VIVAnews - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengingatkan agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Tim Sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak berlebihan. Termasuk, memata-matai khatib dalam khotbah Jumat. Sebab, itu menyinggung umat Islam dan mengganggu ibadah.
Wakil Ketua MUI Jawa Timur, Najib Hamid, menyebutkan bahwa tindakan itu berlebihan dan tidak produktif. Terlebih, dilakukan dalam rangka menjelang kampanye Pilpres 2014.
"Kalau sampai harus mengawasi materi khotbah di masjid, itu tindakan berlebihan, sangat tidak wajar, dan bisa melukai perasaan umat Islam," kata Najib saat dikonfirmasi, Senin 2 Juni 2014.
Mengawasi khatib berkhotbah, lanjut Hamid, menyinggung perasaan orang lain. Apalagi, selama ini khatib selalu menyampaikan kebaikan untuk induividu dan umat. Hukumnya wajib bagi khatib memberikan ceramah menggunakan dalil ayat suci Alquran dan tujuannya mengajak umat selalu bertaqwa.
"Jika ada khatib yang kampanye hitam itu bukan khatib, tetapi tukang fitnah. Sangat disayangkan, kalau sampai ada yang mencurigai khatib berceramah. Ini pertanda, mereka kurang paham rukun dan syarat sebagai khatib," katanya.
Najib menambahkan, tidak mungkin khatib bertindak bodoh. Materi yang disampaikan pasti mengajak kebaikan bukan menyudutkan orang lain. "Kalau ada yang mengamati kemudian melaporkan itu tindakan tidak wajar. Yang memata- matai, berarti tidak berniat ibadah, karena konsentrasi mencatat materi khotbah."
Terkait itu, pihaknya mengajak dalam kondisi politik seperti sekarang, semua pihak bisa menahan diri. Menurutnya, kampanye hitam tidak akan dibawa para khatib. Sebab itu, tidak perlu ada instruksi atau harus memata matai.
Terpisah, anggota Dewan Pembina PP GP Ansor Mohammad Makruf menambahkan, tindakan memata-matai khatib saat khotbah Jumat akan memicu keresahan umat Islam dan menimbulkan konflik agama. Sebab, semua agama di Indonesia memiliki ritual peribadatan, kenapa hanya Islam yang dimata-matai.
"Kami berharap jangan hanya gara-gara ada Pilpres kemudian memancing kerisauan di kalangan umat beragama, ini sangat berbahaya," ujar Makruf.
Sebelumnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur William Yani menginstruksikan kepada kader dan pendukung Jokowi-JK yang muslim agar memantau khotbah Jumat di masjid-masjid. Instruksi tersebut terungkap lewat info yang diposting pada akun twitter berita PDIP @news_pdip, Kamis 29 Mei.
William beralasan, pengawasan tersebut perlu dilakukan karena khotbah Jumat pernah digunakan khatib tak bertanggung jawab untuk mendukung salah satu kandidat dan menjelekkan kandidat lainnya pada Pilgub DKI dua tahun lalu.
Belakangan, partai pimpinan Megawati itu menepis kabar telah mengerahkan kader-kadernya untuk mengawasi khotbah Jumat demi tujuan politik. Ketua DPP PDIP bidang keagamaan, Hamka Haq, mengatakan bahwa baik partainya maupun Tim Kampanye Jokowi-JK tak pernah memiliki rencana menempatkan pengawas di tempat ibadah untuk tujuan politik.
"Tak mungkin kami mengerahkan kader untuk mengawasi masjid atau menjadikan tempat ibadah sebagai ajang kampanye. Pak Jokowi-JK selalu menaruh hormat pada kesucian tempat ibadah. Bahkan, beliau berdua percaya, siapa yang mengobarkan kebencian di tempat suci, tidak akan mendapat dukungan dari rakyat," kata Hamka. (asp)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar