BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Jumat, 29 Juni 2012

SBY: Tak Ada Kata Referendum untuk Papua

VIVAnews - Gejolak di Papua yang semakin meluas sejak sebulan terakhir membuat Presiden SBY secara tegas menyatakan jika Papua dan Papua Barat tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat menjawab pertanyaan pasis siswa TNI AD asal Papua Mayor Kavaleri Palian yang menyatakan bahwa Papua harus ditangani sesegera mungkin. Palian juga menanyakan bagaimana sikap negara dalam hal pengamanan keutuhan kedaulatan.

Atas pertanyaan perwira siswa (pasis) tersebut, Presiden dengan tegas menyatakan, "Tidak ada referendum, serta Papua dan Papua Barat merupakan wilayah kedaulatan NKRI yang sah sampai titik darah penghabisan."

Di hadapan 1.100 pasis TNI- POLRI di Secapa TNI AD, Bandung, Jumat 29 Juni 2012 itu, SBY menyatakan, jika peran TNI dalam hal mengamankan gangguan keamanan di Papua dan Papua Barat merupakan fungsi pengamanan kedaulatan negara. Di sana TNI harus berada sebagai mediator bagi rakyat Papua.

"Banyak yang menilai konflik di Papua ini konflik kepentingan internasional, tetapi ini murni konflik lokal kedaerahan yang harus kita tangani secara kompleks baik secara politik, sosilogis dan kultural," kata SBY.

Beberapa bulan belakangan, serangkaian aksi kekerasan dan penembakan misterius terjadi di Papua. Namun aparat penegak hukum di wilayah tersebut masih menganggap kondisi keamanan masih kondusif.

"Papua secara umum aman, peristiwa di satu tempat tidak bisa digeneralisir terjadi di seluruh wilayah Papua, karena jarak satu daerah dengan yang lain sangat berjauhan, apalagi luas Papua 3 kali pulau Jawa,’’ kata Juru Bicara Polda Papua AKBP Yohanes Nugroho Wicaksono, Rabu 27 Juni 2012.

Menurut Yohanes, gangguan keamanan di Papua hanya meletus di beberapa tempat dan bukan di seluruh daerah provinsi tersebut. "Bila ada peristiwa di Timika dan Puncak Jaya, belum tentu ada di kabupaten atau kota  lain di Papua,’’ kata dia.

Dalam catatan VIVAnews, Agenda nasional yang semestinya berlangsung di Papua, yakni Raimuna Nasional (pramuka) yang seyogyanya dilaksanakan 25 Juni lalu dan akan dibuka secara resmi oleh Presiden, akhirnya ditunda hingga Pilkada Gubernur Papua selesai.

Tidak ada komentar: