Polisi Mulai Buru Beking Preman di Jakarta

VIVAnews - Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno, menegaskan bahwa polisi akan menelusuri dan memburu orang yang berada di belakang aksi premanisme di Ibukota.

Putut berjanji tidak akan tebang pilih. Siapapun yang terbukti melanggar hukum akan ditindak. "Buktinya beberapa kepala preman sudah kami tangkap seperti John Kei dan Hercules," kata mantan ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, Jumat 12 April 2013,

Polisi mencurigai ada pihak tertentu yang memupuk keberadaan preman di Jakarta. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, meminta masyarakat melaporkan keberadaan preman yang sudah membentuk kelompok itu. Rikwanto menyebut beberapa pihak yang membutuhkan jasa preman antara lain perusahaan keuangan.

Mereka memanfaatkan jasa preman sebagai debt collector. Menurutnya mereka menjadi beking para preman untuk beraksi atas nama lembaga resmi. "Cara ini merugikan karena preman akan merasa tergantung dari segi finansial. Bahkan, mungkin dapat balik memukul orang yang mempekerjakannya," ucap Rikwanto.

Sepekan belakangan kepolisian memang gencar menangkap para preman. Mereka dicokok dari berbagai lokasi. Terminal, bus kota dan warung-warung pinggir jalan. Selain memberi rasa aman kepada warga, operasi ini sekaligus jawaban atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, agar segera membersihkan tempat-tempat umum dari preman.

Aksi para preman ini memang sudah keterlaluan dan meresahkan masyarakat. Mereka berulah dalam berbagai modus. Dari juru parkir hingga menjadi pengamen di angkutan umum yang meminta uang kepada penumpang dengan nada mengancam. Dan modus-modus seperti itu sesungguhnya bukan taktik baru. (Lihat Video Akar Sejarah Preman di Indonesia).

Dalam Operasi Cipta Kondisi Brantas Jaya, polisi menangkap 36 preman di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Para preman ini biasa memalak warga dengan cara meminta bayaran parkir kendaraan di luar batas normal.

Selain di kawasan Gelora Bung Karno, petugas juga mengamankan preman di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Ada 80 preman dicokok di dua wilayah itu, termasuk kelompok kapak merah dan pengedar narkoba. Proses penangkapan ini berdasarkan pemantauan langsung polisi dan laporan dari masyarakat yang resah.

Para preman itu didata secara cermat. Di Tanah Abang, Jakarta Pusat misalnya, polisi yang tidak memakai seragam, menyisir kawasan pasar untuk mencari sejumlah orang yang diduga preman. Berdasarkan laporan warga, wilayah Tanah Abang marak dengan aksi pemerasan kepada pengendara mobil. Preman yang menyamar sebagai tukang parkir kerap meminta uang parkir dalam jumlah yang tak wajar kepada para pengendara. Tentu saja dengan muka memaksa.

Dari hasil operasi itu, Polsek Metro Tanah Abang menangkap 26 orang yang diduga preman. Polisi menemukan barang bukti berupa karcis parkir tidak resmi, serta beberapa paket sabu dan ganja. Sementara, di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, polisi juga menangkap tiga preman yang sedang menengak minuman beralkohol di sebuah warung.

Polisi juga menangkap setidaknya 20 orang yang diduga preman di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Penangkapan itu dilakukan berdasarkan laporan warga di sana. Aksi para preman ini sudah menganggu kenyamanan warga dan mereka yang datang ke pasar itu.

Selama kurun waktu 4 November 2012 hingga 4 April 2013, ada 2.315 orang diduga preman diamanakan aparat polda. Semua yang terjaring, didata oleh petugas dan diperiksa berdasarkan perannya. Bagi yang melanggar pidana akan diproses secara hukum, sedangkan yang tidak terbukti dikembalikan dan dipantau keberadaannya.

Berdasarkan data yang dimiliki Polda Metro Jaya, dari 2.315 yang diamankan, sebanyak 458 preman ditahan sementara 1.840 menjalani pembinaan. Pendataan bagi mereka yang tidak terbukti langsung dicatat oleh Polisi Bina Masyarakat.

Arti Preman
Preman kerap memeras, menganiaya, bahkan membunuh. Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang saat kondisi ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya, ada kelompok masyarakat yang mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan dengan membuka agen penyedia jasa yang menyediakan layanan kemananan.

Pada praktiknya, orang-orang dari agen tersebut memeras bahkan mengancam warga untuk menjamin keamanan bagi segelintir orang lainnya.

Kriminolog Erlangga Masdiana mengatakan, preman di Indonesia dikenal sebagai orang yang sering berbuat onar, mengganggu keamanan, dan memanfaatkan berbagai macam cara untuk kepentingan ekonomi mereka. Parahnya, preman-preman ini justru kerap dibekingi atau dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Istilah “preman” yang kini digunakan di Indonesia sesungguhnya merupakan peninggalan kolonial Belanda. Preman berasal dari bahasa belanda “vrij man” yang berarti orang merdeka atau orang bebas. Persis seperti kata “free man” dalam bahasa Inggris. Namun label preman di masa sekarang dan di masa penjajahan Belanda, disematkan pada orang yang berbeda.

Di zaman kolonial, orang yang disebut preman adalah mereka yang membangkang pada pemerintahan kolonial. Banyak preman di masa itu justru merupakan pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, karena kata “vrij man” sulit diucapkan oleh lidah orang Indonesia, mala pelafalannya berubah menjadi “preman.”

Kini arti preman bergeser dan disematkan kepada mereka yang kerap berbuat onar dan meresahkan warga. Premanisme di kota-kota besar dianggal sebagai hal dilematis. Di satu sisi, keberadaan preman mengancam keamanan masyarakat. Tapi di sisi lain, aparat keamanan tidak tegas dalam memberantas preman. “Preman itu gejala sosial dan sulit dihilangkan. Tapi bisa diminimalisir dan dikanalisasi,” kata Erlangga.

Pertama, tak boleh ada oknum pejabat atau aparat yang justru membekingi dan memfasilitasi keberadaan preman. Kedua, penegak hukum harus konsisten menumpas preman.

Ketiga, orang-orang yang punya potensi menyimpang menjadi preman, energinya harus disalurkan dalam bentuk kegiatan positif. Jika pemerintah Indonesia tak punya cara efektif untuk memberdayakan preman di sektor ekonomi informal, maka bisa-bisa jumlah preman bakal terus bertambah.

Tanggung Jawab Bersama
Polisi menyatakan masalah premanisme bukan hanya urusan penegak hukum semata. Kepolisian Daerah Metro Jaya mencatat hampir 60 persen pelaku tindak pindana merupakan orang yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Karena itu, peran pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi mereka.

Menurut Kapolda, semua unsur harus bersama-sama dalam membina pengangguran. "Aksi premanisme banyak yang mempengaruhi. Saya yakin mereka tidak mau jadi preman. Untuk itu kita sama-sama mempersempit langkah itu dengan cara lain seperti memberikan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya," ujar Putut.

Saat ini, polda masih berkoordinasi dengan pemerintah kota dan provinsi mengenai data pengangguran di wilayah. Mereka didata untuk mengikuti program peduli pengangguran.

Rikwanto menjelaskan, program khusus peduli pengangguran yang digagas sudah berjalan hampir di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Misalnya di Polres Jakarta Selatan, yang pada akhir 2012 lalu mengadakan penyaringan warga yang menganggur untuk mengikuti kursus pendidikan.

"Mereka mendapatkan kursus teknik di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) selama tiga bulan, setelah itu direkomendasikan ke perusahaan yang berminat," ucapnya.

Program itu akan dievaluasi guna mengetahui tingkat keberhasilannya. "Adanya program ini dengan kriminalitas yang terjadi, dengan bulan lalu atau tahun lalu, hasil evaluasinya berapa, kalau hasilnya sama saja atau tidak ada pengurangan berarti kan ada yang salah tapi sejauh ini efektif."

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengaku masih memikirkan jalan keluar terkait masalah premanisme di Ibukota yang kian meresahkan. Sebagai tindakan preventif, dia akan menempatkan personel Satpol PP di beberapa tempat yang dinilai rawan. "Satpol PP akan ditempatkan seperti Kanal Banjir Timur, Monas, terminal, dan pasar-pasar tradisonal," ujar mantan wali kota Solo itu.