Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah tokoh perempuan yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Probirokrasi Bersih dan Melayani (GPP-BBM) mendorong agar terciptanya birokrasi bersih di Tanah Air.

"Kami menyerukan kepada perempuan Indonesia mulai hari ini untuk bergerak bersama mendorong pemerintah untuk menciptakan birokrasi bersih," ujar Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Perjuangan Dewi Aryani di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan birokrasi bersih tak hanya jargon yang diucapkan oleh penguasa, namun harus diterapkan karena merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

"Pemimpin ke depan tak hanya memimpin daerah tapi harus bermental bersih, fokus pada kepentingan nasional dan melayani rakyat," ujar Duta Universitas Indonesia untuk Reformasi Birokrasi.

Menurut Dewi, pemimpin yang ada saat ini lebih banyak mempunyai mental dilayani bukan melayani. Oleh karena itu, ia mengatakan masyarakat harus bisa menuntut seorang pemimpin yang bisa melayani dan membenahi.

Selain itu, lanjut dia, pemimpin harus mampu mengelola sumber daya alam dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia.

"Kami akan membuat dialog-dialog yang membahas reformasi birokrasi. Sosialisasi dengan mendatang ke pasar-pasar dan komunitas dimana perempuan melakukan aktivitas."

Jumlah perempuan yang melebihi 50 persen penduduk Indonesia, lanjut dia, merupakan potensi yang harus dikelola dengan baik jika menginginkan masa depan bangsa yang lebih baik.

Direktur The Wahid Institute, Yenny Wahid, mengatakan pemerintah selain menciptakan birokrasi bersih juga harus memulai kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan.

"Mulai dari hal-hal kecil, misalnya cuti hamil dan melahirkan yang cukup panjang bagi birokrat perempuan, kemudian fasilitas publik bagi hamil dan menyusui," kata Yenny.

Yenny juga menilai birokrasi bersih juga menguntungkan kaum perempuan karena bersentuhan dengan kepentingan perempuan secara langsung.

Sejumlah tokoh perempuan seperti Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo, Presiden Direktur Mustika Ratu Putri K Wardani, Direktur Wahid Institute Yenny Wahid, dan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dewi Aryani mendeklarasikan Gerakan Perempuan Probirokrasi Bersih dan Melayani (GPP-BBM) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat

Gerakan itu bertujuan mendorong pemerintah untuk menciptakan demokrasi yang bersih dan melayani masyarakat.