VIVAnews - Kisruh penetapan Data Pemilih Tetap (DPT)
pemilukada DKI Jakarta 2012 terus berlangsung. Tim sukses lima pasangan
calon gubernur tak puas dan menuding adanya penyelewengan DPT oleh
oknum tak bertanggungjawab.
Terkait masalah tersebut, KPU DKI
Jakarta siap mendukung semua pihak yang akan melakukan tindakan
membongkar mafia administrasi kependudukan melalui kartu tanda penduduk
(KTP). Sebab, administrasi kependudukan yang tidak tertib membuat
penetapan DPT mendapat banyak penolakan.
"Kami siap menunjukkan
data-data terkait dengan penetapan DPT. Kami mendukung investigasi
terhadap data pemilih, biar terbongkar mafia administrasi kependudukan,"
ujar Ketua Pokja Pencalonan KPU Provinsi DKI Jakarta, Jamaluddin F.
Hasyim.
Namun, Jamaluddin membantah terdapat margin error
sebanyak 10-15 persen. Dia menjelaskan dari data DPT yang ditetapkan
sebesar 6.983.692 pemilih, hanya terdapat 2-3 persen margin error.
"Jadi
tidak benar margin error sebesar itu. Tidak mungkinlah. Yang benar
hanya sekitar 2-3 persen saja," katanya kepada VIVAnews, Senin malam, 4
Juni 2012.
Menurut Jamaluddin, jika ada pasangan calon gubernur
dan wakil gubernur (cagub-cawagub) yang mau menggugat, maka tidak akan
mengganggu jadwal tahapan Pemilukada DKI. Karena untuk pengunduran hari
pemungutan suara merupakan langkah yang tidak mungkin, sudah tidak ada
waktu lagi untuk diundurkan, karena terbentur dengan puasa dan hari raya
lebaran.
Selain itu, maksimal pemungutan suara dilakukan satu
bulan sebelum habis masa jabatan gubernur, atau 7 September 2012.
Setelah penetapan DPT, KPU harus menyediakan logistik, cetak suara, dan
pembangunan tempat pemungutan suara (TPS).
"Saya berharap tidak
ada pengunduran pelaksanaan hari pemungutan suara. Karena untuk
permasalahan DPT kita selesaikan bukan mencari siapa yang salah, tapi
bagaimana pemilukada bisa terlaksana tepat waktu," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar