VIVAnews - Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2002-2007, Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan saat ini HAM dan kebebasan publik lebih maju dari beberapa negara lain di Asia Tenggara.
“Lebih maju di Indonesia ini dibandingkan dengan Singapore, Malaysia, Thailand, bahkan dengan Filipina mungkin kita lebih maju apalagi Vietnam. Kalau di Asia Tenggara ini, kita diatas lah,” ujar Abdul Hakim, kepada VIVAnews, saat memberi materi tentang HAM di Sekolah Demokrasi Aceh Utara di Lhokseumawe, Aceh, Minggu, 4 Mei 2014.
Namun ia sendiri mengakui, masih cukup banyak kekurangan, terutama dari segi hukum yang harus dibenahi. Kelemahan tersebut yang menurutnya membuat banyak kasus pelanggara HAM tidak terselesaikan dan hingga saat ini pelanggaran HAM tersebut masih terjadi.
“Tapi memang, perlindungan hukum bagi kelompok-kelompok lemah secara ekonomi dan politik ini masih menjadi kendala. Kita masih menyaksikan sejumlah kekerasan di beberapa tempat yang tidak diselesaikan dengan baik,” katanya.
Abdul hakim mencontohkan kasus pelanggara HAM yang hingga saat ini marak terjadi seperti di Provinsi Papua. Selain itu, ia juga mencontohkan kasus penembakan di Aceh yang terjadi menjelang pemilu beberapa waktu lalu. Kata dia, kondisi tersebut sangat memperihatinkan.
Sementara itu, model pelanggaran HAM yang seperti era orde baru juga masih terjadi di beberapa tempat. “Di Jawa Timur, masih ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa kuat bisa memaksa pihak lain untuk membubarkan pertemuan. Pertemuan orang-orang mengadakan pameran mengenai pelanggaran HAM,” katanya lagi.
Namun di balik sejumlah kasus tersebut, kata dia, di negara peringkat empat jumlah penduduk terbanyak ini, problem yang paling mendesak adalah penyediaan lapangan kerja. Abdul Hakim Menjelaskan, hak pekerjaan untuk mereka yang belum mendapatkan pekerjaan itu menjadi masalah besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah.
“Ini (pengangguran) pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah. Mereka yang sudah bekerja pun masih ada masalah. Walaupun kita harus mengakui bahwa serikat pekerja di indonesia sudah lebih baik dari pada dulu,” tuturnya.
Menurutnya, untuk menjadi negara dengan demokrasi yang baik dan penegakan HAM lebih baik, dibutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, pendidikan politik, pendidikan demokrasi juga harus didapatkan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, baik kalangan bawah, menengah, maupun kalangan elit. (umi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar