akui Sudah Dapat Info dari BIN Soal Potensi Ricuh di Aceh Singkil

Elza Astari Retaduari - detikNews
Jakarta - Menkopolhukam Luhut B Pandjaitan mengaku sudah mendapat informasi sebelumnya dari BIN soal adanya potensi ricuh di Aceh Singkil. Kini Aceh Singkil disebutnya sudah kondusif.

"Ya (benar sudah dapat info dari BIN). Saya sudah, saya sudah dapat berita itu beberapa hari sebelumnya dan kita lakukan pengamanan makanya keadaan itu cepat terkendali," ujar Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Luhut menyebut saat ini di Aceh Singkil sudah kondusif usai adanya pembakaran gereja dan bentrok massa yang menewaskan 1 orang. Warga yang mengungsi pun dikatakannya sudah mulai kembali ke rumahnya lagi.

"Kondusif ya. Kalau enggak keliru ada 3 atau 4 (sudah jadi tersangka). Dari laporan tadi pagi semua terkendali dengan baik. Semua terkendali makin baik," kata Luhut.

"Sekarang pengungsi yang ada di luar yang jumlahnya hampir 5.000 itu kita harap dalam beberapa hari ke depan sudah kembali ke tempatnya masing-masing," sambungnya.

Para warga mengungsi karena takut akan terjadinya bentrokan susulan. Namun menurut Luhut, hal tersebut sudah tidak perlu dikhawatirkan kembali sebab para aparat dan pihak terkait sudah mengambil langkah-langkah.

"Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, polisi dan TNI mampu mengendalikan keadaan dengan baik dan juga pemerintah daerah juga melakukan tugasnya dengan baik," tutur Luhut.

Mengenai antisipasi pencegahan bentrokan antar umat beragama, pemerintah disebut Luhut selalu melakukan sosialisasi. Untuk persoalan landasan hukum terkait hal ini, bagi Luhut UUD 1945 sudah cukup.

"Negara ini negara hukum, negara plural. Dan saya pikir kita memberikan tindakan pada mereka yang melanggar," ucapnya.

"Saya pikir UUD cukup, semua ada konsekuensi dan saya pikir negara sebesar Indonesia kalau ada masalah di sana sini sepanjang itu bisa kita kendalikan itu adalah rona-rona kehidupan yang tidak perlu kita khawatirkan," imbuh Luhut.

Sebelumnya hal yang senada juga disampaikan oleh Kepala BIN Sutiyoso. Menurutnya semua pihak harus bisa menahan diri, terutama tokoh-tokoh agama di Aceh Singkil

"Ini masalah sensitif, jadi kita sudah sepakat kita berikan toleransi terutama yang memang diizinkan oleh pemerintah. Saya yakinkan sudah ditangani aparat. Kapasitas BIN adalah memberikan informasi, kita tidak dalam ranah mengeksekusi sesuatu," ungkap Sutiyoso, Kamis (15/10). 

Bobotoh Tanda Tangani Pernyataan Sikap: Jadi Tamu yang Baik dan Tak Ejek The Jakmania

Avitia Nurmatari - detikSport
Jakarta - Para koordinator Bobotoh menyepakati pernyataan sikap yang dibuat oleh Polda Jabar. Ada delapan poin yang harus dipatuhi saat mendukung Persib Bandung menghadapi Sriwijaya FC di final Piala Presiden.

"Ini kita buat kesepakatan. Saya bacakan, kalau ada yang mau diubah lagi kata-katanya silakan. Sebelum nanti ditandatangani," ujar Kapolda
Jabar Irjen Pol Moechgiyarto dalam Rakor Persiapan Pengamanan Piala Presiden 2015 di Mapolda Jabar, Kamis (15/10/2015).

"Saya meminta perwakilan 4 empat orang dari koordinator bobotoh untuk menandatangani surat kesepakatan ini," ujarnya.

Penandatanganan disaksikan langsung oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil.

Berikut isi surat pernyataan bobotoh:

Surat pernyataan, yang bertanda tangan di bawah ini ketua/korwil/suporter Persib Bandung (viking, bomber, dan the Boom) dalam rangka menyaksikan pertandingan babak final Piala Presiden 2015 antara Persib Bandung vs Sriwijaya FC yang akan digelar di Stadion
Gelora Bung Karno jakarta pada Hari Minggu Tanggal 18 Oktober 2015.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Akan menjunjung tinggi jiwa sportivitas untuk kemajuan persepakbolaan Indonesia
2. Akan menjadi tamu yang baik dengan menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai kesopanan selama berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan daerah yang dilalui
3. Akan mentaati segala ketentuan yang berlaku baik di dalam perjalanan maupun selama berada di stadion Gelora Bung Karno dan pada saat kembali ke tempat semula
4. Tidak akan berbuat anarkis, mengganggu ketertiban umum dan melakukan tindak pidana
5. Tidak mengeluarkan kata-kata, yel-yel, nyanyian, dan memasang spanduk yang berisi ejekan/menghina The Jakmania dan bersifat rasis.
6. Akan mentaati segala perintah /arahan/ petunjuk yang diberikan oleh aparat kepolisian atau aparat yang berwenang lainnya
7. Tidak akan membawa barang-barang yang berbahaya baik untuk diri sendiri maupun orang lain seperti senjata api, senjata tajam, petasan, kembang api dll.
8. Tidak akan mengonsumsi dan membawa minuman keras / minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga serta apabila
kami melanggar surat pernyataan ini, kami siap diproses sesuai dengan hukum ketentuan yang berlaku.


Bandung, 15 Oktober 2015.

Kalah Praperadilan, Tersangka Langsung Ditangkap Polisi

Harian Rakyat Merdeka
RMOL. Kepala Subdit II Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Komisaris Besar Djoko Purwanto menerangkan, ter­sangka ditahan karena selama ini tidak kooperatif. "Dia sudah berkali-kali mangkir dari pang­gilan penyidik," sebutnya.

Budiantoro pun dijemput pak­sa saat berada kediamanannya di Cipinang Muara, Jakarta Timur, Selasa siang. Penangkapan ini untuk keperluan pemeriksaan sebagai tersangka.

"Dia langsung kami bawa ke Bareskrim," katanya.

Sebelum memutuskan melaku­kan penahanan, penyidik terlebih dulu memeriksa Budiantoro selama 2,5 jam. Tersangka lalu disodori surat berita acara penahanan untuk ditandatangani. "Sore itu juga tersangka kami tahan di Rutan Bareskrim," kata Djoko.

Pagi hari sebelum Budiantoro ditangkap, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak per­mohonan praperadilan yang diajukannya. Budiantoro meng­gugat penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap di­rinya. Ia tak menghadiri putusan praperadilan ini, tapi mengutus kuasa hukumnya.

Menurut Djoko, penangka­pan dan penahanan Budiantoro untuk mempercepat penyidikan kasus ini. "Kita ingin berkas perkaranya cepat rampung dan dilimpahkan," alasannya.

Budiantoro telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 30 April 2015. Kasus ini terkait kewa­jiban PT Innovare Gas untuk membayar bonus tanda tangan (signature bonus) kepada pe­merintah sebesar US$1 juta atau setara Rp 14 miliar.

Innovare adalah pemenang lelang tahap I wilayah kerja migas East Bontang, Kalimantan Timur. Pengumuman pemenang disampaikan pada Desember 2013. Ditunjuk sebagai rekanan pemerintah, Innovare diwajib­kan membayar signature bonus sekaligus sebagai jaminan.

Pada 26 Februari 2014, Innovare meneken kontrak dengan SKK Migas. "(Pembayaran jaminan) batas waktunya 30 hari kerja atau satu bulan sejak kontrak)," jelas Djoko. Atau, jatuh temponya 26 Maret 2014. Namun hingga batas waktu itu terlewati, Innovare tak juga menyerahkan jaminan.

Budiantoro dituding melang­gar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk mengumpulkan buk­ti-bukti, penyidik Bareskrim lalu menggeledah kantor SKK Migas, Juni lalu. Hasilnya, pe­nyidik mendapati bukti dugaan penyalahgunaan wewenang da­lam penetapan Innovare sebagai pemenang tender.

Dicurigai, proses tender tidak sesuai prosedur. Tim panitia diduga tidak memeriksa doku­men penawaran yang disodorkan peserta lelang.

Menurut Djoko, pihak masih mendalami temuan ini. Saat ini penyidik masih fokus me­nyelesaikan berkas perkara Budiantoro. "Dia juga diduga terli­bat penyalahgunaan wewenang ini," ucapnya.

Djoko mengatakan sudah ada pejabat SKK Migas yang diperiksa dalam kasus ini. "Setiap hari ada saksi-saksi yang kita periksa. Bisa jadi tersangka kasus ini bertambah," katanya.

Direktur Tipikor Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Wiyagus membenarkan ket­erangan anak buahnya menge­nai temuan baru itu. "Proses tendernya tidak sesuai aturan," sebutnya.

Wiyagus mengungkapkan pihaknya telah meminta keterangan dua saksi yakni Aussie B Gautama yang menjabat Deputi Pengendali Perencana SKK Migas; dan Agah Milan Moroliant, pejabat di Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sejauh ini, penyidik belum mendapat angka kerugian negara dari praktik kongkalikong ten­der wilayah migas ini. Masih dihitung Badan Pemeriksa Keuangan," katanya. Setelah hi­tung-hitungannya keluar, berkas segera dilimpahkan ke penuntut umum. ***

Rumus UMP Jokowi, Tak Ada Lagi Ribut Upah Buruh Tiap Tahun

Maikel Jefriando - detikfinance
Jakarta -Pemerintah melakukan perubahan mekanisme penetapan upah minimum (UMP) buruh untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Dengan mekanisme baru ini juga, maka tidak akan ada lagi rapat tripartit yang berlangsung setiap tahun menjelang penetapan upah.

Tripartit adalah forum yang mempertemukan unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh. Biasanya pertemuan ketiga unsur ini juga diwarnai dengan keributan menjelang pengambilan keputusan.

"Nggak ada, sekarang langsung pakai formula," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Menurut Darmin, mekanisme ini juga sekaligus menghindari aksi kepala daerah yang dulunya sering mempolitisasi keadaan. Yaitu memanfaatkan kenaikan upah agar mendapatkan dukungan politik dari para buruh.

"Ini PP (Peraturan Pemerintah) ini. Aturan ini PP. Itu berarti negara punya mekanisme kalau tidak diikuti oleh provinsi," jelasnya.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri menambahkan, pihak buruh sudah dilibatkan dalam penetapan mekanisme baru ini. Termasuk juga kepada kalangan dunia usaha, dan pemerintah daerah. Khususnya hal-hal yang bersifat dasar.

"Sudah dong. Materi-materi dasar itu sudah kan proses-proses ini sudah lama, sudah dikonsultasikan di dewan pengupahan nasionalnya, sudah disosialisasikan ke media, ke praktisi, ke Apindo dan segala macam," kata Hanif pada kesempatan yang sama.

Hanif optimis kebijakan ini akan mengantarkan pada kondisi ilim usaha yang lebih kondusif. Termasuk meniadakan keributan penentuan upah yang sering terjadi setiap tahun.

"Jadi dengan adanya pengupahan seperti ini, lapangan kerja akan semakin terbuka. kenapa terbuka? Karena iklim investasi jadi kondusif, jadi iklim dunia usaha jadi kondusif, investasi makin banyak, dunia usaha makin bergerak, lapangan kerja bertambah, setelah bertambah, pilihan-pilihan calon pekerja ini makin banyak," paparnya.
Seperti diketahui, rumus perhitungan UMP ini baru berlaku untuk perhitungan UMP 2016.

Buruh Tak Setuju Formula Upah Jokowi: Kenaikannya Kecil

Lani Pujiastuti - detikfinance
Jakarta -Paket kebijakan ekonomi jilid IV baru saja diumumkan. Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan formula baru perhitungan kenaikan upah minimum tiap tahun. Sayangnya, buruh menyatakan tidak puas dengan dikeluarkannya kebijakan ini. Rumusan tersebut dinilai belum mengakomodir rumusan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi acuan upah minimum.

"Pertama yang harus dibenahi bukan kenaikan tiap tahun. Lebih dulu harus merevisi komponen KHL (Kebutuhan Hidup Layak). UMP (Upah Minium Provinsi) kita jelas-jelas tertinggal dari negara tetangga. Tiga poin utama KHL belum memenuhi standar yaitu tempat tinggal, transportasi, dan makan," ungkap Muhamad Rusdi, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ketika dihubungi detikFinance, Kamis (15/10/2015).

Buruh, kata Rusdi, akan menolak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengupahan kalau hanya menentukan formula kenaikan upah setiap tahun. "Kalau hanya menentukan kenaikan tiap tahun yaitu UMP ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kita menolak," tegasnya.

PP tersebut menurutnya membatasi upah buruh yang memang sudah jauh tertinggal dari negara lain. "Di negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand saja sudah Rp 4 juta. Kita harus kejar ketertinggalan itu dulu," tambahnya.

Formula kenaikan upah, kata Rusdi, kalau dihitung dari inflasi 5% ditambah pertumbuhan ekonomi 4,7% itu artinya setiap tahun naik tidak sampai 10%.

"Naik nggak sampai 10%. Paling tinggi Rp 200-300 ribu naiknya kalau UMP Rp 2-3 juta. Apalagi Jawa Tengah, UMP hanya Rp 1,2 juta, berarti kenaikan upah tiap tahun hanya Rp 100 ribu. Itu kecil sekali. Nggak akan ngejar," katanya.

PP pengupahan menurutnya hanya mengakomodir kepentingan pengusaha. "Buruh kerja tapi penghasilannya sangat terbatas. PP Pengupahan hanya memenuhi kepentingan pengusaha yang ingin mendapat upah murah," jelasnya.

Rusdi menjelaskan, pemerintah mestinya fokus pada revisi KHL terlebih dahulu. "Komponen KHL yang harus direvisi contohnya pertama komponen biaya rumah. Di beberapa daerah besarannya hanya Rp 300-400 ribu. Padahal kenyataannya cicilan rumah nggak ada yang segitu. Riilnya Rp 700.000 sampai Rp 1 juta per bulan," terangnya.

Kedua, kata Rusdi, yaitu biaya transportasi. Selama ini biaya transportasi hanya dihitung satu kali jalan. "Padahal pulang pergi bisa 2 kali ganti kendaraan. Misal dari bis ke angkot atau ojek. Itu besarannya hanya Rp 200-300 ribu. Mestinya dua kali kipat karena biaya pulang belum dihitung. Jadinya Rp 500-600 ribu," tuturnya.

Ketiga, lanjutnya, yaitu uang makan. "Kebutuhan hidup layak kalau di Jabodetabek itu kan pagi buruh makan nasi uduk atau bubur Rp 15.000. Lalu siang makan gado—gado, warteg atau nasi padang Rp 15.000. Kemudian malam nasi goreng Rp 15.000. Itu sehsri Rp 45.000 dikalikan 30 hari sudah Rp 1,35 juta," paparnya.

Biaya tempat tinggal, makan dan transportasi dijumlahkan minimal Rp 2,9 juta. Itu pun belum termasuk kesehatan, pendidikan, sandang dan lainnya. "Lalu apakah terpikir bagaimana menaikkan UMP Jateng yang hanya Rp 1,2 juta?" imbuhnya.

Komponen yang belum masuk dalam KHL dan semestinya masuk, Rudi menjelaskan seperti kebutuhan sandang yaitu kaos, alas kaki, dan jaket, sampai minyak wangi.

Singkatnya, menurut Rusdi, jika ingin menyejahterakan buruh, KHL harus direvisi dan besaran kenaikan diubah. "Awalan kenaikan upah Jabodetabek, Karawang dan Purwakarta minimal naik 22% dan Jateng harus bersaing sampai minimal Rp 3 juta atau naik hampir 300%. Buruh ini urat nadi industri. Kami sudah bicara ke Menaker pun tidak direspon," pungkasnya.

Dua jamaah Jabar korban Mina akhirnya ditemukan

Pewarta: Risbiani Fardaniah
Mekkah (ANTARA News) - Dua jamaah haji asal Jawa Barat dari kloter 61 embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS 61) yang menjadi korban meninggal dalam peristiwa Mina akhirnya ditemukan setelah melalui proses verifikasi dan identifikasi panjang.

"Akhirnya PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) bisa mengidentifikasi dua jamaah yang menjadi korban peristiwa Mina," kata Kepala Daerah Kerja (Daker) Mekkah PPIH 1436H/2015M, Arsyad Hidayat, di Mekkah, Arab Saudi, Jumat dini hari.

Dua jamaah yang telah dipastikan wafat tersebut adalah Nugroho Muhammad Sofwan Hadi dan Nji Saadah Eno Martawijaya. Dengan demikian, lanjut dia, total jamaah haji Indonesia yang menjadi korban meninggal dalam peristiwa tersebut sebanyak 129 orang terdiri dari 124 jamaah dari Tanah Air dan lima WNI yang telah bermukim di Arab Saudi.

"Penemuan ini juga menjadi tanda berakhirnya pencarian korban Mina di pemulasaran mayat Al Muashim," ujar Arsyad.

Penemuan tersebut juga bersamaan dengan berakhirnya masa operasional kantor Misi Haji Indonesia Daker Mekkah pada 16 Oktober 2016, serta keberangkatan terakhir jamaah gelombang ke dua ke Madinah dari Mekkah sebanyak 16 kloter.

Sejak 28 September sampai 16 Oktober sebanyak 381 kloter meninggalkan kota Mekkah, 184 kloter diantaranya telah kembali ke Tanah Air melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz (KAAIA) Jeddah. Sedangkan 197 kloter berangkat menuju Madinah untuk menjalani ibadah Arbain sebelum kembali ke Tanah Air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

"Sebanyak 309 orang gabungan dari UPG 27 dan LOP 11 akan menjadi kloter terakhir jamaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Mekkah menuju Madinah," ujar Arsyad.

Sementara itu Ketua Tim Verifikasi dan Identifikasi Korban Mina Letkol Jaetul Muchlis Basyir mengatakan penemuan kedua jenazah terakhir tersebut terbilang cukup sulit mengingat pihaknya harus membuka ulang file dan dokumen korban meninggal akibat peristiwa Mina yang ada di pemulasaran mayat.

"Penemuan dua jenazah tersebut mengalami proses yang cukup sulit karena akses yang sulit ditembus," kata Muchlis yang juga Kepala Seksi Perlindungan Jamaah Daker Mekkah.

Ia berharap masyarakat maupun keluarga korban bisa memaklumi proses yang terbilang agak lama untuk melakukan identifikasi jenazah karena kendala di lapangan itu. "Semua demi validitas informasi yang disampaikan," katanya.

Pada bagian lain Kepala Daker Mekkah Arsyad Hidayat mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pendataan, pemulasaran, dan identifikasi di PPIH maupun tim DVI (Disaster Victim Identification) Mabes Polri yang khusus datang membantu identifikasi korban Mina, serta KJRI Jeddah.

"Kami juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan berharap almarhum dan almarhumah mendapat tempat terbaik," ujar Arsyad.