TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung secara pribadi tidak setuju jika kewenangan KPK dipreteli alias diperlemah.
"Saya pribadi menilai (kewenangan) KPK tetap harus kuat karena KPK sekarang menjadi lembaga harapan publik dalam pemberantasan korupsi. Kalau ada upaya melemahkan KPK dan sebagainya, maka itu belum bisa terjadi perang melawan korupsi," kata Pramono di gedung DPR RI Jakarta, Senin (24/9/2012).
Menurut Pramono, KPK yang ada sekarang saja belum bisa berbuat banyak dalam pemberantasan korupsi. "Apalagi kalau KPK tidak memiliki kewenangan cukup, seperti apa hasilnya?" ujar Pramono.
Lanjut politisi PDIP ini, belum ada rapat di Badan Legislatif (Baleg) DPR yang membahas upaya mengurangi kewenangan KPK.
"Walaupun saya mendengar bahwa ada usulan RUU itu dan sampai rapat terakhir di Baleg belum ada usulan itu," kata Pramono.
Ditegaskan, jika negara ini mau baik maka KPK harus dioptimalkan dan diharapkan untuk memberantas korupsi. "Namun jangan didiskriminasi dan KPK jangan tebang pilih," kata dia.
"Saya pribadi menilai (kewenangan) KPK tetap harus kuat karena KPK sekarang menjadi lembaga harapan publik dalam pemberantasan korupsi. Kalau ada upaya melemahkan KPK dan sebagainya, maka itu belum bisa terjadi perang melawan korupsi," kata Pramono di gedung DPR RI Jakarta, Senin (24/9/2012).
Menurut Pramono, KPK yang ada sekarang saja belum bisa berbuat banyak dalam pemberantasan korupsi. "Apalagi kalau KPK tidak memiliki kewenangan cukup, seperti apa hasilnya?" ujar Pramono.
Lanjut politisi PDIP ini, belum ada rapat di Badan Legislatif (Baleg) DPR yang membahas upaya mengurangi kewenangan KPK.
"Walaupun saya mendengar bahwa ada usulan RUU itu dan sampai rapat terakhir di Baleg belum ada usulan itu," kata Pramono.
Ditegaskan, jika negara ini mau baik maka KPK harus dioptimalkan dan diharapkan untuk memberantas korupsi. "Namun jangan didiskriminasi dan KPK jangan tebang pilih," kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar