Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan
sejumlah kementerian ke KPK soal adanya dugaan kongkalikong dengan DPR.
Laporan itu sendiri sudah diketahui oleh Presiden SBY.
"Sudah
dilaporkan, tentunya beliau sudah mengetahui," kata Juru Bicara
Kepresidenan, Julian A Pasha, di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta
Timur, Sabtu (17/11/2012).
Namun Julian menegaskan, apa yang
dilakukan Dipo murni inisiatif pribadi. Presiden tidak pernah
memerintahkan Dipo untuk langsung menyerahkan dokumen-dokumen yang
diduga berisi laporan kementerian bermasalah kepada KPK.
"Kan ini
tindakan politis seseorang, sah sah saja, sejauh itu tidak
bertentangan, tidak melanggar ketentuan atau menyimpang dari kebijakan
pemerintah yang sudah diputuskan presiden," tandasnya.
Dipo pada
Rabu (14/11) malam, memang datang ke KPK dengan membawa amplop coklat
tebal. Nah diduga, amplop itu yang berisi data lengkap. Malam itu, Dipo
langsung diterima Deputi Penindakan KPK Handojo.
Isi dokumen itu
pun, seperti yang disebut Dipo usai melapor ke KPK, berupa data dugaan
permainan anggaran di 3 kementerian. Untuk di kementerian, seperti yang
disebut Dipo, ada staf khusus yang bermain. Sedang di DPR, oknum-oknum
wakil rakyat yang terkait dengan kementerian itu.
Jubir KPK Johan
Budi yang dimintai tanggapan soal laporan Dipo hanya menjawab
diplomatis. "Itu masih dipelajari sepertinya. Saya belum dapat informasi
lengkap," terang Johan.
Informasi yang dikumpulkan detikcom, ada
3 kementerian yang dilaporkan yakni Kemenhan, Kementan, dan Kemendag.
Sedang anggota DPR yang dilaporkan di komisi terkait kementerian itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar