BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Selasa, 09 April 2013

Pengusaha Apindo Curhat Ke Presiden, Jokowi Santai

INILAH.COM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah jika disebut tidak berpihak dan memperhatikan kesulitan pengusaha, terkait ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp2,2 juta.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, jika ada yang menuding ia tidak berpihak dan tidak memperhatikan kesulitan para pengusaha, maka hal tersebut salah alamat. Jokowi beralasan, ia hanya menandatangani kebijakan tersebut, dan tidak ikut dalam rapat pembahasan.

"Gubernur itu hanya tanda tangan, yang menetapkan mereka sendiri. Mereka di ruangan ada Apindo, serikat pekerja, pemerintah, sama komisi, tokoh mereka bicara dan mereka menentukan. Mereka udah sepakat baru masuk ke meja saya, saya tanda tangan" jelasnya, Senin (8/4/2013).

"Yang menentukan dan menetapkan bukan kita. Jangan keliru, bukan pemrov, saya gak pernah nengok kamarnya, Hehe, artinya itu sudah spakat," katanya.

Sebelumnya dalam acara Munas Apindo yang di buka oleh Presiden RI, Ketua Apindo Sofjan Wanandi menyampaikan keluhannya pada Presiden, Dia mengatakan banyak pengusaha kelabakan akibat keputusan Gubernur DKI yang menaikkan UMP sehingga banyak perusahaan yang mengancam hengkang dari Ibukota dan meminta penangguhan pembayaran UMP. Terkait hal tersebut pria yang akrab disapa Jokowi itu mempertanyakan alasan pengusaha dalam menangguhkan UMP terhadap pekerjanya.

"Ya gimana udah disepakati dalam ruangan, bukan gak bisa, tapi harus tetap di cek di perusahaan, kenapa gak bisa (pembayaran UMP), kenapa minta penangguhan, apakah memang keuangannya gak punya kemampuan karena prospek perusahaannya juga sudah berat," ujarnya.

Terkait aksi demo buruh terhadap kenaikan UMP, dalam kesempatan tersebut Presiden SBY juga sempat mengatakan Gubernur arus ikut bertanggung jawab atas segala tindakan yang terjadi. Menaggapi hal itu, Mantan Walikota Solo tersebut mengatakan dirinya sudah sering melakukan hal tersebut bersama TNI dan Pihak Kepolisian.

"Dipikir kita gak tanggung jawab, Kita dengan Pak Pangdam, Kapolsek, selalu bcara itu. Gak boleh lah sweping-sweping," tandasnya.[bay]

Tidak ada komentar: