JAKARTA - Deadline pembayaran tebusan bagi para WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf berakhir hari ini.
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard
Ryacudu menegaskan, pemerintah tetap mendorong agar negosiasi menjadi
cara prioritas dalam membebaskan sandera.
Dia masih meyakini negosiasi bisa terus berjalan. ’’Nego kan masih bisa mundur-mundur,’’ ucapnya, kemarin.
Sebaliknya, lanjut dia, penggunaan operasi militer terlalu berisiko. Sebab, nantinya akan ada yang tewas.
’’Kalau yang mati itu terorisnya, nggak
ada masalah. Kalau rakyat kita yang mati, kan disayangkan,’’ lanjutnya.
Terlebih lagi, lokasi penyanderaan berada di bawah otoritas Filipina.
Pihaknya mendapatkan informasi bahwa
pemerintah Filipina juga sudah menyiagakan pasukannya sendiri. Hingga
saat ini pun belum ada permintaan bantuan ke Indonesia.
TNI sudah siap setiap saat untuk masuk ke
Filipina bila memang diperlukan. Namun, tentu ada aturan yang harus
dipatuhi karena berkaitan dnegan kedaulatan sebuah negara.
Disinggung mengenai kemungkinan membayar
tebusan, Menhan kembali menegaskan bahwa negara tidak boleh membayarnya.
Negara tidak bisa ditekan-tekan oleh siapapun.
Apakah itu berarti perusahaan yang akan membayar, dia menyatakan tidak tahu. ’’Yang jelas bukan negara,’’ tambahnya. (byu/agm/sam/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar