Pewarta: Desca Lidya Natalia
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan
pejabat Kementerian Perhubungan menjadi tersangka kasus dugaan tindak
pidana korupsi proyek pembangunan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Pelayaran Sorong tahap III tahun anggaran 2011 di Kemenhub.
"Kemungkinan besar ada tersangka lain dari Kementerian Perhubungan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan mantan General Manager (GM) PT
Hutama Karya Budi Rahmat Kurniawan sebagai tersangka karena diduga
melakukan penyalagunaan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian negara
mencapai Rp24,2 miliar dari nilai proyek sekitar Rp70 miliar.
"Modusnya adalah salah satunya adalah penggelembungan atau mark up, inisatif dari mana saya tidak tahu," tambah Johan.
Budi dikenakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 20 tahun 2001 pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan
perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau
korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling
banyak Rp1 miliar.
"Dari pasalnya bisa dilihat bahwa tersangka menguntungkan diri sendiri atau orang lain," ungkap Johan.
Terkait dengan penyelidikan kasus ini KPK telah melakukan
penggeledahan di lima lokasi yaitu Kantor Pusat PT HK di Jakarta Timur,
PT HK Divisi Gedung di Jakarta Selatan, Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia (PPSDM) Kemenhub, beberapa ruangan di Kemenhub, dan rumah Budi
yang terletak di Serpong,
(D017/R021)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar