INILAH.COM,
Jakarta - Wakil Ketua DPR, Anis Matta meminta semua pihak untuk
menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi soal keberadaan BP Migas. Meski
begitu, pemerintah harus segera membahas mengenai pelimpahan tugas BP
Migas setelah dibubarkan.
"Kalaupun persoalan teknis
dari implikasi pembubaran BP migas menurut saya ini belum final.
Artinya, harus dibahas lebih lanjut terutama konsekuensinya mengenai
kontrak yang ada 350-an lebih tapi itu domainnya sudah ada di
pemerintah," ujar Anis di Gedung DPR, Senayan, Rabu (14/11/2012).
Menurutnya,
putusan MK tersebut akan berdampak kepada pembubaran BP Migas. Namun
hal itu tidak serta merta bisa dibubarkan karena pemerintah harus
memikirkan dampak dari pembubaran tersebut kepada beberapa kontrak yang
dipegang oleh BP Migas.
"Pembubaran lembaga seperti ini
implikasinya pasti panjang karena sangat banyak yaitu soal kontrak lalu
SDM yang ada di BP migas itu sendiri dan juga masalah fungsi yang
dijalankan BP migas ini yang dilimpahkan kemana. Menurut saya pembahasan
lanjutannya itu masih perlu," tandasnya. [tjs]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar