Jakarta (ANTARA News) - Badan Kehormatan DPR RI berjanji menyelidiki lebih lanjut keterangan yang akan disampaikan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tentang dugaan pemerasan yang dilakukan anggota DPR RI.

"Akan kami ungkap semua, termasuk menanyakan apakah ada dokumen-dokumen pendukungnya. Semua itu akan kami gunakan untuk menelusuri dan menyelidiki lebih lanjut," kata Ketua Badan Kehormatan DPR RI, M Prakosa, sebelum pertemuan dengan Dahlan Iskan di Jakarta, Senin.

Badan Kehormatan DPR RI, kata dia, akan menindaklanjuti setiap informasi tentang dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI dengan penyelidikan lebih lanjut dan pengumpulan bukti-bukti.

"Apabila dari keterangan Menteri BUMN ada bukti-bukti awal yang mencukupi, BK akan menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap sejumlah anggota DPR," katanya.

Setelah proses itu selesai dan ada anggota DPR RI yang terbukti melanggar kode etik, ia mengatakan, Badan Kehormatan DPR RI akan mengenakan sanksi kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Karena kasus ini juga berkaitan dengan keuangan negara, tentu apabila benar ada anggota yang bersalah juga akan kami serahkan kepada aparat penegak hukum," tuturnya.

Prakosa mengatakan dalam sejarah, baru kali ini ada seorang pejabat publik setingkat menteri mengungkapkan persekongkolan antara oknum anggota DPR RI dengan BUMN.

"Ini sekaligus momentum bagi DPR untuk melakukan 'pembersihan' terhadap anggota-anggota atau oknum yang bermasalah. Saya jamin proses di Badan Kehormatan tidak akan ada intervensi," katanya.