Jakarta - Para Capres-Cawapres tim sukses, simpatisan, serta KPU dan Bawaslu diharapkan berpikir ke depan untuk bangsa. Hendaknya seluruh masyarakat tak terkecuali menjaga Pilpres agar belangsung penuh integritas, jujur, dan kredibel.
"Jika kita mampu mewujudkan itu, kita akan menghasilkan presiden dan wakil presiden yang legitimet, diakui secara hukum, politik dan etika. Itu akan berguna menjadi modal politik kedepan pasca pilpres," terang pengamat politik UGM Arie Sudjito, Selasa (24/6/2014).
Menurut Arie, bangsa Indonesia memiliki harapan lebih dari sekadar Pilpres yang damai, tetapi juga berkualitas jujur dan kredibel.
"Dalam kaitan itulah, pilpres yang jujur dan kredibel menjadi pintu gerbang kebangkitan demokrasi Indonesia ke depan," tambahnya.
Para kandidat dan tim sukses juga harus bersaing sehat. Harus segera akhiri dan membendung kelompok-kelompok orang yang melakukan kampanye hitam, dan tunjukkan keseriusan dalam membangun demokrasi. Jangan menipu rakyat, jangan memanipulasi pemilih.
"Jika kita menjalankan pengawasan dengan baik, kecil kemungkinan ada pelanggaran. Begitu pula pengawas jangan takut untuk menindak para pelanggar. Karena potensi pelanggaran saat hari H pilpres, penghitungan dan penetapan hasil begitu besar," jelasnya.
"Proses pemilu yang jujur, tentu menumbuhkan harapan rakyat sehingga mereka akan beruka cita berpartisipasi dalam pilpres. Jangan menciptakan ketakutan dan pemilu, atau kecurugaan, namun harus bersikap kritis," tambahnya lagi
"Jika kita mampu mewujudkan itu, kita akan menghasilkan presiden dan wakil presiden yang legitimet, diakui secara hukum, politik dan etika. Itu akan berguna menjadi modal politik kedepan pasca pilpres," terang pengamat politik UGM Arie Sudjito, Selasa (24/6/2014).
Menurut Arie, bangsa Indonesia memiliki harapan lebih dari sekadar Pilpres yang damai, tetapi juga berkualitas jujur dan kredibel.
"Dalam kaitan itulah, pilpres yang jujur dan kredibel menjadi pintu gerbang kebangkitan demokrasi Indonesia ke depan," tambahnya.
Para kandidat dan tim sukses juga harus bersaing sehat. Harus segera akhiri dan membendung kelompok-kelompok orang yang melakukan kampanye hitam, dan tunjukkan keseriusan dalam membangun demokrasi. Jangan menipu rakyat, jangan memanipulasi pemilih.
"Jika kita menjalankan pengawasan dengan baik, kecil kemungkinan ada pelanggaran. Begitu pula pengawas jangan takut untuk menindak para pelanggar. Karena potensi pelanggaran saat hari H pilpres, penghitungan dan penetapan hasil begitu besar," jelasnya.
"Proses pemilu yang jujur, tentu menumbuhkan harapan rakyat sehingga mereka akan beruka cita berpartisipasi dalam pilpres. Jangan menciptakan ketakutan dan pemilu, atau kecurugaan, namun harus bersikap kritis," tambahnya lagi
Dia juga menyampaikan, dalam perjalanan reformasi sejauh ini, krisis kelembagaan negara terus menerus terjadi. Kepercayaan rakyat pada pemerintah, parlemen, juga lembaga hukum semakin parah. Akibatnya, penyelenggaraan negara menjadi tidak efektif, dan mengganggu jalannya demokrasi dan tujuan pembangunan untuk mencapa kesejahteraan.
"Apa penyebab mengapa rakyat makin tidak percaya pada lembaga negara? Karena maraknya kasus korupsi, konflik dan kekerasan yang melanggar HAM, ketidakpastian sistem ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan dan kesenjangan, diskriminasi dalam pelayanan publik, ketidakadilan dalam keputusan hukum, dan seterusnya. Aparat negara cenderung abai pada mandat konstitusi. Di situlah rakyat kian muak dan melakukan pembangkangan karena aparat negara tidak bisa dipercaya," ungkap Arie mewanti-wanti.
Fenomena ini harus segera diakhiri. Caranya bukan sekedar menyuruh rakyat taat hukum dan kebijakan. Tetapi, pemimpin dan aparat negara harus segera mengubah diri agar menjadi teladan, dan memperbaiki sistem agar rakyat percaya pada lembaga negara. Pemulihan itu kuncinya pada pemimpinnya.
"Dalam konteks itulah, Pilpres 2014 ini menjadi pertaruhan. Pemilu dalam situasi saling tidak percaya, karena pengalaman buruk sejauh ini. Jika kita berkomitmen membenahi keadaan dan menjamin masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik, maka Pilpres harus dibenahi dan bangun kepercayaan rakyat," tutupnya.
"Apa penyebab mengapa rakyat makin tidak percaya pada lembaga negara? Karena maraknya kasus korupsi, konflik dan kekerasan yang melanggar HAM, ketidakpastian sistem ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan dan kesenjangan, diskriminasi dalam pelayanan publik, ketidakadilan dalam keputusan hukum, dan seterusnya. Aparat negara cenderung abai pada mandat konstitusi. Di situlah rakyat kian muak dan melakukan pembangkangan karena aparat negara tidak bisa dipercaya," ungkap Arie mewanti-wanti.
Fenomena ini harus segera diakhiri. Caranya bukan sekedar menyuruh rakyat taat hukum dan kebijakan. Tetapi, pemimpin dan aparat negara harus segera mengubah diri agar menjadi teladan, dan memperbaiki sistem agar rakyat percaya pada lembaga negara. Pemulihan itu kuncinya pada pemimpinnya.
"Dalam konteks itulah, Pilpres 2014 ini menjadi pertaruhan. Pemilu dalam situasi saling tidak percaya, karena pengalaman buruk sejauh ini. Jika kita berkomitmen membenahi keadaan dan menjamin masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik, maka Pilpres harus dibenahi dan bangun kepercayaan rakyat," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar