Madiun (ANTARA News) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan siap melaporkan dan membawa kasus upeti DPR ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPR di Jakarta.

"Saya akan memenuhi panggilan BK DPR pada Senin (5/11) terkait masalah itu. Jika mereka meminta saya menyebutkan nama-nama pelakunya maka akan saya sebutkan. Terkait laporan ke KPK, itu nanti setelah DPR," ujar Dahlan Iskan setelah memberi orasi ilmiah di Universitas Merdeka Kota Madiun, Jawa Timur, Minggu.

Ia bahkan tidak takut bila pernyataan dan sikapnya itu berujung pada penggeseran dirinya dari posisi di kabinet Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Dahlan menyebutkan, banyak cara yang dilakukan oleh oknum anggota dewan dalam meminta upeti di sejumlah BUMN. Di antaranya adalah melalui telepon, pesan singkat, dan juga permintaan untuk bertemu.

"Dari semua cara tersebut intinya adalah meminta bagian dan bahkan memintanya dengan jelas," kata Dahlan Iskan kepada wartawan.

Ia juga menyatakan cukup banyak BUMN yang menjadi sasaran atau lumbung para oknum anggota dewan tersebut. Hanya saja ia masih enggan menyebutnya dan menunggu perkembangan dari pemanggilan dirinya oleh BK DPR mengenai kasus itu.

"Yang pasti saya siap untuk memenuhi panggilan DPR," kata dia.

Selama di Madiun, Menteri BUMN juga dijadwalkan mengunjungi pabrik gula di wilayah Magetan dan Ngawi.