Bangunan di Hambalang Perlu Rekayasa Teknik

VIVAnews - Kementerian Pemuda dan Olah Raga telah memperoleh hasil kajian dan survei ahli terkait insiden amblasnya beberapa titik tanah di proyek Hambalang beberapa waktu lalu. Dari hasil survei, Kementerian mengakui ada perencanaan yang tidak dilakukan dengan betul.

"Saya tidak melihat ada kata lalai. Hanya memang, menurut Pak Paulus (salah satu ahli dari tim), perencanaan itu dibuat berdasarkan survei yang kurang menyeluruh. Hanya di beberapa titik saja," kata Sesmenpora, Yuli Mumpuni Windarso di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin 9 Juli 2012.

Kajian yang dilakukan oleh ahli tanah itu menyebutkan bahwa beberapa titik tanah Hambalang terdiri dari tanah lumpur dan tanah lempung. Tapi, kata para ahli tersebut, hal itu masih bisa diselamatkan dengan menggunakan rekayasa teknik.

Hal ini sama seperti yang dikatakan Kepala PVMBG Surono menjelaskan tanah lempung mudah bergoyang jika kena air. Baca berita lengkap di tautan ini.

Yuli menambahkan bahwa Menteri Andi Mallarangeng sudah memerintahkan survei menyeluruh setelah kasus amblesnya sejumlah titik di Hambalang itu. "Perlakuan bangunan di sana tidak sesuai dengan hasil pak Paulus, itu karena pak Paulus sudah merekomendasikan," ujar Yuli.

Selanjutnya kata Yuli, untuk pondasi proyek Hambalang perlu ada rekayasa teknik untuk memperkuat fondasi yang ada sekarang. Menurutnya tidak hanya memperkuat pondasi, tetapi juga mengadakan potongan-potongan tanah dengan menyuntik beton agar tanah tidak bergerak.

Selain itu rekayasa teknis khusus juga perlu dilakukan agar air tidak langsung masuk ke dalam tanah. Yuli tak menampik memang ada kesalahan perencanaan sejak awal dari proyek senilai Rp1,2 triliun itu. "Perencanaan itu berdasarkan survei yang tidak menyeluruh. Oleh karena itu, sekarang akan dilakukan survei yang lebih menyeluruh," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa untuk mewujudkan hal itu harus mendapat persetujuan anggaran dari DPR. "Kan setiap gerakan ada implikasi anggarannya.Anggarannya sudah terbatas dan dipatok. Jadi kalau kami akan adakan kegiatan di luar yang sudah direncanakan, kami harus merelokasi anggaran tersebut. Anggaran yang sekarang saja kami harus bahas lagi dengan Panja."

Megaproyek ini sedang dibidik KPK setelah pengakuan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin mengaku ada indikasi korupsi dalam proyek tersebut.