INILAH.COM, Jakarta - Ujian Nasional (UN) gagal dilaksanakan
secara serentak di Indonesia. Hal itu menunjukkan kegagalan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam meningkatkan pendidikan di
tanah air.
Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran,
kinerja Kemdikbud semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, dengan
tertundanya UN di sebelas propinsi ini, semakin melengkapi "hat trick"
keteledoran Kemendikbud selama enam bulan terakhir. Karena itu, Herlini
berpendapat, Presiden SBY harus lebih tegas mengevaluasi kinerja
Mendikbud dan jajarannya, agar tidak terus mengulang keteledoran serupa.
"Ibarat
striker bola, Kemdikbud sudah mencetak hat trick keteledoran dalam hal
penggunaan anggaran dan pelaksanaan program rutin kementerian. Mulai
dari uang tunjangan sertifikasi guru, kemudian beasiswa bidik misi, dan
sekarang UN gagal serentak. Ketiga-tiganya macet dan mengecewakan," kata
Herlini, melalui rilis yang diterima, Jakarta, Senin (15/4/2013).
Bagi
Herlini, keteledoran itu tidak layak ditolerir. Semua pihak terkait,
mencakup pemenang tender dan unsur Kemdikbud terkait, harus diberi
sanksi tegas. "Presiden SBY agar berani menjewer Mendikbud dan
jajarannya," tegasnya.
Secara khusus, anggota legislatif Dapil
Kepri ini menyoroti kelemahan Kemdikbud dalam proyek-proyek pengadaan,
mulai dari pengadaan buku hingga pencetakan dokumen vital seperti naskah
UN. Penilaiannya itu didasarkan hasil audit BPK dari tahun ketahun.
"Coba
lihat lagi laporan audit BPK, proyek cetak-mencetak ini sudah kronis di
Kemdikbud, wajar saja disclaimer terus. Yang jadi soal adalah,
cetak-mencetaknya menghambat kegiatan seperti UN sekarang, bahkan tidak
menutup kemungkinan menunda implementasi Kurikulum 2013," tegas
politikus PKS itu.
Jika kebiasaan ini dibiarkan, Herlini
memprediksi pengadaan buku siswa dan babon penunjang Kurikulum 2013 pun
akan bernasib sama. Karena itu, ia termasuk anggota dewan yang belum
yakin Kemdikbud mampu mengimplementasikan Kurikulum Baru pada Juli 2013.
"Ini
adalah pelajaran berharga bagi masyarakat pendidikan Indonesia, agar
tidak terbuai lagi dengan pernyataan-pernyataan Kemdikbud yang tidak
opersional. Jika UN tertunda di 11 propinsi, namanya kan bukan ujian
nasional lagi, melainkan 'UN-11'," jelas Herlini.
"Sekali lag ini
baru UN yang sejatinya rutin tiap tahun dengan anggaran sekira 600
milyar rupiah, dimana hampir seperenamnya habis untuk mencetak soal UN.
Bagaiamana ceritanya nanti pengadaan buku penunjang dadakan, Kurikulum
2013, senilai Rp 1 triliun lebih? Waktunya mepet lagi," lanjutnya. [mes]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar