RMOL. Idelanya, partai
politik didanai langsung oleh rakyat, sehingga akan berpihak pada nasib
rakyat. Tapi masalahnya, saat ini, baik partai politik maupun para
calegnya, tidak punya hubungan dengan rakyat. Yang ada malah membeli
suara dari rakyat untuk mendapat dukungan.
Demikian disampaikan
Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, dalam
diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta (Sabtu, 23/6).
Keadaan
tersebut diperburuk dengan tidak transparannya pengelolaan keuangan
partai politik. Padahal, kata Ade, Undang undang sudah jelas mengatur
partai politik termasuk dana kampanye dan sumber dana yang mengalir ke
dalamnya. Namun di lapangan yang terjadi parpol justru sering
memanipulasi data.
"Manajemen masjid justru lebih baik
transparansinya daripada parpol. Tiap sholat Jumat tanpa diminta
sekalipun, masjid akan mengumumkan siapa saja yang menyumbang dan berapa
yang sudah dikeluarkan," tegas Ade.
Ade menambahkan, tidak
transparanya parpol dalam mengelola keuangannya terjadi akibat adanya
timbal balik yang diberikan oleh parpol kepada donaturnya pasca pemilu.
"Maka
dari itu perlu dibuat Undang undang yang mengatur sumber pendanaan
parpol agar lebih transparan. Sehingga publik pun bisa mengetahuinya.
Seperti yang dilakukan di masjid," demkian Ade.[dem]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar