Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan yang
melaporkan sejumlah anggota dewan ke BK DPR dinilai banyak pihak sebagai
tindakan yang sangat baik. Meskipun inisiatif Dahlan tersebut dianggap
kalangan politikus Senayan sebagai pencitraan dan bermuatan politik.
"Pertama
kali Dahlan Iskan mengeluarkan inisial-inisial di Badan Kehormatan DPR
sepertinya sudah banyak konfirmasi politik, artinya secara politik itu
sudah dibaca akan menguntungkan beberapa pihak," kata peneliti Pusat
Studi Antikorupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim, pada detikcom, Jumat
(16/11/2012).
Namun Hifdzil menilai tindakan Dahlan yang kemudian
diikuti laporan Dipo Alam ke KPK terkait dugaan adanya permainan
anggaran di kementerian sebagai bentuk mempersempit
kesempatan-kesempatan pejabat publik untuk korupsi.
"Logikanya,
semakin banyak pengawasan maka semakin sempit melakukan korupsi, semakin
mengecil wilayah yang akan dikorupsi. Kalau sekarang Dahlan melaporkan
lalu Dipo melaporkan, terus juga ada yang melaporkan itu akan bagus,"
ujar Hifdzil.
Hifdzil menambahkan upaya pejabat publik yang
hendak menyelamatkan pemerintahan dari tangan-tangan koruptor cukup
berat. Pasalnya upaya tersebut akan memberikan beragam efek dan tidak
menutup kemungkinan akan ada kelompok atau oknum yang hendak mengambil
keuntungan politis.
"Side efect itu tidak bisa dihilangkan
seperti dua sisi mata uang. Ketika kita ingin melakukan penegakan hukum,
pasti ada unsur politisnya. Misalnya partai yang merasa anak buahnya
dilaporkan akan terancam citranya, itu side efect," ujar Hifdzil.
Menurut
Hifdzil, politisasi terhadap upaya Dahlan dan Dipo hanya bisa
diminimalisir oleh para pejabat partai politik dengan bersikap tegas
menyerahkan dan menghormati proses hukum. "Hanya bisa dikurangi jika
pimpinan parpol bersikap tegas. Selama ini, itu yang kita harapkan, tapi
belum tegas mereka," tutup Hifdzil.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar