Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Seorang Ketua Pengadilan Negeri (KPN)
terancam dipecat karena meminta uang kepada advokat untuk membiayai
peresmian gedung Pengadilan Tipikor. Belajar dari kasus ini, Komisi
Yudisial (KY) berharap kejuaraan tenis lapangan antar hakim se-Indonesia
bersih dari uang 'siluman'.
Kejuaraan tenis tersebut tengah
berlangsung di Surabaya dan dibuka dengan meriah oleh Ketua Mahkamah
Agung (MA), Hatta Ali, Jumat (14/12) kemarin.
"Mudah-mudahan
biaya kejuaraan tenis hakim itu tidak dari pungutan-pungutan wajib ke PN
yang membebani KPN se-Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi Yudisial
(KY), Imam Anshori Saleh saat berbincang dengan detikcom, Sabtu
(15/12/2012).
Permintaan pungutan secara tersirat dari pimpinan
ke bawahan di lembaga peradilan seakan menjadi tradisi buruk. KY
berharap hal tersebut tidak berlanjut.
"Kabarnya model-model
pungutan ke KPN itu biasa dilakukan di daerah-daerah. Apakah tradisi
pungutan semacam ini diketahui pimpinan MA atau mereka pura-pura tidak
tahu?" ujar mantan anggota DPR ini.
Seperti diketahui, Mahkamah
Agung (MA) saat ini tengah menyelenggaakan pertandingan tenis antar
warga pengadilan (PTWP) se-Indonesia. Acara lomba tenis lapangan ini
diikuti oleh hakim, panitera dan karyawan pengadilan.
Pembukaan
ini digelar di lapangan MAKODAM V Brawijaya Surabaya, dengan sangat
meriah. Acara pembukaan diisi dengan marching band dan dilanjutkan
dengan defile peserta lomba dari 33 provinsi. Hatta Ali membuka acara
dan dilanjutkan mengikuti prosesi upacara pembukaan lainnya seperti
menaiki reog.
"Pengadilan kan tidak punya uang operasional
seperti itu. Lalu dari mana bisa menyelenggarakan kegiatan seperti itu?
Dananya dari mana?" beber anggota KY lainnya, Suparman Marzuki beberapa
waktu lalu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar