M Iqbal - detikNews
Jakarta - Adanya upaya pemerasan yang dilakukan oleh
anggota dewan kepada BUMN disebabkan adanya wakil rakyat yang tidak
bersih. Oknum tersebut dinilai masih memiliki mental korup dan harus
segera diberhentikan.
"Salah satunya itu terjadi karena mental
korup anggota dewan, sisi lainnya adalah kuat dugaan karena ada dorongan
partai," kata peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Abdullah
Dahlan dalam pesan singkat kepada detikcom, Senin (5/11/2012).
Menurutnya,
mental korup ini memang membahayakan bagi mereka yang memiliki
kekuasaan, mereka lupa bahwa mereka adalah wakil rakyat yang harus
memperjuangkan nasib rakyat.
"Mental ini muncul karena memang di
diri DPR sendiri sudah tergerus atau bahkan kehilangan orientasi bahwa
mereka adalah wakil rakyat," lanjut Abdullah.
"Selain
disorientasi sebagai wakil rakyat, ditambah tingkah dan pola anggota DPR
sudah makin menjauh dari relasi mereka sebagai wakil rakyat, serta
kebutuhan untuk mempertahankan kekuasan dengan cara instan menjadi salah
satu pemicu pola korupsi tersebut," imbuhnya.
Adanya pemerasan
terhadap perusahaan BUMN sebagaimana menjadi pernyataan Dahlan Iskan,
menurutnya juga menjadi bukti bahwa partai masih menjadikan kebijakan
anggaran dan BUMN sebagai modal politik.
"Hal ini dikarenakan
partai-partai kita tidak mimiliki sumber pendanaan mandiri. Oleh
karenanya kebijakan anggaran dan BUMN dijadikan sumber modal politik,"
kritiknya.
Sebagai solusi, ia menyatakan perlu ada sanksi tegas
baik oleh Badan Kehormatan maupun oleh fraksi partai dimana kadernya
menjadi 'pemain'.
"Sanksi tegas harus diberikan agar memberikan
efek jera. Pemecatan adalah sanksi yang harus diberikan kepada mereka
yang melakukan," ucapnya.
(bal/van)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar