Jakarta (ANTARA News) - Polda Metro Jaya akan mengerahkan 14.000 personel untuk pengamanan demo menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di depan Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

"Sebanyak 14.000 personel dikerahkan untuk pengamanan demo soal BBM dan pengamanan di Stasiun Pengisian Bakar Umum (SPBU)," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polri, Kombes Pol Rikwanto di Mabes Polri Jakarta.

Pengamanan di SPBU dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi BBM dari Pertamina dan mengawasi serta saling bagi informasi bila ada kelangkaan BBM, ujar Kombes Rikwanto.

"Demo itu ada Undang-undang yang mengatur, tidak boleh ada pengrusakan, anarkis dan menganggu aktifitas masyarakat. Kepolisian akan melakukan upaya mulai dari persuasif sampai penindakan," kata Rikwanto.

Sementara itu, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSPSI) berencana memenuhi wilayah Jakarta untuk menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada hari ini.

"Kami akan menyampaikan aspirasi buruh dan masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea melalui keterangan pers di Jakarta, Selasa (20/3).

Andi menyebutkan anggota KSPSI yang akan menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM sekitar 25.000-30.000 orang.

Putra mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nua Wea itu menegaskan aksi unjuk rasa buruh itu tidak ditunggangi partai politik, melainkan murni tindakan memperjuangkan nasib buruh dan masyarakat kurang mampu yang terkena dampak kenaikan harga BBM.

Andi juga membantah aksi buruh itu dalam rangka menggulingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. "Buruh tidak memiliki kewenangan untuk menggulingkan pemerintahan," ujar Andi.

Rencananya, ribuan buruh akan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI) berjalan kaki menuju Istana Negara guna menyampaikan aspirasinya.