JAKARTA - Kebijakan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, terkait kantong
plastik berbayar tidak semuanya diterima konsumen dengan senang hati.
Banyak juga konsumen yang keberatan dan menilai kebijakan itu hanya
pencitraan semata.
"Kantong plastik berbayar malah
menguntungkan pengusaha dan tidak berpihak ke masyarakat. Harusnya
pemerintah tidak membebani masyarakat dengan membayar kantong belanjaan.
Kantong belanjaan itukan masuk biaya operasional pengusaha ritel,"
tutur Dwi Setiawan, salah seorang konsumen, Minggu (28/2).
Pengacara muda ini menambahkan, bila
pemerintah ingin mengurangi sampah plastik, harusnya pengusaha yang
diminta menyediakan kantong belanjaan hasil daur ulang. Dengan menarik
dana Rp 200 per kantong, pengusaha bisa mendapatkan keuntungan.
"Coba dikalikan saja berapa duit yang
diperoleh pengusaha dari uang kantong plastik. Pemerintah harus jelas
aturannya, penarikan duit Rp 200 itu untuk siapa," sergahnya.
Senada itu Arini, karyawati salah satu
bank swasta menyatakan, pemerintah mestinya mengurusi bagaimana mencegah
kebakaran hutan bila kemarau datang dan bukan mengurus masalah
ecek-ecek.
"Jangan suka membebani masyarakat dengan
aturan yang aneh-aneh. Rakyat sekarang sudah susah, jangan ditambah
susah lagi. Lagipula, kewajiban pengusaha menyediakan kantong belanjaan
bagi konsumen, bukannya dibalik," ketusnya. (esy/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar