Jual pesawat kepresidenan, berhadapan dengan KPK

MERDEKA.COM. Wacana atau ide penjualan pesawat kepresidenan yang dilontarkan politisi PDIP Maruarar Sirait terus menuai kontroversi dan tak henti mendatangkan kecaman. Ide penjualan pesawat kepresidenan disebut-sebut sebagai usul kurang kerjaan dan tidak bermanfaat.

Direktur INDEF Didik Rachbini mengatakan, penjualan pesawat kepresidenan tidak akan menguntungkan negara. Tidak akan ada penghematan yang diciptakan dari penjualan pesawat tersebut. Justru sebaliknya, jika benar-benar diimplementasikan, maka negara akan merugi.
Di situ pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau dijual kasusnya sama seperti penjualan kapal tanker Pertamina dulu. Itu akan merugi dan KPK bisa masuk," ucap Didik ketika ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).
Penjualan pesawat kepresidenan diakui tidak akan menguntungkan karena harganya pasti lebih murah daripada saat membeli. Dia yakin pesawat kepresidenan tidak akan laku dijual karena berstatus pesawat bekas.
"Ini wacana kurang kerjaan. Kalau mau dijual siapa yang mau beli?, kalau diubah menjadi komersial itu biayanya tidak murah dan dipastikan akan rugi," tutupnya.