Jakarta - Masa kampanye Pilpres 2014 diramaikan dengan iklan yang berlalulalang di banyak stasiun televisi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memantau iklan capres cawapres dalam Pilpres yang ditayangkan stasiun TV relatif tertib alias taat pada aturan.
"Kalau temuan kita iklan di Pilres lebih tertib dibanding Pileg, dari batasan spot 10 kali relatif dipenuhi terutama siaran TV nasional," kata Wakil Ketua KPI Idy Muzayyad di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Rabu (25/6/2014).
Menurut Idy, aturan iklan di televisi yang menayangkan kampanye harus memenuhi syarat tidak boleh melebihi durasi 10 kali, tiap iklan 30 detik sehari per pasangan calon. Semua televisi dinilai relatif patuh pada aturan tersebut.
"Dari sisi materi tidak ada (iklan) yang menyerang, kalau pileg ada," ujarnya.
Tapi KPI menyayangkan, di saat iklan dianggap patuh terhadap aturan, media penyiaran justru tidak patuh dari sisi pemberitaan yang cenderung tak berimbang.
"Larinya ke pemberitaan yang banyak trial by press dan ada kecenderungan tidak cover both side," ujarnya.
Terhadap televisi yang dinilai tak berimbang dalam pemberitaan tersebut, KPI sudah melayangkan teguran dan meminta Kominfo mengevaluasi izin penyiaran dua stasiun TV.
"Tanggapan dari TV (yang langgar pemberitaan) sebetulnya dari keduanya waktu kita undang, pemred keduanya mengatakan sudah berupaya berimbang. Katanya begitu. Tapi melihat apa yang ditampilkan berbeda," ucap Idy.
"Kalau temuan kita iklan di Pilres lebih tertib dibanding Pileg, dari batasan spot 10 kali relatif dipenuhi terutama siaran TV nasional," kata Wakil Ketua KPI Idy Muzayyad di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Rabu (25/6/2014).
Menurut Idy, aturan iklan di televisi yang menayangkan kampanye harus memenuhi syarat tidak boleh melebihi durasi 10 kali, tiap iklan 30 detik sehari per pasangan calon. Semua televisi dinilai relatif patuh pada aturan tersebut.
"Dari sisi materi tidak ada (iklan) yang menyerang, kalau pileg ada," ujarnya.
Tapi KPI menyayangkan, di saat iklan dianggap patuh terhadap aturan, media penyiaran justru tidak patuh dari sisi pemberitaan yang cenderung tak berimbang.
"Larinya ke pemberitaan yang banyak trial by press dan ada kecenderungan tidak cover both side," ujarnya.
Terhadap televisi yang dinilai tak berimbang dalam pemberitaan tersebut, KPI sudah melayangkan teguran dan meminta Kominfo mengevaluasi izin penyiaran dua stasiun TV.
"Tanggapan dari TV (yang langgar pemberitaan) sebetulnya dari keduanya waktu kita undang, pemred keduanya mengatakan sudah berupaya berimbang. Katanya begitu. Tapi melihat apa yang ditampilkan berbeda," ucap Idy.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar