Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji segera
mengumumkan hasil kajian pemerintah terkait informasi nama-nama orang
Indonesia dalam dokumen milik firma hukum asal Panama Mossack Fonseca
yang bocor atau yang dikenal sebagai "The Panama Papers".
"Nanti akan saya sampaikan kalau sudah final semuanya," kata
Presiden Jokowi setelah meresmikan dan meninjau Pelabuhan Tobelo di
Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Rabu.
The Panama Papers mengungkap nama banyak pejabat dan pengusaha dari
berbagai negara di dunia yang pernah menyewa jasa Mossack untuk
mendirikan perusahaan di yurisdiksi bebas pajak di luar negeri.
Pemerintah saat ini masih sedang memvalidasi informasi yang masuk
dengan tujuan untuk mencocokan data dengan yang didapat dari otoritas
pajak negara-negara maju yang tergabung dalam G-20.
"Karena ada menyangkut tax amnesty dan lain-lain nanti setelah itu saya umumkan," katanya.
Sebelumnya, beredar hasil laporan investigasi mengenai firma hukum
asal Panama, Mossack Fonseca yang di dalamnya terdapat dokumen berisi
data perusahaan bayangan di yurisdiksi bebas pajak (offshore) yang
dimanfaatkan untuk menghindari pajak.
Isi dokumen itu mengungkapkan bagaimana jejaring korupsi dan
kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor, sampai
buronan disembunyikan di negara bebas pajak.
Terdapat lebih dari 2 ribu nama perseorangan dan perusahaan di Indonesia yang terindikasi ada di dokumen tersebut.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan data yang dimiliki
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menilai aset para wajib pajak
di luar negeri, bukan berasal dari laporan investigasi mengenai firma
hukum di Panama.
Bambang menjelaskan data milik DJP berasal dari data resmi otoritas
pajak dari negara-negara G20, namun tidak menutup kemungkinan pemerintah
menggunakan informasi dari "Panama Papers" sebagai data pembanding.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar