Pemerintah Minta Masyarakat Waspadai Calo

 Jpnn
JAKARTA - Moratorium CPNS sejatinya baru berakhir pada Desember tahun ini. Namun, pemerintah membikin pengecualian dengan melakukan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di bidang pelayanan dasar dan jabatan yang dikecualikan. Dari 61.560 kursi yang disediakan, hanya terserap 14.560 saja.

Sejumlah lembaga negara dan kementrian pun sudah mulai menggelar penerimaan CPNS.  Waktu pendaftaran masing-masing lembaga maupun kementrian memang berbeda.Namun, ujian kompetensi dasar akan dilakukan serentak pada 8 September mendatang.

"Semoga kalau tidak ada halangan, ujiannya bisa tetap tanggal 8 September," ujar Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Aparatur KemenPAN dan RB) Ramli Naibaho dalam jumpa pers di gedung KemenPAN dan RB, kemarin (20/7).

Ramli menuturkan, ujian yang berlangsung pada 8 September mendatang merupakan ujian kompetensi dasar. Sementara ujian kompetensi bidang bergantung pada masing-masing lembaga dan kementrian. "Bahkan ada yang duluan uji kompetensi bidangnya seperti Kemenkum dan HAM," kata dia.

Untuk itu, KemenPAN dan RB meminta kepada 47 instansi pusat dan daerah yang menyelenggarakan penerimaan CPNS, untuk melakukan persiapan sebelum waktu ujian kompetensi dasar. Sebab, KemenPAN dan RB hanya menyerahkan master soal ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk digandakan. "Karena itu kita benar-benar berharap ujian kompetensi dasar bisa dilakukan sesuai jadwal," tegasnya.

Menjelang pelaksanaan ujian CPNS, bisa dipastikan akan bermunculan berbagai modus penipuan dan percaloan. Karena itu, KemenPAN dan RB tetap meminta para pendaftar untuk mewaspadai modus-modus penipuan, khususnya yang mengatasnamakan pemerintah.

"Sudah biasa kalau pada musim pengadaan CPNS begini, muncul calo-calo baik dari individu maupun kelompok. Banyak anggota masyarakat yang terkelabui dengan oknum yang mengakui dari KemenPAN dan RB," jelas Sekretaris KemenPAN dan RB Tasdik Kinanto, di gedung KemenPAN dan RB, kemarin.

Dalam mengantisipasi adanya praktik calo, Tasdik memaparkan, pihaknya sudah mengirimkan surat edaran kepada para pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah. Surat edaran tersebut berisi himbauan agar para pendaftar CPNS tidak mudah tertipu dengan aksi-aksi para oknum tidak bertanggung jawab tersebut.

"Kalau ditemukan tindakan unsur criminal dimana oknum yang berjanji bisa memfasilitasi pengurusan formasi atau meluluskan tes pengangkatan CPNS dengan motif untuk memperoleh imbalan dalam bentuk uang, mohon untuk tidak ditanggapi. Atau mohon untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian serta menyampaikan pengaduan ke KemenPAN dan RB melalui Kotak Pos 5000," jelas Tasdik.

Tasdik mengungkapkan, modus penipuan yang digunakan para calo memang cukup beragam. Bahkan, dia menemukan banyak oknum yang melakukan penipuan dengan canggih. Tasdik mengisahkan, para oknum tersebut pada umumnya meminta uang dengan menjanjikan kelulusan bagi para pendaftar CPNS. Oknum tersebut akan mengaku mengenal pihak-pihak yang bisa membantu kelulusan tersebut.

"Padahal mereka tidak melakukan apa-apa dan mereka tidak kenal siapa-siapa. Nanti kalau kebetulan memang pendaftar yang mereka mintai uang itu lulus, ya uangnya disimpan. Tapi kalau tidak lulus, ya uangnya dikembalikan ke yang bersangkutan. Jadi mereka ini semacam gambling. Modus tanpa resiko ini mulai banyak," ungkapnya.

Selain memberikan himbauan pada masyarakat, Tasdik menuturkan pihaknya juga bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan beberapa LSM lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman serta Badan Intelijen Nasional (BIN) juga ikut membantu melakukan pengawasan selama masa pengadaan CPNS tersebut. (Ken)