INILAHCOM, Jakarta - Direktur Eksekutif Indo Strategi,
Andar Nubowo menilai selama ini banyak menteri yang berasal dari partai
politik (parpol) menempati pos-pos kementerian strategis di pemerintahan
Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk mendulang uang atau menjadi
mesin ATM bagi parpolnya.
Dengan begitu menurutnya, presiden terpilih Jokowi sebaiknya tidak menempatkan 16 figur menterinya yang berasal dari profesional parpol untuk menempati pos-pos kementerian yang basah.
"Seperti pos kementerian, keuangan, ekonomi dan ESDM sebaiknya berasal dari kalangan profesional non partai saja," ujar Andar kepada INILAHCOM, Senin (22/9/2014).
Dia juga menjelaskan agar kader-kader profesional yang berasal dari parpol dapat melepaskan dirinya dari kepentingan pribadi, golongan dan parpolnya.
"Yang berarti para profesional parpol ketika terpilih menjadi menteri loyalitasnya itu kepada kebijakan Presiden dan rakyat, bukan kepada parpol," jelasnya. [ton]
Dengan begitu menurutnya, presiden terpilih Jokowi sebaiknya tidak menempatkan 16 figur menterinya yang berasal dari profesional parpol untuk menempati pos-pos kementerian yang basah.
"Seperti pos kementerian, keuangan, ekonomi dan ESDM sebaiknya berasal dari kalangan profesional non partai saja," ujar Andar kepada INILAHCOM, Senin (22/9/2014).
Dia juga menjelaskan agar kader-kader profesional yang berasal dari parpol dapat melepaskan dirinya dari kepentingan pribadi, golongan dan parpolnya.
"Yang berarti para profesional parpol ketika terpilih menjadi menteri loyalitasnya itu kepada kebijakan Presiden dan rakyat, bukan kepada parpol," jelasnya. [ton]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar