JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI yang membidangi politik
dan keamanan, Priyo Budi Santoso, meminta Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Gamawan Fauzi berkepala dingin dan mau mendengar aspirasi
masyarakat terkait peraturan daerah (qanun) tentang lambang daerah
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Harapannya, agar persoalan qanun
lambang daerah NAD tidak menghabiskan energi.
Priyo yang dipercaya sebagai Ketua Tim Pengawas Otonomi Khusus (Otsus)
Provinsi NAD dan Papua itu mengatakan, polemik tentang qanun lambang
daerah NAD memang harus disikapi dengan cermat. "Itu jauh lebih penting
dan strategis dibanding menghabiskan energi," katanya di Jakarta, Jumat
(5/4).
Lebih lanjut Priyo mengatakan, pimpinan DPR telah mengerahkan segala
upaya agar pemerintah menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk NAD
maupun Papua. Bahkan, lanjut Priyo, sesuai dengan kewenangan DPR dalam
hal penyusunan anggaran maka sejak otsus diberlakukan di NAD, sudah Rp
20 triliun uang negara digelontorkan ke Bumi Serambi Mekkah itu.
Di sisi lain, DPR meminta daerah lain tidak mempersoalkan besarnya
anggaran yang digelontorkan ke Aceh. "Intinya daerah lain kita beri
pengertian dan tidak perlu cemburu dengan kebijakan DPR itu," ungkap
Priyo.
Meski demikian politisi Partai Golkar itu berharap para kepala daerah di
NAD yang sudah terpilih secara demokratis untuk bisa menjaga keamanan
dan perdamaian. "Jadi lebih lebih kosentrasi menjaga perdamaian dan
menyejahterakan rakyatnya untuk mengejar ketertinggal Aceh," pungkasnya.
(fas/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar