Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, telah menyerahkan delapan nama anggota DPR RI yang diduga meminta upeti ke perusahaan negara kepada Badan Kehormatan DPR RI.

Dalam berkas susulan yang diserahkan Dahlan ke Badan Kehormatan DPR RI melalui Kepala Biro Hukum Kementerian Negara BUMN, Hambra, dari nama-nama yang diserahkan enam nama diantaranya dilengkapi data tentang kronologi kejadian.

"Menteri BUMN sudah menyerahkan sembilan nama. Dari sembilan nama tersebut, orangnya delapan karena ada dua nama yang ternyata orangnya sama," kata Kepala Humas Kementerian BUMN, Faisal Halimi, kepada ANTARA News di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, Dahlan tidak akan menyerahkan nama-nama lain lagi dalam waktu dekat. "Kecuali keadaan berkembang," tambah Halimi.

Ia menambahkan, Menteri BUMN mengutus Kepala Biro Hukum untuk menyerahkan nama-nama anggota DPR RI yang meminta upeti dari perusahaan negara karena dalam pertemuan sebelumnya Badan Kehormatan DPR RI menyatakan "kalau mau Menteri BUMN tidak perlu datang."