Rivki - detikNews
Jakarta - Berbagai kalangan mendesak mantan hakim agung
Ahmad Yamani untuk mengungkap mafia narkoba di dunia peradilan. Atas
desakan tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap
melindungi Yamani asalkan mau menjadi whistle blower (peniup peluit)
"Secara
normatif dia berhak dilindungi atau pun meminta perlindungan tetapi ada
syarat-syarat yang harus dipenuhi," kata Ketua LPSK Abdul Haris
Simendawai, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (13/12/12).
Abdul
menambahkan, sebaiknya Yamani menggelontorkan semua fakta terkait
dugaan pidana yang terjadi dalam sidang peninjuan kembali (PK) terpidana
gembong narkoba Hengky Gunawan. Selain itu, Yamani bisa saja menjadi whistle blower dalam skandal tersebut.
"Kita siap saja berperan tidak ada masalah. Tapi pertanyaanya apakah ada niat dari yang bersangkutan kalau mau jadi whistle blower?" tuturnya.
Lanjut,
Abdul mengatakan, bahwa segalan keterangan Ahmad Yamani dalam sidang
etik majelis kehormatan hakim (MKH) Selasa 12 Desember lalu juga harus
ditindaklanjuti. Hal itu perlu dilakukan supaya skandal ini cepat
terungkap.
"Jadi info yang bersangkutan atau keterangan yang
bersangkutan ya harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Supaya
itu tidak hanya menjadi angin lewat saja," tutup Abadul.
Kasus
ini bermula, saat PN Surabaya memvonis terpidana kepemilikan pabrik
narkoba Hengky Gunawan dengan 17 tahun penjara. Di Pengadilan Tinggi
(PT) Surabaya, Hengky dihukum 18 tahun penjara dan dalam tingkat kasasi
MA mengubah hukuman Hengky menjadi hukuman mati. Namun oleh Imron
Anwari, Hakim Nyak Pha dan Ahmad Yamani, hukuman Hengky menjadi 15 tahun
penjara.
Selasa kemarin, Yamani dipecat setelah melalui proses persidangan MKH karena dinilai memalsu vonis Hengky.
"Jadi
saya cuma tanda tangani putusan itu tanpa membaca berapa tahun amar
putusan. Dan yang mengantar salinan itu ialah panitera pengganti Dwi
Tomo dan operator Halim, mereka bilang ini atas perintah ketua majelis,"
kata Yamani.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar