Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta
Penarikan 20 penyidik Polri yang bertugas di Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dikait-kaitkan dengan upaya melemahkan penyidikan kasus
Simulator SIM Korlantas Polri. Bagaimana respons Kapolri Jenderal Timur
Pradopo?
Saat ditemui menjelang rapat dengar pendapat bersama
anggota Komisi III di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2012),
Timur membantah kecurigaan tersebut. Dia menegaskan, rencana penarikan
penyidik sudah lama, bukan dadakan di saat kasus Simulator SIM bergulir.
"Ini masalah pergantian ini kan sudah lama, bukan hanya sekarang, dulu juga begitu," tegasnya kepada wartawan.
Menurut
Timur, para penyidik itu perlu diberi kesempatan berkarir di
kepolisian. Mereka tidak bisa selamanya menjadi penyidik KPK.
"Gini
loh ya, karir di polisi kan bukan hanya penyidik, jadi Wakapolres
kemudian jadi Kapolres, kemudian sekolah. Kan semua harus diberi
kompetensi," terang Timur.
Bila KPK keberatan dengan pergantian
itu, Timur siap mencari pengganti penyidik baru. Dia menjamin,
orang-orang yang dikirim adalah para polisi terbaik di bidangnya.
"Artinya kalau ini sudah selesai, disiapkan lagi yang baik," imbuhnya.
Polri
mengirim surat pada 12 September lalu ke KPK. Mereka menarik 20
penyidik yang ditugaskan di lembaga antikorupsi itu kembali ke institusi
awal. Dari 20 penyidik, ada yang sudah bertugas lama, namun ada juga
baru setahun berdinas. Satu orang penyidik dipastikan sedang mengusut
kasus Korlantas Polri
Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Boy
Rafli Amar sebelumnya menegaskan penarikan penyidik itu dilakukan karena
surat tugas sudah habis, bukan karena kasus Korlantas Polri. Polri akan
mengganti dengan penyidik yang terbaik.
Sementara juru bicara
KPK Johan Budi menegaskan KPK akan memperjuangkan agar penyidik tak
ditarik. KPK tengah membutuhkan penyidik itu di tengah banyaknya kasus
besar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar