Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta
Kompetisi politik Pemilu dan Pilpres 2014 akan sangat berbeda bila
dibanding dua periode sebelumnya. Gesekan dapat terjadi karena potensi
konflik antar kontestan yang lebih terbuka dan menjadi tugas KPU
menyiapkan antisipasinya sejak dini.
Demikian ungkap Ketua KPU
Husni Kamil Malik tentang materi pembicaraan dengan Presiden SBY.
Pertemuan berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (23/7/2012).
"Karena
semua kontestannya baru dan berjuang untuk menang, prediksi beliau ini
bisa menyebabkan konflik. Kami di KPU diingatkan mengelola dengan baik,"
ujar Husni.
Presiden SBY, menurutnya juga menekankan bahwa
Indonesia sedang dalam proses pematangan demokrasi. Wajar bila di dalam
pelaksaan tahapan Pemilu dan Pilpres kelak prosesnya ditemukan ada
banyak konflik dan masalah yang kebanyakan itu semua ditujukan ke KPU.
Salah
satu kasus yang dicontohkan adalah penyusunan dan penetapan DPT.
Pelaksanaannya memang menjadi tuugas KPU namun pemerintah, partai
politik dan warga masyarakat juga bertanggungjawab untuk menghasilkan
DPT 2014 yang akurat.
"Bahwa persoalan masa lalu harus dijadikan
pelajaran bagi KPU sekarang untuk tidak mengulanginya dan bagaimana bisa
memperbaikinya," sambung Husni.
"Masih ada dualisme wewenang antara pemerintah dengan pihak lain. Itu yang sekarang kita garap," ujar Zaini.
Masalah
lain yang disinggung Zaini kepada SBY adalah tentang muatan dari
sejumlah produk hukum nasional yang pelaksanaannya di lapangan akan
sangat berkaitan dengan Pemprop NAD. Di antaranya RPP Migas, pembinaan
PNS, perpres Badan Pertanahan Aceh dan kabupaten.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar