Muhammad Iqbal - detikNews
Jakarta
Kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dan Wisma Atlet tak terlepas dari
tanggung jawab partai politik. Kekuatan partai mempengaruhi pengambilan
keputusan dalam proyek tersebut. Ini harus dicegah.
Wakil Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan, partai
politik harus mencegah anggotanya bermain-main di proyek pemerintah.
Proses tender harus dilaksanakan secara objektif.
"Pencegahan itu kan dari masing-masing partai politik," kata Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (18/7/2012) malam.
Selain
itu, KPK juga pernah berbicara langsung pada masing-masing partai soal
fenomena ini lewat sebuah program Focus Group Discussion (FGD). Saat
itu, Busyro bicara soal praktik-praktik korupsi yang timbul dan
kaitannya dengan partai politik.
"Jadi kita kembalikan pada masing-masing partai," terangnya.
Wakil
Ketua KPK lainnya, Zulkarnain mengatakan, tim KPK sudah melakukan
kajian soal praktik kotor politisi dalam proyek pemerintah. Hasilnya
nanti akan diintegrasikan dengan temuan di kasus-kasus yang sedang
ditangani penindakan KPK.
"Penindakan dan pencegahan itu kita lakukan terintegrasi, nanti pasti jadi bahan pencegahan," tegasnya.
KPK
saat ini tengah menangani sejumlah kasus yang berkaitan dengan
keterlibatan anggota partai politik. Beberapa di antaranya adalah Kasus
Hambalang, Kasus Suap Wisma Atlet, Kasus Pembahasan Anggaran Pengadaan
Alquran, dan kasus suap PON di Riau.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar