Jakarta (ANTARA News) - Indonesia Maritime Insitute (IM) mengharapkan pemerintah agar serius memperhatikan pulau-pulau di wilayah perbatasan (pulau terluar), agar pulau-pulau tersebut tidak dicaplok oleh negara lain.

"Kami mendesak pemerintah untuk lebih serius memberikan perhatian, jika tidak ingin pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tersebut akan dapat dicaplok negara lain," kata Direktur Eksekutif IMI Y Paonganan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

Selain itu, katanya, IMI juga mengharapkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI yang bertugas menjaga pengamanan wilayaha perbatasan khususnya yang ditempatkan di pulau terluar.

Paonganan mengatakan, IMI akan melakukan kerjasama dengan Ditjen KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Universitas Bengkulu untuk memberikan perhatian terhadap pulau terluar seperti Enggano dan Mega di Provinsi Bengkulu.

Selain itu, kata Ongen biasa disapa, IMI juga akan membuat film semi scientific tentang pulau terluar melalui program "IMI Goes to Small Island" yang diawali ke Pulau Marore, di Sulawesi Utara.

"Film semi scientific ini akan kami buat di 92 pulau terluar yang akan bekerjasama dengan Direktorat Pulau Pulau Kecil KKP dan salah satu stasiun TV Nasional. Film ini diharapkan bisa memberikan informasi konprehensif tentang keberadaan pulau pulau terluar dari aspek ekosobud, polkam, serta geostrategis, ekologis dan aspek lainnya," katanya.

Doktor ilmu kelautan lulusan IPB itu menegaskan, sebagai negara kepualuan, Indonesia mempunyai ribuan pulau-pulau kecil, 92 buah pulau  diantaranya langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga.

"Sayangnya, sampai saat ini kepedulian terhadap pulau-pulau terluar masih minim. Dari 92 pulau terluar tersebut, 31 pulau diantaranya yang ditempati penduduk," katanya.

Paonganan menambahkan, keberadaan pulau terluar ini selain memiliki kekayaan SDA juga memiliki geostrategis karena dari sanalah tapal batas maritim dengan negara tetangga ditentukan. Sehingga penanganan serta pengelolaannya harus dioptimalkan sebagai beranda NKRI.(*)