Pilkada Langsung Lebih Banyak Mudarat dari Manfaat

Oleh: Marlen Sitompul

INILAHCOM, Jakarta - Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung rencana pilkada dipilih DPRD. Sebab, pilkada langsung dinilai lebih banyak mudarat dari manfaatnya.

Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, partainya sudah sejak lama melakukan kajian soal mekanisme pilkada secara langsung ini.

"Kesimpulan sementara lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi rakyat dan kehidupan yang tentram dalam berbangsa dan bernegara," kata Bambang, kepada INILAHCOM, di Jakarta, Minggu (7/9/2014).

Bambang mengatakan pilkada langsung kerap menimbulkan pertikaian antarsesama warga. Hal itu yang menjadi pertimbangan Koalisi Merah Putih khususnya Partai Golkar untuk mengembalikan mekanisme pilkada ke DPRD.

"Sudah ribuan pilkada memakan korban anak bangsa. Pertikaian antar pendukung, ras dan suku selalu mewarnai setiap pilkada. Lalu berlanjut di tahapan gugat menggugat juga kerap diwarnai kekerasan," tegas Bambang.

Koalisi Merah Putih selain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Pesatuan Pembangunan (PPP), disebut ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Ada tiga opsi mekanisme pilkada yang dibahas dalam Panja RUU Pilkada. Pertama, pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dilipih langsung seperti sekarang. Pendukung opsi ini adalah PDIP, PKS, Hanura, PKB.

Kedua, pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dipilih DPRD. Pendukung opsi ini adalah Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan Gerindra. Ketiga, gubernur dipilih langsung, tetapi bupati dan wali kota dipilih DPRD. Pendukung opsi ini adalah DPD. [mes]