VIVAnews - Jusuf Kalla menanggapi isu pecahnya suara Partai Golongan Karya karena dia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo.
Ditemui di Rapat Koordinasi Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Selasa, 20 Mei 2014, JK yang juga mantan ketua umum Partai Golkar mengatakan, di pemilihan umum presiden dan wakil presiden 9 Juli mendatang, setiap kader partai politik pasti lebih memilih figur calon presiden dan wakil presiden.
"Ini kan pilihan-pilihan kepada figur, bukan kepada partai. Tidak ada masalah apalagi saya bekas ketua umum Golkar. Masa sih lebih baik memilih ketua umum partai lain? Sebagai orang Golkar, kalau Anda pilih mana? Bekas Ketum atau ketua lain?" ujar JK di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan.
Menurutnya, pemilihan calon presiden dan wakil presiden tidak bisa diatur oleh partai. Sebab, pemilihan itu berdasarkan figur.
"Boleh saja partai punya pilihan, tapi teman-teman itu sebagai warga negara juga punya pilihan-pilihan tertentu," kata JK.
Ditemui di Rapat Koordinasi Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Selasa, 20 Mei 2014, JK yang juga mantan ketua umum Partai Golkar mengatakan, di pemilihan umum presiden dan wakil presiden 9 Juli mendatang, setiap kader partai politik pasti lebih memilih figur calon presiden dan wakil presiden.
"Ini kan pilihan-pilihan kepada figur, bukan kepada partai. Tidak ada masalah apalagi saya bekas ketua umum Golkar. Masa sih lebih baik memilih ketua umum partai lain? Sebagai orang Golkar, kalau Anda pilih mana? Bekas Ketum atau ketua lain?" ujar JK di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan.
Menurutnya, pemilihan calon presiden dan wakil presiden tidak bisa diatur oleh partai. Sebab, pemilihan itu berdasarkan figur.
"Boleh saja partai punya pilihan, tapi teman-teman itu sebagai warga negara juga punya pilihan-pilihan tertentu," kata JK.
Pasangan Jokowi-JK diusung oleh empat partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hati Nurani Rakyat. Koalisi keempat partai telah melampaui syarat pengajuan pasangan capres-cawapres sebesar 25 persen suara nasional yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.
Perolehan suara PDIP pada pemilu legislatif lalu sebesar 23.681.471 (18,95 persen), Partai Nasdem sebesar 8.402.812 (6,72 persen), PKB sebesar 11.298.957 (9,04 persen) dan Hanura sebesar 6.579.498 (5,26 persen). (umi)
Perolehan suara PDIP pada pemilu legislatif lalu sebesar 23.681.471 (18,95 persen), Partai Nasdem sebesar 8.402.812 (6,72 persen), PKB sebesar 11.298.957 (9,04 persen) dan Hanura sebesar 6.579.498 (5,26 persen). (umi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar