Fraksi DPR Dukung Dahlan

 Indo Pos

JAKARTA–Sejumlah fraksi di DPR ramai-ramai memberikan dukungan kepada Dahlan Iskan. Mereka mendesak agar Menteri Negara BUMN itu segera membongkar 10 oknum anggota Dewan yang memeras perusahaan negara. Mereka berharap, menteri lainnya juga harus meniru sikap berani mantan Dirut PLN tersebut.

Ketua Divisi Humas PKS Mardani mengungkapkan, oknum pemeras hanya akan membebani dan merusak citra anggota dan DPR secara kelembagaan. ’’Mereka seperti benalu. Buka saja semua. Karena praktik ini kalau benar adanya, seperti parasit,’’ kata
Mardani kepada wartawan, Selasa (30/10).

Bahkan, Mardani juga menyarankan agar tak hanya Dahlan yang bersuara. Apabila ada lembaga atau kementerian lain yang diperas anggota DPR sebaiknya juga angkat bicara. Hal ini agar cita-cita good governance atau pemerintahan yang bersih dan transparan bisa terwujud. ’’Bisa jadi bukan cuma BUMN, kementerian lainnya kenapa tidak, selagi ada momentum bisa ikut bersuara. Bagaimanapun, PKS mendukung keterbukaan,’’ tuturnya.

Saat ditanya soal inisial nama anggota DPR asal partainya yang diduga memeras, Mardani tak ingin berkomentar banyak. ’’Kami yakin, anggota legislatif PKS tetap bersih dan peduli,’’ jelasnya.

Dukungan serupa diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Nurhayati Ali Assegaf. Dirinya meminta Dahlan membuka nama-nama anggota FPD yang terlibat. Bahkan, satu-satunya ketua fraksi perempuan di DPR ini mengaku akan berkomunikasi langsung dengan Dahlan terkait hal tersebut.

’’Saya ingin mengonfirmasi langsung ke Pak Dahlan terkait SMS gelap berinisial nama anggota DPR yang memeras BUMN. Kita akan terus lihat kalau memang ada yang dikait-kaitkan dan benar kita akan menanyakan langsung Pak Dahlan jika bisa berikan nama-nama (lengkap) paling tidak untuk PD sendiri,’’ jelasnya dalam jumpa pers di ruang FPD di gedung DPR, Senayan, Selasa (30/10).

Menurutnya akan lebih baik jika Dahlan segera membeberkan nama-nama anggota DPR tersebut agar hal ini tidak berlarut-larut. ’’Kalo ada begini (jelas namanya) kan bisa dilaporkan langsung ke KPK. Pak Dahlan tidak perlu berlarut-larut. Kita dukung Pak Dahlan untuk mengungkap ini,’’ katanya.

Dalam kesempatan sama, politisi yang juga anggota Komisi I DPR ini menyatakan dukungan fraksinya terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan BUMN bersih. ’’PD mendukung penuh upaya pemerintah untuk BUMN sehat dan bersih karena diperlukan untuk meningkatkan laba yang kita tahu aset BUMN ini luar biasa besar,’’ pungkasnya.

Ketua Pusat Pengembangan dan Kajian Strategi DPP PD Ulil Abshar Abdalla juga memberikan dukungan serupa. ’’DPP Partai Demokrat mendukung penuh Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam usahanya menghentikan praktik kongkalikong antara  DPR dan BUMN maupun menghentikan praktik pemerasan oleh anggota DPR terhadap perusahaan-perusahaan BUMN. Kami seluruh jajaran DPP Partai Demokrat di belakang Dahlan Iskan,’’ tegas Ulil dalam jumpa pers DPP PD di Jakarta, Selasa (30/10).

Menurut Ulil, pembongkaran upaya pemerasan terhadap BUMN oleh anggota DPR adalah hal positif yang wajib didukung seluruh rakyat Indonesia. Apalagi DPR selama ini selalu mendapat sorotan kritis dan kehilangan kepercayaan rakyat akibat korupsi dan tindakan lain tak beretika. ’’Karena itu, ketika ada yang berani membongkar, maka Partai Demokrat mendukung penuh. Bahkan Presiden SBY pun secara tegas berada di belakang Dahlan Iskan,’’ papar Ulil.

Wakil Ketua FPAN DPR Viva Yoga Mauladi saat dihubungi INDOPOS juga mengatakan, pihaknya mendorong Dahlan agar menyebut 10 anggota DPR yang disebut sebagai pemeras BUMN itu. Karena hal ini penting untuk citra DPR. ’’Memang tugas Menteri BUMN itu adalah mereformasi BUMN termasuk menghilangkan tikus dan mafia di lingkungan BUMN yang itu dari luar BUMN maupun dari dalam BUMN. Pak Dahlan secara ksatria harus mengungkapkan nama-nama anggota DPR yang menjadi mafia di BUMN tanpa inisial,’’ tegasnya, kemarin.

Menurut Yoga, oknum DPR yang dianggap sebagai pemeras BUMN sangat mengganggu citra DPR. Mereka harus segera diproses hokum, biar tidak menjadi polemik
berkepanjangan dan tidak menimbulkan situasi hubungan DPR dan pemerintah yang tidak kondusif. ’’Maka lebih bagus Dahlan mengungkap nama-nama tersebut tanpa inisial,’’ tandasnya lagi.

Yoga bahkan menantang Dahlan untuk segera mengungkap nama-nama anggota DPR pemeras anggaran tersebut. ’’Kalau Dahlan tidak menunjukkan sikap ksatria maka Dahlan hanya mencari sensasi murahan untuk popularitas dan elektabilitas di dalam kepentingan politik dia. Karena ingatlah Pak Dahlan menjadi Menteri BUMN karena mendesak adanya reformasi birokrasi di Kementerian BUMN,’’ tandasnya.

Sebelumnya diberitakan Dahlan menyebut mengantongi 10 nama anggota DPR pemeras BUMN. Badan Kehormatan DPR akan memanggil Dahlan untuk mengungkap nama-nama tersebut. Dahlan telah bersedia membuka nama-nama anggota DPR bermasalah tersebut jika diminta.

SMS Gelap Disesalkan

Seiring beredarnya SMS gelap mengatasnamakan Humas BUMN yang menyebutkan inisial nama politisi Senayan, yang ditengarai memeras Direksi BUMN sangat disesalkan.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta Kementerian BUMN harus buka seterang-terangnya agar tidak menimbulkan fitnah.

’’Kita beri waktu 2 x 24 (jam) pada Humas Kementerian BUMN. Jika benar mereka yang umumkan inisial-inisial harus dibuka seterang-terangnya. Jika tidak akan kita laporkan ke polisi karena menebar fitnah,’’ ujar Bambang.
Dia menjelaskan, di Partai Golkar sendiri yang berinisial BS ada beberapa orang. ’’Di antaranya saya (Bambang Soesatyo), Budi Supriyanto, Bambang Sutrisno dan lain-lain,’’ tegasnya.

Jadi, dia meminta harus diklarifikasi dan diperjelas kepanjangan nama-nama itu sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang kebetulan mirip dengan inisial tersebut.
Sebab, kata Bambang, beredarnya inisial sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi yang diduga kerap memeras terhadap sejumlah BUMN, yang katanya bersumber dari informasi Humas BUMN sangat meresahkan dan merugikan anggota dewan yang kebetulan namanya mirip-mirip dengan inisial tersebut.

’’Untuk itu, saya mendesak humas BUMN untuk segera umumkan nama lengkap dari inisial-inisial itu agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat kemiripan inisial tersebut,’’ ujarnya.

Bambang menegaskan, jika humas BUMN tidak segera mengklarifikasi dan mengumumkan, maka tidak tertutup kemungkinan nama-nama yang kebetulan mirip dengan insial itu dapat memolisikan humas BUMN.

’’Karena patut diduga ada unsur kesengajaan pencemaran nama baik dan upaya pembusukan terhadap sejumlah anggota DPR yang tidak ada hubungannya dengan bidang tugas komisinya baik langsung maupun tidak langsung, melalui modus penyebutan inisial,’’ pungkasnya.

Adapun inisial yang disebut adalah AK, IM, SN, NW, BS (Golkar), PM, EV, CK (PDI Perjuangan), AR, IR, SUR ( PKS), FA (Hanura), ALM, NAS, (PAN), JA, SG, MJ (Partai Demokrat), dan MUZ (Gerindra). Nama Sutan Bhatoegana sendiri, dikaitkan dengan inisial SG dari Partai Demokrat. Isu ini pun lantas dibantah tegas oleh Sutan.
’’Lucu, enggaklah. Tidak pernah nama saya disingkat SG. Inilah yang dibuat aneh gara-gara kebebasan media. Kalau Sutan Bhatoegana itu singkatannya SB,’’ kata Sutan Bhatoegana pada wartawan di Gedung DPR,Selasa (30/10).

Kaji Legalitas   

Sementara itu internal Badan Kehormatan (BK) mengkaji dasar legalitas terkait pemanggilan terhadap Dahlan yang akan dilakukan di tengah-tengah masa reses apakah memang bisa dilakukan atau tidak. Sebab sesuai tata tertib harus dilakukan di masa sidang. ’’Makanya kami mengkaji apakah bisa dilakukan pemanggilan di masa reses atau tidak. Saya akan melihat, mengkaji dari tatib apa memungkinkan untuk memanggil dalam masa reses ini,’’ jelas Ketua BK DPR Prakosa.

Sedangkan Wakil Ketua BK DPR Siswono Yudohusodo menegaskan kalau BK DPR akan meminta Dahlan untuk mengungkap nama-nama anggota DPR yang dimaksud tukang palak BUMN itu. ’’Kami akan rapatkan lagi Senin depan. Sebab BK DPR berkepentingan menjaga kehormatan DPR. BK merasa perlu mengetahui siapa nama oknum DPR yang meminta jatah dari BUMN dan kementerian itu.

Dan kalau ada anggota DPR yang disinyalir Pak Dahlan Iskan itu memang harus jelas dibuka  agar tidak menimbulkan fitnah. Kalau tidak jelas juga bisa mendiskreditkan lembaga negara yaitu DPR, dan ini bisa menimbulkan fitnah,’’ pungkasnya. (dms/ind)