Menteri PAN-RB Tak Setuju Perubahan Organisasi Ditjen Pajak

Oleh : Sigit A. Nugroho, R. Jihad Akbar
 VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disodorkan dua skenario perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan tersebut, diklaim harus dilakukan demi mempercepat langkah instansi penerimaan negara itu, guna mengejar penerimaan pajak tahun ini yang meningkat signifikan.

[Baca: Ini Dua Skenario Perubahan Organisasi Ditjen Pajak]

Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi berpendapat lain mengenai hal ini. Menurutnya, target pajak yang dipatok Rp1.300 triliun tahun ini dapat dicapai tanpa perubahan struktur organisasi.

Apalagi, menurutnya, Dirjen Pajak pilihan Jokowi, yaitu Sigit Priadi Pramudito siap menerima tantangan peningkatan penerimaan pajak tersebut. "Ya, tanpa sebuah struktur yang baru kan, dia (Sigit) tinggal jalan saja," ujar Yuddy di kantornya, Senin 2 Februari 2015.

Terlebih lagi, menurutnya, dukungan untuk memperkuat struktur lama keorganisasian Ditjen Pajak bukan tidak dilakukan. Buktinya, Kementerian PAN-RB tahun ini berkomitmen untuk memberi izin rekrutmen pegawai pajak baru sebanyak 12 ribu orang.

Masalah peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki, untuk menjaring wajib pajak diyakini juga akan diberikan. "Dirjen Pajak perlu tambahan personil, oke. Dirjen Pajak perlu tambahan TI, minta ke Menteri Keuangan belanja TI-nya," ujar dia.

Atas dasar itulah, menurutnya, tidak perlu adanya perombakan signifikan instansi pajak. Sebab, hanya dua hal tersebutlah yang menjadi kunci utama upaya peningkatan penerimaan negara dari pajak.

"Kalau Dirjen Pajak minta strukturnya diperlebar, kami kan tanya, buat apa ya? Berapa nambah orang? Berapa nambah fasilitas? Apa kepentingannya? Apa ini urgent? Kan, ada pertanyaan-pertanyaan itu," tegasnya. (asp)