INILAH.COM, Jakarta - Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie
menilai seorang menteri harus bertanggung jawab jika memang bawahannya
terbukti korupsi. Setiap atasan, harus tetap bertanggung jawab atas
perilaku bawahannya, walau atasan tersebut tidak korupsi.
Demikian disampaikan Jimly di sela-sela diskusi di MPR, kompleks parlemen MPR-DPR, Senayan Jakarta, Senin (23/7/2012).
"Intinya
kita harus menggerakkan kemampuan setiap pejabat bertanggung jawab atas
perilaku anak buahnya. Semua pemimpin harus bertanggungjawab. Kalau
direkturnya korupsi, tetap dirjennya harus bertanggung jawab. Tidak
boleh dia masuk surga sendirian. Kalau dirjennya kena (korupsi),
menterinya harus disikat, harus bertanggungjawab," beber Jimly.
Menurut
mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, seharusnya dalam sistem
pemerintahan, harus menggunakan metode seperti ini. Setiap pemimpin
diberi beban untuk bertanggung jawab terhadap tingkah laku anak buahnya.
"Setiap atasan harus bertanggung jawab. Kalau sistem ini melekat, insya
Allah pencegahan (tindak pidana korupsi, red) akan efektif," terangnya.
Sejauh
ini, sejumlah kementerian menjadi sorotan dari sejumlah pihak. Sebab,
kasus korupsi banyak terungkap. Bahkan, dalam rapat kabinet, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat menyindir persoalan ini. Terbaru,
dua orang pegawai di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
dijadikan tersangka kasus Hambalang.
Bagi Jimly, peran Presiden
juga sangat vital. Hanya, dia tidak sepakat jika persoalan ini Presiden
hanya bisa mengimbau melalui rapat semata. "Sebaiknya tidak (hanya
dengan kata-kata, red). Bekerja saja, bertindak saja," pinta Jimly.
[bar]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar