BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Sabtu, 21 Juni 2014

OPSI: Kaum Buruh Harus Menangkan Prabowo-Hatta

VIVAnews - Tokoh buruh yang juga Pembina Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Eddy Purnomo, menyatakan, dengan melihat visi misi dua pasang capres cawapres, semua buruh seharusnya memaksimalkan usaha untuk memenangkan pasanganno urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Kata Eddy, visi misi Prabowo-Hatta yang paling berpihak pada buruh.

Prabowo bahkan telah berkali-kali mendeklarasikan komitmennya untuk menjamin kesejahteraan buruh, meningkatkan pendidikan buruh dan keluarganya, serta memberikan jaminan kesehatan untuk kaum buruh.

Apalagi komitmen itu dibuktikan Prabowo dengan menandatangani 10 permintaan buruh yang isinya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan menaikkan gaji buruh hingga 30 persen.

"Pada hari buruh tanggal 1 Mei lalu, hanya Prabowo yang berani menandatangani komitmen untuk menghapus sistem outsourcing serta memberikan jaminan kesehatan gratis kepada buruh yang akan ditanggung BPJS," kata Eddy Purnomo.

Selain itu, menurut Eddy, Prabowo juga bersedia meningkatkan pendidikan buruh dan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. "Prabowo tidak hanya menjamin wajib belajar 12 tahun bagi anak Indonesia, tetapi juga memberikan pendidikan gratis kepada buruh dan anak buruh hingga universitas", katanya.

Kata Eddy, kalangan buruh sudah memberikan hitung-hitungan matematis kepada Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud, terkait biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan komitmen mensejahterakan buruh tersebut jika nanti terpilih.
Tuntutan Wajar
Secara kuantitatif, biaya yang dibutuhkan untuk kesehatan gratis hanya sebesar Rp24 triliun. Biaya untuk membayar guru kontrak dan honorer Rp14 triliun. Untuk biaya pendidikan di perguruan tinggi bagi anak buruh Rp9 triliun per tahun, dengan asumsi Rp600 ribu per bulan per orang.

"Total tidak sampai Rp80 triliun. Jadi ini tuntutan yang wajar dilakukan. Bayangkan untuk subsidi BBM saja kita habiskan Rp320 triliun APBN per tahun," kata Edy.

Eddy Purnomo mengingatkan bahwa cawapres Hatta Rajasa pada 23 Desember 2012 di Bandung telah menyatakan persetujuan untuk kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) 2013 rata-rata 38 persen. Padahal waktu itu buruh hanya menuntut kenaikan 30 persen.
"Sebagai perbandingan, Jokowi sendiri sebagai Gubernur DKI hanya menaikan 6 persen UMR di DKI," katanya.

Menurut Eddy, jumlah buruh di Indonesia mencapai 114 juta orang dan sangat strategis dalam proses perkembangan bangsa. Mereka didominasi para pekerja di pabrik, pekerja toko dan kelompok yang bergantung hidupnya dari gaji perusahaan atau majikan.

"Jadi, siapapun yang ingin jadi pemimpin bangsa, sudah seharusnya memperhatikan kelompok ini," tutur dia. (ren)

Tidak ada komentar: